PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.548 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 73 Tahun 2013
Arsip
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Akuisisi Arsip Statis Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 70 Tahun 2013
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 81 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta
  2. PERWALI Kota Yogyakarta No. 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta No. 81 Tahun 2008 Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta
  3. PERWALI Kota Yogyakarta No. 81 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 69 Tahun 2013
Badan Layanan Umum Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 156 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 68 Tahun 2013
Kesehatan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 67 Tahun 2013
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 55 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019
Mengubah sebagian
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 66 Tahun 2013
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 62 Tahun 2014 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Ehe 1948 (Tahun Masehi 20142015) di Kota Yogyakarta
  2. PERWALI Kota Yogyakarta No. 65 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta
Mencabut
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 65 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 65 Tahun 2013
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 64 Tahun 2013
Lingkungan Hidup Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 72 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Publik Untuk Fasilitas Umum
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 63 Tahun 2013
Pariwisata dan Kebudayaan Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2014 tentang Tarif Tiket Per Zona di Taman Pintar Yogyakarta
Mencabut
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 62 Tahun 2013
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 66 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan