Pencarian Peraturan

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN

2004

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2004/NO.13

Peraturan Daerah (Perda) tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di desa/kelurahan pemerintah daerah perlu mengikut sertakan masyarakat dan pihak swasta sebagai upaya pemberdayaan masyarakat b. bahwa keberadaan lembaga keseketahanan masyarakat desa (LKMD) yang selama ini berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa/kelurahan yang tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah, perlu ditinjau dan diguna dengan wadah yang lebih benuansa pemberdayaan masyarat yang pembentukannya dilakukan oleh masyarat di desa/kelurahan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk peraturan daerah tentang pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa-kelurahan
1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-dearah tingkat ii di sulawesi (lembaran negara tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 1822); 2. undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah(lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839); 3. undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 72 , tambahan lembaran negara nomor 3848); 4. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (lembaran negara tahun 1999 nomor 72 , tambahan lembaran negara nomor 3851); 5. peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi (lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952), 6. keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden 7. keputusan presiden republik indonesia nomor 49 tahun 2001 tentang penataan lembaga kesehatan masyarakat desa 8. keputusan negeri dalam negeri nomor 67 tehun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyusuaian peristilaban dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : NAM DAN PEMBENTUKAN BAB III : MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV : TUGAS DAN FUNGSI BAB V : KRITERIA MENJADI PENGURUS BAB VI : TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS DAN MASA BAKTI BAB VII : HAK DAN KEWAJIBAN BAB VIII : PEMBIAYAAN BAB IX : RUKUN TETANGGA BAB X : RUKUN WARGA BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2004.
7

KERJASAMA ANTAR DESA

2004

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2004/NO.12

Peraturan Daerah (Perda) tentang KERJASAMA ANTAR DESA

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 109 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan pasal 64 peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa, maka perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten takalar tentang kerjasama antar desa.
1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat ii di sulawesi (lembaran negara tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 1822); 2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 5839); 3. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan nenas dari korupsi, kolusi dam mepotisme (lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851); 4. peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952); 5. peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa (lembaran negara tahun 2001 nomor 142, tambahan lembaran negara nomor 4155); 6.keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang teknis penyesunan peraturan perundang-undangan dan bentuk ranvangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden : 7. keputusan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 1999 tentang pencabutan beberapa peraturan menteri dalam negeri, krputusan menteri dalam negeri dan instruksi menteri dalam negeri mengenai pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa: 8. keputusan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2002 tentang prosedur penyusunan produk-produk hukum di lingkungan departemen dalam negeri: 9. keputusan menteri dalam negeri nomor 8 tahun 2002 tentang teknik penyusunan produk-produk hukum di lingkungan departemen dalam negeri : 1o. keputusan menteri dalam negeri nomor 8 tahun 2002 tentang bentuk produk-produk hukum di lingkungan departemen dalam negeri
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : LINGKUP KERJASAMA BAB III : OBJEK KERJASAMA BAB IV : MATERI KEPUTUSAN KERJASAMA BAB V : PELAKSANA DAN BIAYA KERJASAMA BAB VI : PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PENCABUTAN KEPUTUSAN KERJASAMA BAB VII : PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAB VIII : PEMBINAAN BAB IX : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2004.
6

LARANGAN MEMPRODUKSI, MENGEDARKAN, MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS BERALKOHOL, NARKOTIKA DAN OBAT PSIKOTROPIKA

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2004/NO.02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang LARANGAN MEMPRODUKSI, MENGEDARKAN MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS BERALKOHOL, NARKOTIKA DAN OBAT PSIKOTROPIKA

ABSTRAK:

: a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, tertib, aman, adil dan makmur merata materil, spritual, maka sumber daya manusia di daerah hendaknya terhindar dari kebiasaan mgnkonsumsi minuman keras beralkohol termasuk tuak/ballo serta penyalahgunaan Narkotika dan obat Psikotropika yang akibatnya dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat; b. Bahwa semakin luasnya peredaran minuman keras beralkohol, Narkotika dan obat Psikotropika maka dianggap perlu diadakan pengawasan dan pengendalian; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan memproduksi, mengedarkan, mengkonsumsi minuman keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika;
1. U ndang-undang Norn or 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671); 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Norn or 3671 ); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698); 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lernba.an Negara Nomor 3952); 9. Keputusan Presiden Nornor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TEJ\1TANG LARANGAN MEMPRODUKSI, MENGEDARKAN, MENGKONSUMSI MlNUMAN KERAS BERALKOHOL, NARKOTIKA DAN OBAT PSIKOTROPIKA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Takalar; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan EksekutifDaerah; c. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya.disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; e. Minuman keras beralkohol adalah semua minuman keras beralkohol yang dapat memabukkan, baik yang diproduksi oleh masyarakat secara tradisional (tuak/ballo) maupun produksi pabrik dikemas dalam kardus, plastik, kaleng, botol yang bermerek; f. Narkotika adalah zat atau obat dapat menyebabkan penurunan atau hilangnya rasa, sampai hilangnya rasa nyeri; g. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang rnenyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku; h. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan terrnasuk penawaran untuk rnenjual serta kegiatan Jain berkenaan dengan pemindah tanganan dengan memperoleh imbalan; 1. Produksi adalah kegiatan menanam atau proses menyiapkan, melakukan pennentasi, menghasilkan, membuat, rnengernas atau merubah bentuk, merakit sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan; J. Mengkonsumsi adalah kebiasaan karena ketergantungan meminum jenis minuman keras beralkohol serta mengisap, menyedot, memasukkan kedalam ,,•buh dengan alat suntikjenis Narkotika dan Obat Psikotropika; k. Badan adalah forum koordinasi, wadah musyawarah mufakat guna merumuskan bentuk kebijaksanaan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang anggotanya sendiri atau perwakilan Instansi, Lembaga baik Sipil maupun Militer yang ada di Daerah Kabupaten; I. Penyidikan adalah serangkaian tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polisi Republik Indonesia rnenurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini membuat terang pelanggaran dan tindak Pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. BAB II LARANGAN Pasal 2 (l) Melarang semua Je111s minuman keras beralkohol termasuk tuak/ballo untuk diproduksi, dikonsumsi secara bebas, diperdagangkan, diperjualbelikan dan diedarkan dalarn Daerah. (2) Melarang sernua jenis Narkotika dan obat Psikotropika untuk ditanam, diproduksi, dikonsumsi scara bebas, diperdagangkan, diperjualbelikan dan diedarkan dalam Daerah, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pengobatan yang merniliki dokumen izin yang sah atau resep dokter. Pasal 3 Jenis rninuman keras beralkohol yang dilarang terdiri dari: a. Arak keras yang diproduksi oleh masyarakat secara tradisional berupa air enau, lontar, nipa dan perasan yang dipermentasi dikenal sebagai arak (ballo), bila diminum dapat memabukkan. b. Minuman keras beralkohol produksi pabrik dikemas dengan kardus, kaleng, botol, masing-masing ditandai dengan merek. c. Jenis Narkotika dan Obat Psikotropika yang dilarang adalah sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB Ill PEMUSNAHAN BARANG BUKTI Pasal 4 (I) Pemusnahan barang bukti has ii sitaan atas pelanggaran Pasal 2 ayat (l) berupa minuman keras beralkohol dilakukan dengan menumpahkan, membuang, membakar dan memecahkan kemasannya. (2) Pemusnahan barang bukti sitaan atas pelanggaran Pidana ?asal 2 ayat (2) dilakukan seuai prosedur pemusnahar. sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Terhadap pemusnahan yang diatur ayat (1) dan (2) di atas diberita acarakan dan dilakukan pada tern pat tertentu, disaksikan oleh pejabat dan tokoh masyarakat setempat. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGA WA SAN Pasal 5 (1) Pemerintah Kabupaten diharapkan senantiasa aktif melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat agar tidak terlibat pada kebiasaan mengkonsumsi minuman keras beralkohol, penyalahgunaan Narkotika dan Obat Psikotropika yang membahayakan kesehatan. (2) Guna mencapai maksud pada ayat (1) di atas Pemerintah Kabupaten diharapkan membentuk satu badan yang mempunyai tugas melakukan koordinasi secara terpadu, struktur keanggotaan dan pedoman kerja Badan Koordinasi dimaksud selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati. (3) Orang tua atau kepala rumah tangga dan anggota kelurga secara dini berusaha agar di lingkungan keluarga tidak terlibat dengan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras beralkohol, tuak/ballo serta penyalahgunaan Narkotika dan Obat Psikotropika. (4) Masing-masing Instansi, Badan, Lembaga, Satuan, baik Sipil dan Militer dalam Daerah agar membina, mengawasi serta melarang aparat, karyawan, anggota dan warganya untuk tidak terlibat mengkonsumsi minuman keras beralkohol, tuak/ballo serta penyalahgunaan Narkotika clan Obat Psikotropika. Pasal 6 (l ) Pengawasan terhadap semua jenis minuman keras beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika, terhaclap kegiatan mengkonsumsi secara bebas, produksi, perclagangan, jual beli dan peredaran clalam Daerah Kabupaten, clilaksanakan oleh Aparat Pemerintah Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Republik Indonesia secara terkoordinasi. (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwewenang apabila mengetahui adanya pelanggaran tentang pengedaran minuman keras beralkohol, tuak/ballo serta penyalahgunaan Narkotika clan Obat Psikotropika. (3) Pihak berwajib memberikan perlindungan kepada pelapor sebagaimana di maksud ayat (2) di atas. (4) Mekanisme dan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Bupati. BABV KETENTUAN PIDANA Pasal 7 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), diancam Piclana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak RP. 5.000.000,- (lirnajuta rupiah) (2) Pelanggaran terhaclap ketentuan Pasal 2 ayat (2) diancan. Vidana sebagaimana diatur pada Undang-unclang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-unclang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 8 Penyiclikan pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud clalam Peraturan Daerah clilakukan oleh Penyiclik Polisi Republik Indonesia clan Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi. Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksucl pasal 8 Peraturan Daerah ini, berwewenang : a. Menerima laporan clan pengacluan dari seseorang tentang adanya tinclak pidana. b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya clan memeriksa tanda pengenal dari tersangka. d. Melakukan penyitaan benda atau surat. e. Mengambil sidikjari dan memotret seseorang. f. Memanggil seseorang untuk clidengar dan cliperiksa sebagai tersangka atau saksi. g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan clalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa ticlak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan ha! tersebut kepacla penuntut umum, tersangka clan kelurganya. 1. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang: a. Pemeriksaan tersangka. b. Pemasukan rumah. n c. Penyitaan benda. d. Pemeriksaan surat. e. Pemeriksaan saksi. f. Pemeriksaan di tempat kejadian. if (3) Penyidik sebagairnana dimaksud ayat (l) memberitahukan dimulainya penyic!ikan dan l menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 10 Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah mi, sepanjang mengenai teknis pelaksanannya akan diatur dengan Keputusan Bupati. Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2004.
10

PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS

2003

Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD.2003/NO.16

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenygaraan Oronemi Daerah yang Luas.nyata dan bertanggung jawab, yang dihiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sehinggga Daerah dibuntuk untuk mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang dagat mendukung Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kemanpuan memblayai Pelaksanaan Pembangunan, Penyclenygaraan Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan : b. bahwa perdasarkan Derbimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, peru membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Agribisnis Kabupaben Takalar
1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah -daerah tingkat ii di sulawesi (lembaran negara tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 1822); 2. undang-undang nomor 05 tahun 1969 tentang perusahaan daerah (lembaran negara tahun 1969 nomor 10, tambahan lembaran negara nomor 3887) 3. undang-undang nomor 6 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (lembaran negara tahun 1999 nomor 33, tambahan lembaran negara nomor 3817); 4. undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839); 5. undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 72, tambahan lembaran negara nomor 3849); 6. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dari nepotisme (lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851); 7. undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi (lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952); 8. keputusan presiden nomor 44 tahun 1998 tentang teknik penyusunan peratuan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang , rancangan peraturan pemerintah , dan rancangan keputusan presiden; 9. peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 1984 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan daerah di lingkungan pemerintah daerah ; 10. peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 1990 , tentang pengelolaan barang milik perusahaan daerah; 11. peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 1990 , tentang tata kerjasama antara perusahaan daerah dengan pihak ketiga; 12. peraturan menteri dalam negeri nomor 73 tahun 1960 , tentang pedoman pelaksanaaan penyerahan barang dan utang piutang pada perusahaan daerah yang baru di bentuk; 13. peraturan menteri dalam negeri nomor 536-666 tahun 1981 , tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan badan pengawasan perusahaaan daerah;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN BAB III : KEDUDUKAN , TUJUAN DAN FUNGSI BAB IV : MODAL BAB V : RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BAB VI : ORGANISASI DAN MANAJEMEN BAB VII : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BAB VIII : BADAN PENGAWAS BAB IX : PEMBINAAN BAB X : TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KARYAWAN BAB XI : TAHUN BUKU BAB XII : ANGGARAN PERUSAHAAN BAB XIII : PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN PRODUKSI BAB XIV : KARYAWAN BAB XV : PENGAWASAN BAB XVI : PEMBUBARAN BAB XVII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2003.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 03 TAHUN 1983 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAKALAR, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 12 TAHUN 1983 SERI D NOMOR 6 TANGGAL 14 MARET 1983 DINYAKATAN TIDAK BERLAKU
13

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

2003

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2003/NO.15

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

ABSTRAK:

a.Bahwa dalam rangka Pembangunan dibidang kesehatan dan upaya peningkatan sumber-sumber Pendagatan Asli Daerah, semakin dibutuhkan peningkatan Pelayanan, Pengelolaan Perusahaan Air Minum guna mencapai kehidupan yang sehat dan perkembangan Pembangunan Daerah. b. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya Air Minum semakin meningkat maka Peraturan Daerah Nomor Di Tahun 1993 perlu drubah karena tidak sesuai dengan perkembangan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud dalam hurur a dan b perlu membentuk peraturan Dacrah tentang Perusahaan Daerah Air minum.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat 11 di Sulawes (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ; 2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1969, tentang Perusahaan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887 ) : 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Proktek Monopoll dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ; 4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, teritang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomar 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); 5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3949) : 6. Untang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Megara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 7. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Gentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Kepulusan Presiden ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Dacrah di Lingkungan Pernerintah Daerah ; 9. Peraturen Menterl dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Deerah: 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum : 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Dacrah Air Minum ; 12. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegavaian Perusahaan Daeral Air Minum ; 13. Keputusan Menteri Dalam Neger Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) : 14. Keputusan Menteri Negara Utonomi Dacran Namor & Tahun 2000 tentang Podoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 1993 tencang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar ; 16. Peraturan Daerah KabupatenTakalar Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar sebagai Daerah Otonom.
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN BAB III : KEDUDUKAN, TUJUAN DAN BIDANG USAHA BAB IV : MODAL BAB V : RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BAB VI : ORGANISASI DAN MANAJEMEN BAB VII : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BAB VIII : BADAN PENGAWAS BAB IX : KETENTUAN TARIF BAB X : PEMBINAAN BAB XI : TANGGUNG JAE=WAB DAN TUTUTAN GANTI RUGI KARYAWAN BAB XII : TAHUN BUKU BAB XIII : ANGGARAN PERUSAHAAN BAB XIV : PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN PRODUKSI BAB XV : KARYAWAN BAB XVI : PENGAWASAN BAB XVII : PEMBUBARAN BAB XVIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2003.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 01 TAHUN 1993 TENTANG PENDERIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM , LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR 01 TAHUN 1993 SERI D NOMOR 5 TANGGAL 13 MEI 1993 DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU
14

BEBAS BACA TULIS AL-QURAN PADA SEKOLAH DASAR (SD) DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MT)

2003

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2003/NO.13

Peraturan Daerah (Perda) tentang BEBAS BACA TULIS AL-QURAN PADA SEKOLAH DASAR (SD) DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MT)

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bebas baca tulis al-quran bagi ummar islam di kabupaten takalar, maka perlu dilakukan pembinaan dan pemantapan pendidikan al-qur'an pada sekolah dasar/mad rasah ibtidaiyah; b. bahwa guna lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan tersebut maka perlu dilakukan upaya yang inyensif dan berkesinambungan dengan melibatkan semua unsur dan komponen didalam masyarakat; c. bahwa bersadarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk peraturan daerah tentang bebas baca tulis al-qur'an pada sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah;
1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat ii di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1822 ); 2. undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3839 ); 3. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang siste, pendidikan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4301 ); 4. peraturan nomor 20 tahun 2003 tentang koordinasi kegiatan insranal vertikal di daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3373 ); 5. peraturan nomor 25 tahun 2000 tentang pkewenangan pemerinttah dan kewenangan propinsi sebagai daerah obnoni (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3932 ); 6. Keputusan Presrden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputussan Presiden ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2001 tentang Garis-garis Besar Haluan Pembamgunan Daerah Kabupaten Takalar; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Takalar Tahun 2001-2005.
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : KETENTUAN BEBAS BACA TULIS AL-QUR'AN BAB IV : KETENTUAN PERALIHAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2003.
6

TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT

2003

Peraturan Daerah (Perda) NO. 05, LD.2003/NO.05

Peraturan Daerah (Perda) tentang TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT

ABSTRAK:

A. bahwa dalam rangka menindak lanjuti pelaksman Undang-undang Nomar 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakal, maka perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur teknis pengelolaan zakar; B. bahwa Pengelolaan zakat perlu senantiasa ditingkatkan pelakaananya lebih berhasil guna dan berdaya guna; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Teknis Pengeluluan Zakat.
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1909 Nomer 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 2. ⁠Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang l'enyelenggara Negara yang Bersh dan Behas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolan Zakal (Lemburan Negura Republik Indoncsia Tahun 1999 Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nonor 3885); 4. Koputusan Monteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pclaksanaan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan 7akat; 5. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor /291 tentang Pedoman Tcknis Pengelolaan Zakat; 6. Poraturan Daerah Kabupaten Takalar Numor 01 Tahun 2001 tentang Garis-garis Besar Haluan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2002-2004: 7. Peraturan Duerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 200F tentany Program Pembangunan Daerah (Properda) Kabupaten Takalar Tahun 2001-2005.
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS DAN TUJUAN BAB III : JENIZ ZAKAT BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT BAB VII : PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VIII : SANKSI BAB IX : PENYIDIKAN BAB X : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2003.
13

IZIN USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN TAKALAR

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2002/NO.06

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

a. BUPATI TAKALAR, bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan dibidang perindustrian dan perdagangan yang merupakan kewenangan Kabupaten Takalar sebagai penjabaran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan adanya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha di dan Perdagangan;
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik : Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Peraturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 70); 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tekhnik Penyusunan dan Menteri Muatan Produk-produk Hukum daerah. 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk produk-produk Hukum Daerah. 15. Keputusan mentri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. 16. Keputusan Mentri dalam Negeri dan Otonomi Daerah NOmor 24 tahun 2001 tentang lembaran daerah dan berita Daerah.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG IZIN USAHA DIBIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Daerah adalah Kabupaten Takalar; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar; 4. Wajib Daftar Perusahaan adalah Daftar atau catatan yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaanya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta usaha pergudangan; 5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus,bekerja dan didirikan,bekerja berkedudukan dalam daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba; 6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah,bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya,termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri; 7. Surat izin usaha industry atau tanda daftar industry (TDI) adalah Izin yang dilakukan untuk setiap usaha yang mengolah bahan mentah,bahan baku,barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai ekonomis yang tinggi; 8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak barang atau jasa dengan disertai imbalan atau konpensasi; 9. Surat Izin Usaha Perdagangan disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ; 10. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan; 11. Tanda daftar gudang atau ruang penyimpanan (TDG) adalah jasa pendaftaran yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha pergudangan; 12. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di daerah; 13. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pi8hak lain untuk mendukung/ memperlancar kegiatan perdagangan barang; 14. Pemohon adalah orang atau Badan Hukum yang menjalankan suatu jenis usaha; 15. Retribusi wajib daftar perusahaan, izin usaha perdagangan dan izin usaha industri selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pendaftaran perusahaan,izin usaha perdagangan dan izin usaha industri dan pemberian tanda daftar industri (TDI); 16. Wajib retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu; 17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu yang wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan dari pemerintah daerah; 18. Surat keterangan retribusi daerah disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi; 19. Surat keterangan retribusi daerah kurang bayar tambahan disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 20. Surat tagihan retribusi daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan Nama Izin Usaha di bidang perindustrian dan perdagangan dipungut retribusi atas penerbitan izin usaha; (2) Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah atas pemberian pelayanan izin usaha dibidang perindustrian dan perdagangan; (3) Subyek perindustrian adalah perorangan atau badan hukum yang menikmati pemberian pelayanan izin usaha dibidang perindustrian dan perdagangan. Pasal 3 Wajib retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang berusaha dibidang perindustrian dan perdagangan diwajibkan untuk membayar retribusi atas pemberian pelayanan dibidang perindustrian dan perdagangan. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi izin usaha dibidang perindustrian dan perdagangan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. BAB IV BENTUK USAHA DIBIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Bagian pertama Bentuk Usaha Bidang Perindustrian Pasal 5 Usaha Bidang Perindustrian meliputi kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha industri di daerah. Bagian Kedua Bentuk Usaha Bidang Perdagangan Pasal 6 Usaha bidang perdagangan meliputi kegiatan dibidang usaha perdagangan yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di daerah. BAB V KETENTUAN PERIZINAN Bagian Pertama Pendaftaran Perusahaan Pasal 7 Setiap pendirian perusahaan termasuk pembukaan cabang/perwakilan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan. Bagian Kedua Usaha Bidang Perindustrian Pasal 8 (1) Untuk melaksanakan usaha Bidang Perindustrian wajib memiliki Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri; (2) Usaha Bidang Perindustrian dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bengunan wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh kepala daerah; (3) Usaha bidang perindustrian dengan nilai investasi seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) yang dikeluarkan oleh kepala daerah. (4) Usaha bidang perindustrian dengan nilai investasi seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tidak wajib memiliki tanda daftar industry (TDI) kecuali dikehendaki oleh pemilik perusahaan; (5) Setiap usaha bidang perindustrian yang melakukan perluasan 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang di izinkan wajib memperoleh izin perluasan; (6) Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) berlaku selama 3 (tiga) tahun; (7) Bentuk dan Tata Cara memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bagian Ketiga Usaha Bidang Perdagangan Pasal 9 (1) Untuk melaksanakan Usaha Bidang Perdagangan termasuk pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Kepala daerah; (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dari kekayaan bersih (netto) seluruhnya, sampai dengan Rp. 200.000.000; (Dua Ratus Juta Rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil; (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dari kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,; (Dua Ratus Juta Rupiah )Sampai dengan Rp. 500.000.000 (Lima ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah; (4) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha perdagangan dengan modal disetor dari kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000; (lima ratus Juta Rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar; (5) Dikecualikan dari kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah kelompok usaha pedagang kecil dengan nilai investasi seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima tetapi dapat diberikan apabila dikehendaki yang bersangkutan; (6) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama 3 (tiga) tahun. (7) Bentuk dan Tata Cara memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pasal 10 Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan gudang atau ruang penyimpanan, wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TGD). Pasal 11 Setiap usaha yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan apabila melakukan perubahan yang meliputi perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pe,ilik Penanggungjawab, Alamat Pemilik/Penanggungjawab, NPWP/NPWPD kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama Wajib mengurus perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 12 Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan Bentuk Usaha, Golongan Usaha dan Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 13 (1) Prinsif penetapan tarif retribusi meliputi Jasa Pendaftaran Perusahaan, Izin Usaha Perdagangan dan Pemberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (TDI). (2) Sasaran Penetapan Tarif Retribusi dalam rangka menutupi biaya Pendaftaran dan Pemberian Izin Jasa berupa : a. Biaya Adminstrasi. b. Biaya Pemerintah dan Pengawasan. c. Biaya Pencetakan. d. Biaya Pembinaan. BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 14 (1) Besarnya tariff retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Pendaftaran perusahaan : 1. Perseroan Terbatas (PT) = Rp. 150.000,- 2. Koperasi = Rp. 25.000,- 3. Persekutuan Komanditer (CV) = Rp. 100.000,- 4. Firma (Fa) = Rp. 100.000,- 5. Perusahaan Perorangan (PO) = Rp. 50.000,- 6. Perusahaan Milik Negara = Rp. 300.000,- 7. Bentuk Perusahaan lainnya = Rp. 100.000,- 8. Perusahaan Asing = Rp. 500.000,- b. Jasa Pendaftaran Tanda Daftar Gudang atau Ruang Penyimpanan = Rp. 1.000,-/m2 (2) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) serta izin perluasan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2), (3), (4) dan (5) adalah sebagai berikut : a. Investasi sampai dengan Rp. 100.000.000,- = Rp. 75.000,- b. Investasi diatas Rp. 100.000.000,-s/Rp. 200.000.000,- = Rp. 150.000,- c. Investasi diatas Rp. 200.000.000,-s/d 500.000.000,- = Rp. 350.000,- d. Investasi diatas Rp. 500.000.000,-s/d 1.000.000.000,- = Rp. 750.000,- e. Investasi diatas Rp. 1.000.000.000,-s/d Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 2.500.000,- f. Investasi diatas Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 10.000.000,- (3) Besarnya tarif Retribusi Usaha Perdagangan sebagaimana di maksud pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagai berikut : WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 15 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah pengambilan Retribusi Usaha dibidang Perindustrian dan Perdagangan. BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 16 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun untuk semua izin yang dikeluarkan. Pasal 17 Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 18 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT; (3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 19 (1) Dalam hal wajib retribusi, tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD; (2) Pemegang Izin Usaha tidak melaksanakan ketentuan yang termuat didalam Peraturan Daerah ini maka izin tersebut dapat dicabut oleh Kepala Daerah. TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD; (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 21 (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran; (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran/peringatan/surat lain yang sejenis,wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang; (3) Surat tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejaban yang ditunjuk. Pasal 22 Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagamana dimaksud pasal 19 ayai (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah K A D A L U A R S A Pasal 24 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka wakatu 3 ( tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi; (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagamana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Tegoran atau. b. Ada pengeluaran utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 25 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 ( Lima juta rupiah) (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIK Pasal 26 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik an tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum acara Pidana yang berlaku. (1) Wewenang Penyidik sebagamana dimakasud pada ayat (1) adalah : a. Menerima ,mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangn atau laporan berkenan dengan indak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusidaerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapakan barang bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen –dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku. BAB XIX KETENTUAN PENUTUTUP Pasal Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjutoleh Kepala Daerah. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2002.
14

PEMBENTUKAN KECAMATAN PATTALLASSANG

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, BD.2001/NO.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN PATTALLASSANG

ABSTRAK:

bahwa berhubung kecamatan perwakilan pattallassang telah memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi kecamatan sebagai mana menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah; b bahwa guna mendukun serta memperlancar tugas pemerintahan,pembangunan dan masyarakat di Daerah Kabupaten Takalar diperlukan adanya pembentukan kecamatan baru; c bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan da
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Gaerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60,tambahan lembara Negara 32389); 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan lembaran Negara nomor 3848); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertika di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintan Kecamatan; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ; 6. Keputusan Gubernur Prov Sulawesi selatan Nomor KPTS 340/V/1994 tanggal 24 Mei 1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintan Kecamatan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Takalar; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah; c. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonomi dan Oleh Pemerintah Daerah dan DPR Menurut Asas Dasentralisasi. d. Bupati adalah Bupati Takalar e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. f. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Takalar. Pasal 2 (1) Membentuk Kecamatan Pattallassang kabupaten Takalar yang meliputi wilayah : a. Sebagian wilayah kecamatan Polombangken Selatan yang terdiri dari : 1. Kelurahan Pattallassang 2. Kelurahan Pallantikang 3. Keluranhan sombala bella 4. Kelurahan Maradekaya 5. Kelurahan Pappa 6. Kelurahan Kalabirang b. Sebagian Wilayah Kecamatan Polombangken Utara yang terdiri dari : 1. Kelurahan Bajeng 2. Kelurahan Sabintang (2) Wilayah Kecamatan Pattalassang sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) semua merupakan Wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara. (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Patttalssang, maka Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Wilayah Polombangkeng Utara di kurangi dengan Wilayah Kecamatan Pattallassang sebagai mana di maksud dalam ayat (1). (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pattallassang sebagai mana dimasud dalam ayat (1) berada di Kelurahan Pattallassang. BAB II BATAS WILAYAH KECAMATAN Pasal 3 Batas Wilayah Kecamatan Pattallasang dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. BAB III LUAS WILAYAH DAN PENDUDUK Pasal 4 (1) Jumlah pendududk Kecamatan Pattalassang adalah 26.991 Jiwa (2) Luas wilayah Kecamatan Pattallassang adalah 25.31 Ha (3) Jumlah Desa/Kelurahan Kecamatan Pattallasang adalah 8 buah Kelurahan BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh kepala daerah. Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2001.
4

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAt DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESa

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023 NOMOR

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubKk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran • Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepubHk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548); 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9); 13. Peraturan Bupati Takalar Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praj a, Pemadam Keb akaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar.
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : PENYELENGGARAAN LINMAS BAB IV : PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN PEMBERDAYAAN SATUNMAS BAB V : TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN SATLINMAS BAB VI : PEMBINAAN BAB VII : PELAPORAN BAB VIII : PENDANAAN BAB IX : KETENTUAN PERALIHAN BAB X : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
18

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT