perencanaan pembinaan dan pengawasan-penyelenggaraan pemerintahan daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2023/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini diatur tentang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, perlu dirumuskan suatu perencanaan pembinaan dan pengawasan yang efektif sesuai program strategis daerah dan untuk memberikan arah dan landasan serta kepastian hukum bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintahan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diperlukan suatu peraturan dalam penyelenggaraannya;
Dasar hukum peraturan ini diatur tentang UU No 37 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 88 Tahun 2022
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan, perencanaan, program kerja pengawasantahunan, dan pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
4 hlm, Lampiran : 6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 14 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker
ABSTRAK:
bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan
Kabupaten dan Kota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
184/Menkes/Per/II/1995 Jo keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 679/Menkes/SK/2003, tentang Kewenangan Penerbitan
Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker berada pada
Kabupaten/Kota
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,UU No 8 Tahun 1981;UU No 23 Tahun 1992;UU No 5 Tahun 1997; UU No 37 Tahun 2003;Uu No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;PP No 27 Tahun 1983;PP No 25 Thaun 2000;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995;Permnendagri No 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1189A/Menkes/SK/IX?1999;Permendagri No 130-67 Tahun 2002;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/2003;Perda No 3 tahun 2006
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : IZIN KERJA,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,SANKSI ADMINISTRASI,KETENTUAN PIDANA,KETENTUAN PENYIDIKAN ,KETENTUAN PERALIHAN ,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Maksimal Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambah Uang Persediaan Untuk Membiayai Pengeluaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah :Pasal 143 dan pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ,perlu menetapkan Batas maksimal uang persediaan ,ganti rugi perssediaan dan Tambah Uang Persediaan
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : pasal 18 Ayat (1) UUD 1945;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 77 Tahun 2020
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Uang pesediaan ,Ganti Uang Persediaan ,Tambah Uang Persediaan ,Penggunaan Uang Persediaan UP/ganti Uang Persediaan dan Tambah Uang Persediaan ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2007 tentang batas maksimal pengajuan Surat permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk perlindungan serta memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan bangunan yang telah dibangun dan belum memiliki IMB dan untuk tertib administrasi bangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki IMB melalui Program Pemutihan IMB di Kabupaten OKUT
UU Nomor 37 TAhun 2003; UU Nomor 26 TAhun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2010; Pemendari Nomor 1000 TAhun 2016; Peemen PUPR Nomor 06 tahun 2017; PErda Kab. OKUT Nomor 6 TAhun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. OKUT TNomor 6 TAhun 2012; PErda Kab. OKUT Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Noor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati OKUT Nomor 34 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati omor 72 TAhun 2018; PEraturan BUpati OKUT Noor 31 TAhun 2017
Peraturan ini memuat maksud dan Tujuan pelaksanaan Pemutihan IMB, ruang lingkup pemutihan IMB; Objek, subjek, dan jangka waktu; Tata cara, persyaratan dan Biaya; Retribusi IMB; dan Pelaksanaan Pemutihan IMB
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelengaraan Kearsipan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah ; sebagai elemen penyelengaraan dokumen administrasi pemerintahan daerah,mempunyai fungsi salah satu pusat ingatan suatu organisasi dan merupakan bagian bahan pertangungjawaban nasional yang di kelola ,dipeliharan ,diselamatkan dan dilestarikan sebagai bahan bukti yang sah,bahan penelitian dan berdayakan dan kemasyarakatan
bahwa untuk menjamin ketersedian arsip yang autentik dan terpercaya,maka penyelengaraan kearsipan yang komprehensip,dan kesenambungan
Dasar hukum dalm peraturan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003;UU No 43 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 28 Tahun 2012;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 72 Tahun 2019; Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 6 Tahun 2016;Perbup No 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan dengan Perbup No 63 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan umum ,Asas maksud dan tujuan ,Ruang lingkup,perencanaan,organisasi kearsiapan ,pengembangan sumber daya manusia dan organisasi profesi kearsiapan ,pengelola arsipan,pembinaan dan pengawasan kearsipan,sarana dan prasarana,pelayanan jasa kearsipan perdayagunaan teknologi informasi dan komunikasi ,pembiayaan,kerjasama dan partisipasi masyarakat ketentuan penyidikan,ketentuan pidana,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 14 Tahun 2018
Perubahan-atas-Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011-tentang-Pedoman-Pemberian Hibah dan-Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2018/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanka Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2011 meliputi : Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah; Ketentuan PAsal 5 diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah; Penambahan Pasal 23 A diantara Pasal 23 dan Pasal 24; Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah dan Penambahan ayat (2a) diantara ayat (2) dan ayat (3); Penambahan Pasal 35 A diantara Pasal 35 dan Pasal 36; Ketentuan Pasal 36 diubah dan Penambahan satu ayat baru yaitu ayat (2); dan Ketentuan Pasal 42 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
11 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 14 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi
Jasa Usaha Kabupaten/Kota;
bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.UU No 8 Tahun 1981,UU No 6 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU No 28 Tahun 2007 ;UU No 17 Tahun 1997;UU No 19 Tahun 1997 ;UU No 19 Tahun 1997;UU No 37 Tahun 2003;UU No 10 Tahun 2004;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008,UU No 33 Tahun 2004 ; UU No 28 Tahun 2009 ;PP No 69 Tahun 2010 ; Perda No 37 Tahun 2007;
Materi pokok dalam peratura ini adalah : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI,GOLONGAN RETRIBUSI ,CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA ,PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI ,STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI ,WILAYAH PEMUNGUTAN,MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG,PENETAPAN RETRIBUSI ,TATA CARA PEMUNGUTAN,SANKSI ADMINISTRASI ,PENAGIHAN ,TATA CARA PEMBAYARAN,PENGURANGAN, KERINGANAN, DANPEMBEBASAN RETRIBUSI ,KEDALUWARSA ,INSENTIF PEMUNGUTAN ,PENYIDIKAN ,KETENTUAN PIDANA ,
,
,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 14 Tahun 2023
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 66 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 66 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati No 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 66 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini diatur tentang bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 313/KPTS/BPKAD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 159/KPTS/BPKAD/2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023, terdapat penambahan alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 159 Tahun 2023 tentang Penetapan Hutang Jangka Pendek Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah ditetapkan hutang jangka pendek yang merupakan belanja yang bersifat wajib yang harus dijamin kelangsungan pemenuhan pendanaannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum peraturan Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 3 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan anggaran pendapatan transfer, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja modal, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
Mengubah Peraturan Bupati No 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 14 Tahun 2016
NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS - DAN - KENDARAAN DINAS OPERASIONAL - PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas,
ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan
kendaraan dinas, maka perlu diatur mengenai nomor kendaraan Dinas;
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah :UU No 17 Tahun 2003 ;UU No 37 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan UU No 2 Tahun 2015 dan diubah kembali dengan UU
No 9 Tahun 2015;PP No 27 Tahun 2014;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 17 Tahun 2007; Peraturan Kepala Kepolisian RI No 5 Tahun 2012;Perbup No 35 Tahun 2011;
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain :Nomor Kendaraan Dinas ,Pembiayan ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2020
PETUNJUK - TEKNIS - PENGGUNAAN ,- PELAKSANAAN DAN PENETAPAN - RINCIAN - ALOKASI - DANA - DESA (ADD) - TAHUN 2020 - KABUPATEN - OGAN - KOMERING - ULU - TIMUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2020/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah; melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) peraturan pemerintahan nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah :UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 33 Tahun 2004;UU No 6 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016;PP No 12 Tahun 2017;PP No 11 Tahun 2019;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 111 Tahun 2014;Permendagri No 112 Tahun 2014;Permendagri No 114 Tahun 2014;Permendagri No 80 Tahun 2015;Permendagri No 20 Tahun 2018;Peraturan menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal dan t5ransmigrasi nomor 1 Tahun 2015 ;Peraturan menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal dan trransmigrasi nomor 2 Tahun 2015 ;Peraturan menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 ;Peraturan menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal dan traansmigrasi Nomor 9 Tahun 2016;Peraturan Meteri keuangan Nomor 8/PMK.07/2020;Permendagri No 119 Tahun 2019;Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri ,Meteri Keuangan Meteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Meteri Perencana Pembangunan Nasional /kepala badan perencana pembangunan nasional nomor ;116 tahun 2017;peraturan kepala lembanga kebijakan pengadaan barang /jasa pemerintahan No 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang /jasa pemerintahan Nomor 22 Tahun 2015;Perda No 5 Tahun 2019;Perbup No 33 Tahun 2016;sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 8 tahun 2018;Perbup No 70 Tahun 2018;Perbup No 71 Tahun 2018
Materi pokok dalam peraturan ini adalah ; Ketentuan Umum ,Maksud ,tujuan dan prinsip,sumber dana alokasi dana desa,pembagian dan penghitungan alokasi dana desa ,penyaluran alokasi dana desa,penggunaan alokasi dana desa ,penghasilam tetap dan tunjangan serta penerimaan lainya yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa dan intensif BPD,kekuasaan pengelolaan keuangan desa,pengelolaan keuangan desa,Pembinaan dan pengawasaan ,sanksi,kerugian keuangan ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
33 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
