Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1992

Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Pada Pihak Ketiga

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tujuan; Tata Cara Penyertaan Modal; Pembinaan dan Pengawasan; Hasil Usaha; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Pada Pihak Ketiga

T.E.U.

Indonesia, Kota Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1992

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

15 Juli 1992

Tanggal Pengundangan

09 Oktober 1993

Tanggal Berlaku

09 Oktober 1993

Sumber

LD/NO.45 Seri C

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Yogyakarta

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 29 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Jogja Nomor 6 Tahun 1992.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah

penyertaan-modal-pihak-ketiga
1992
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD/NO.45 Seri C
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Pada Pihak Ketiga
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber Pendapatan Asli Daerah; bahwa usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga adalah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah dengan tetap memperhatikan faktor pengamanan kekayaan Daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, sebagai salah satu peraturan pelaksanaan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah. Dasar Hukum Peraturan: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tujuan; Tata Cara Penyertaan Modal; Pembinaan dan Pengawasan; Hasil Usaha; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 1993. Jumlah Halaman: 8 hlm. Penjelasan: 5 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521