Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016;
1.KETENTUAN UMUM; 2.KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; 3.SUSUNAN ORGANISASI; 4.RINCIAN TUGAS; 5.ESELONERING; 6.KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; 7.TATA KERJA; 8.KETENTUAN PERALIHAN; 9.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jembrana Dicabut.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Ketentuan umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 38 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten
Jembrana, maka dipandang perlu untuk penambahan waktu
pelayanan dan peningkatan status Puskesmas Rawat Jalan
menjadi Puskesmas Rawat Inap Dinas Kesehatan Kabupaten
Jembrana;
b. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Kabupaten Jembrana, perlu dilakukan
perubahan untuk ketiga kalinya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; . Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 30 Tahun 2013;
Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 172), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupat Jembrana Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 426), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 172), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupat Jembrana Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 426), Diubah.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian keringan dan penghapusan sanksi administratif piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu upaya dan langkah
strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memaksimalkan penagihan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai salah satu sumber
pendapatan asli daerah guna mewujudkan kesejahteraan masayarakat;
b. bahwa dengan pemberian keringan dan penghapusan sanksi administratif piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pasca pandemi Corona Virus Disease 2019 apat meringankan dan meningkatkan inisiatif masyarakat untuk membayar pajak;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal
18 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, mengatur Bupati dapat memberikan
keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Keringanan Pokok dan
Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011
KETENTUAN UMUM,BESARNYA KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG,ATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
-
-
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 39 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016;
1.KETENTUAN UMUM; 2.KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; 3.SUSUNAN ORGANISASI; 4.RINCIAN TUGAS; 5.ESELONERING; 6.JABATAN FUNGSIONAL; 7.TATA KERJA; 8.KETENTUAN PERALIHAN; 9.KETENTUAN PENUTUP; 1
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 39 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) ;
b. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2001; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 26 Tahun 2008;
1.KETENTUAN UMUM; 2.PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM NEGARA; 3.PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN; 4.PELAKSANAAN ANGGARAN; 5.PENATAUSAHAAN KEUANGAN; 6.PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; 7.TARIF PELAYANAN; 8.PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN; 9.LAIN-LAIN; 10.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jembrana Dicabut.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 39 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, maka perlu
membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati
membentuk ULP Pemerintah Kabupaten yang berkedudukan di
Bagian atau Subbagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011.
1.KETENTUAN UMUM; 2.KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN; 3.KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN; 4.PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; 5.EVALUASI DAN PELAPORAN; 6.KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2012
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 39 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil penataan rincian tugas pokok
dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana, perlu
dilakukan penyesuai agar dalam pelaksanaannya tidak
terjadi tumpang tindih;
b. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat
Daerah Kabupaten Jembrana, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46
Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana, perlu ditinjau
kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 Tahun 2011;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor
46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretriat Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 143), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46
Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 354), diubah sebagai
berikut :
1. Ketentuan Pasal 7 diubah;
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah;
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah;
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah;
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah;
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah;
7. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah;
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2014.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretriat Daerah Kabupaten Jembrana Diubah.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 39 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan penyelenggaraan reklame
di Kabupaten Jembrana, diperlukan upaya penataan dan pengaturan untuk
tetap terjaganya ketertiban, keselamatan umum, estetika, kesehatan,
kesusilaan dan pelestarian lingkungan;
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008;
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2011.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 6 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4
Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemetaan Lokasi Pemasangan Reklame Di Kabupaten Jembrana, Peraturan Bupati Jembrana
Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penetapan Bentuk, Ukuran Dan Lokasi Pemasangan Reklame Di
Kabupaten Jembrana, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Jembrana Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Derah
Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame Peraturan Bupati Jembrana
Nomor 37 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 33 Tahun
2009 tentang Penetapan Bentuk, Ukuran Dan Lokasi Pemasangan Reklame Di Kabupaten
Jembrana (Dicabut)
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 39 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kodefikasi Lokasi dan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a.
b.
bahwa untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status
kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing
pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang di setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Jembrana diperlukan adanya kodefikasi barang milik daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kodefikasi Lokasi dan
Barang Milik Daerah.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2012;
1.KETENTUAN UMUM; 2.TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP; 3.KODEFIKASI LOKASI DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH; 4.PEMASANGAN KODEFIKASI BARANG DAN TANDA KEPEMILIKAN ; 5.KETENTUAN PENUTUP ;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2012.
-
29
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
