Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 38 Tahun 2023

PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM,BESARNYA KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG,ATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jembrana Nomor 38 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jembrana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Negara

Tanggal Penetapan

10 Juli 2023

Tanggal Pengundangan

10 Juli 2023

Tanggal Berlaku

10 Juli 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 38

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Bidang

Halaman ini telah diakses 78 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup 38_Tahun_2023 Pemberian Keringan Pokok & Penghapusan Sanksi PBB.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBERIAN-KERINGANAN-POKOK-DAN-PENGHAPUSAN-SANKSI-ADMINISTRATIF-PIUTANG-PAJAK-BUMI-DAN-BANGUNAN-PERDESAAN-DAN-PERKOTAAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:	a. bahwa pemberian keringan dan penghapusan sanksi administratif piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu upaya dan langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memaksimalkan penagihan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna mewujudkan kesejahteraan masayarakat; b. bahwa dengan pemberian keringan dan penghapusan sanksi administratif piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pasca pandemi Corona Virus Disease 2019 apat meringankan dan meningkatkan inisiatif masyarakat untuk membayar pajak; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 18 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, mengatur Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 KETENTUAN UMUM,BESARNYA KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG,ATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023. - - 6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 38 Tahun 2023

PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT