Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 38
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Perekaman Transaksi Usaha, Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Online Melalui Aplikasi E-SPTPD
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka optimalisasi pajak daerah dan meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (self assessment), perlu adanya sistem perekaman dan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- bahwa perekaman dan pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud huruf dilaksanakan melalui alat perekaman transaksi secara elektronik dan pelaporan secara online melalui aplikasi e-SPTPD;
- bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan tata cara pembayaran pajak dalam Peraturan Kepala Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perekaman Transkasi Usaha, Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara Online melalui Aplikasi E-SPTPD.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tata Cara Perekaman Transaksi Usaha, Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Online Melalui Aplikasi E-Sptpd.
Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk optimalisasi pajak daerah melalui perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak daerah secara elektronik dan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah secara online dengan aplikasi e-SPTPD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021.
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 38 Tahun 2021
39 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 37
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan walikota tentang pedoman pengadaan barang/jasa pada perusahaan umum daerah air minum tirta sago kota payakumbuh.
Pengadaan Barang/Jasa di Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh bertujuan untuk:
a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
b. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi dan/atau pelaku usaha daerah;
c. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
d. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme; dan
e. memperkuat pertumbuhan bisnis Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 37 Tahun 2021
35 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor Tahun 2020
- Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2021
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 35
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajb Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 43/PJ/2015
Peraturan walikota ini mengatur tentang pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan pemerintah kota payakumbuh.
Pelaksanaan KSWP Pusat dimaksudkan untuk:
a. mengkonfirmasi validitas NPWP; dan
b. mengkonfirmasi status kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan (dua) tahun terakhir.
Pelaksanaan KSWP Daerah dimaksudkan untuk:
a. mengkonfirmasi validitas NPWPD;, dan
b. mengkonfirmasi status kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerahnya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 35 Tahun 2021
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 34
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Satuan Harga Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan Wd
ABSTRAK:
a. bahwa dalam Pasal 210 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran dan pelaksanaan BLUD RSUD dr. Adnaan WD didasarkan pada Standar Satuan Harga Kota Payakumbuh;
c. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (4) Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan, standar harga satuan yang belum tertuang dalam Peraturan Walikota ini, diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana BLUD RSUD dr. Adnaan WD berpedoman kepada standar satuan harga BLUD RSUD dr. Adnaan WD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 34 Tahun 2021
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 17
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraaan tugas fungsi dan peraturan perundangan-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- Undang-Undang Nomor Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2017
(1) Peraturan Walikota Payakumbuh ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
(2) Ruang lingkup pengaturan Perjalanan Dinas meliputi:
a. prinsip Perjalanan Dinas,
b. tingkatan Perjalanan Dinas,
d. kegiatan Perjalanan Dinas, dokumen Perjalanan Dinas, dan
e. jadwal Perjalanan Dinas.
f. prosedur pembayaran biaya Perjalanan Dinas,
g. pelaporan dan pertanggungjawaban, dan
h. pengendalian internal dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2021
42 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 16
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
ABSTRAK:
a. bahwa tugas jabatan fungsional tertentu pranata komputer yaitu melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia:
b. bahwa beban kerja pranata komputer di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh sangat tinggi maka perlu penambahan tambahan penghasilan pegawai untuk jabatan fungsional pranata computer;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016
Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 64) diubah sebagai mana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2021
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 15
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid19) dan Dampaknya
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 33 Tahun 2004
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. UU No. 9 Tahun 2020
5. PP No. 55 Tahun 2005
6. PP No. 12 Tahun 2019
7. Perpres No. 113 Tahun 2020
8. Permendagri No. 8 Tahun 1970
9. Permendagri No. 16 Tahun 2007
10. Permendagri No. 64 Tahun 2020
11. Permendagri No. 77 Tahun 2020
12. Perda Kota Payakumbuh No. 03 Tahun 2010
13. Perda Kota Payakumbuh No. 1 Tahun 2018
14. Perda Kota Payakumbuh No. 7 Tahun 2020
15. Perda Kota Payakumbuh No. 23 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 61)
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
13
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu menetapkan standar harga satuan;
b. bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan sebagai standar dalam perencanaan dan pelaksana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan;
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 33 Tahun 2004
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 12 Tahun 2019
6. Perpres No. 33 Tahun 2020
7. Permendagri No. 8 Tahun 1970
8. Permendagri No. 77 Tahun 2020
9. Perda Kota Payakumbuh No. 17 Tahun 2016
Mengubah Ketentuan Lampiran I, II dan III Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 59) dan menambah ketentuan Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Harga Satuan
29
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
