Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.690 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 17 Tahun 2009

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat / Laut / Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Mencabut

Perda Kota Yogyakarta No. 46 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....ndaraan Bermotor.pdf

Retribusi-Pengujian-Kendaraan-Bermotor

2009

Peraturan Daerah (Perda) NO. 17, LD.2009/NO.

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu adanya peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor; bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2000 tentang retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu dicabut dan diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Distribusi; Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Sanksi Administrasi; Kadaluwarsa Penagihan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 46 Tahun 2000 tentang Retrubusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah Halaman: 9 hlm. Penjelasan: 2 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 16 Tahun 2009

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat / Laut / Udara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....ndaraan Bermotor.pdf

Pengujian-Kendaraan-Bermotor

2009

Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD.2009/NO.118

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam upaya menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan Pengujian Kendaraan Bermotor; bahwa penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperuntukan bagi semua kendaraan wajib uji dan kendaraan dapat uji yang beroperasi di jalan agar sarana angkutan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; bahwa Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu dicabut dan diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993; . Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Pemeriksaan; Penyelenggaraan; Kewajiban; Peralatan Uji; Tenaga Penguji; Prosedur Uji Berkala dan Uji Emisi; Risiko Pengujian dan Tanggung Jawab; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 45 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah Halaman: 11 hlm. Penjelasan: 4 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 15 Tahun 2009

Penanggulangan Bencana Daerah

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....n Bencana Daerah.pdf

Penanggulangan-Bencana-Daerah

2009

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2009/NO.117

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Bencana Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa secara geografis, geologis, hydrologis dan demografis lndonesia merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh ulah manusia; bahwa kondisi Kota Yogyakarta yang berada di antara gunung berapi, lautan dan lempengan bumi, rentan dengan kemungkinan terjadinya bencana alam yang berpotensi menimbulkan korban manusia, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai; bahwa untuk mengantisipasi bencana, penanganan saat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana, diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang melibatkan semua potensi yang ada di Kota Yogyakarta sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Prinsip dan Tujuan; Tanggung Jawab dan Wewenang; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peran Serta Masyarakat; Kerja Sama Antar Daerah; Peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional; Pengelolaan Dana; Pengelolaan Bantuan; Larangan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 15 hlm. Penjelasan: 4 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 13 Tahun 2009

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No.... Ketenagakerjaan.pdf

Ketenagakerjaan

2009

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2009/NO.115

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa sesuai dengan kewenangan daerah dan dalam rangka terwujudnya pembangunan di bidang ketenagakerjaan, maka untuk mengoptimalkan peranan dan kedudukan tenaga kerja perlu adanya pendayagunaan dan perlindungan hak-hak tenaga kerja; bahwa dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha yang semakin maju, maka untuk mengoptimalkan pendayagunaan dan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk menyiapkan tenaga kerja, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan kesejahteraan, menjamin kepastian kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa adanya diskriminasi;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Azas dan Tujuan; Pelatihan Kerja; Penempatan Tenaga Kerja; Hubungan Industrial; Perlindungan; Pekerja Rumah Tangga; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 19 hlm. Penjelasan: 5 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2009

Kerjasama Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah

Mencabut

Perda Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Pada Pihak Ketiga

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....Kerjasama Daerah.pdf

Kerjasama-Daerah

2009

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2009/NO.95

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kerjasama Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, daerah dapat melaksanakan kerjasama untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di Kota Yogyakarta serta sesuai dengan tujuan otonomi daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melibatkan peran pihak lain melalui kerjasama daerah yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Prinsip dan Tujuan; Subjek dan Objek; Macam dan Bentuk; Tahapan; Persetujuan DPRD; Hasil; Perubahan; Penyelesaian Perselisihan; Berakhirnya Kerjasama; Dokumen Naskah Kerjasama; Lembaga Kerjasama; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Pada Pihak Ketiga
Jumlah Halaman: 12 hlm. Penjelasan: 7 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2009

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah

Abstrak

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....akit Umum Daerah.pdf

Pencabutan-Perda

2009

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2009/NO.94

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423/KEP/2007 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Secara Penuh di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, maka tarif Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dapat di atur dengan Peraturan Walikota; bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pemungutan retribusi, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Mencabut Peraturan Daerah Kota Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Jumlah Halaman: 3 hlm. Penjelasan: 1 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2009

Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 5 Tahun 1986 tentang Uang Pengganti Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Besar Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1986 tentang Uang Pengganti Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Besar Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....TI II Yogyakarta.pdf

Pencabutan-perda

2009

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2009/NO.93

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 5 Tahun 1986 tentang Uang Pengganti Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Besar Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan tertib administrasi pemanfaatan barang milik daerah selain bangunan dan atau tanah dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan dimaksud, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1986 tentang Uang Pengganti Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Besar Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu segera dicabut dan ciganti;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1986 tentang Uang Pengganti Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Besar Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1986 tentang Uang Pengganti Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Besar Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Jumlah Halaman: 1 hlm. Penjelasan: 1 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2009

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....un Anggaran 2008.doc

LAMPIRAN I.5.xls

LAMPIRAN I.6.xls

LAMPIRAN I.7.xls

LAMPIRAN I.8.xls

LAMPIRAN I.9.xls

LAMPIRAN.doc

BAB 5.xls

PAPBD 2008 BUKU REV 11-6-2009.xls

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2009

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2009/NO.8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : Laporan realisasi anggaran; Neraca; Laporan arus kas; dan Catatan atas laporan keuangan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 7 hlm. Lampiran: 94 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2009

Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No.... Limbah Domestik.pdf

Retribusi-Pengelolaan-Air Limbah Domestik

2009

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2009/NO.53

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka Pemerintah Kota memerlukan peran serta masyarakat yang diwujudkan dalam pembayaran retribusi; bahwa retribusi sebagaimana dimaksud di atas dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan jaringan air limbah domestik, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering sepanjang yang mengatur retribusi pemeliharaan Saluran Air Kotor yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dicabut dan diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besaran Tarif; Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan Retribusi; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan Retribusi; Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi; Sanksi Administrasi; Kadaluwarsa Penagihan; Dana Penunjang Pengelolaan Retribusi Air Limbah Domestik; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Pengawasan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 8 hlm. Penjelasan: 5 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2009

Pengelolaan Air Limbah Domestik

Abstrak

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Mencabut

Perda Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No.... Limbah Domestik.pdf

Pengelolaan-Air Limbah-Domestik

2009

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2009/NO.52

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka memfasilitasi pembuangan air limbah domestik dan untuk mengoptimalkan jaringan air limbah serta untuk melindungi fungsi lingkungan hidup perlu pengaturan pengelolaan air limbah domestik secara baik dan benar; bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering sepanjang yang mengatur Saluran Air Kotor sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik; Penyedotan Air Limbah Domestik; Perizinan; Larangan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering sepanjang yang mengatur Saluran Air Kotor
Jumlah Halaman: 8 hlm. Penjelasan: 2 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT