PENGOLOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD/06/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rekening milik satuan kerja perangkat Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (7) peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU NO.11 Tahun 2007; UU N0.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.71 Tahun 2010; PP No.39 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Jenis rekening, pengelolaan rekening, pembukuan rekening SKPD, Pengelolaan rekening, penutup rekening, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2021
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD/34/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumnentasi Dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan Masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi hukum, diperlukan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dalam rangka mengelola Dokumentasi dan Informasi yang lengkap, akurat, mudah dan cepat dilingkungan Pemerintahan Daerah, diperlukan instrumen hukum yang mengatur pelaksanaannya.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; PERBUP No.24 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan JDIH Ruang lingkup Kelembagaan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2021
pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah kepada desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2021/NO.08
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah kepada desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 38 thn 2000; UU No. 17 thn 2003; UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 33 thn 2004; UU No. 11 thn 2007; UU No. 28 thn 2009; UU No. 6 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 43 thn 2014; PP No, 12 thn 2017; PP No. 12 thn 2019; PERDA No. 7 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah kepada desa di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud & tujuan, jenis & besaran bagi hasil pajak daerah, perhitungan bagi hasil pajak daerah, pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah, penyaluran, penggunaan, penganggaran & penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD/27/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Sesa Setai Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan pandemi Virus Disease 2019 dan berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2021 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 38 Tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian, penggunaan, Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.20 Tahun 2018; PERBUP No.05 Tahun 2021; PERBUP No.29 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang bidang penyelenggara pemerintahan desa berupa penghasilan tetap kades dan perangkat, tunjangan kepala desa, tunjangan kedudukan BPD, tunjangan kinerja BPD, Oprasional pemerintahan desa, oprasional lembaga, dan insentif aparat lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2021.
Terdiri dari 5 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 17 Tahun 2021
Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2021/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat; UU RI No 11 Tahun 2007; UU RI No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.112 Tahun 112 sebagaiman telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No.72 Tahun 2020; Perda No.2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa termasuk didalamnya mengatur tentang Penyelenggara Pemilihan, Pemilihan kepala desa dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
Terdiri dari 119 alaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 01 Tahun 2021
KENDERAAN DINAS OPRASIONAL SEWA DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD/01/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kenderaan Dinas Oprasional sewa dilingkungan Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana anatara lain kenderaan dinas oprasional, dengan terbatasnya kenderaan dinas oprasional milik pemerintah daerah maka diperlukan tambahan kenderaan dinas oprasional melalui proses sewa.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU N.15 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; PERDA No.8 Tahun 2021; PERBUP No. 36 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang Asas dan tujuan penggunaan KDO-S pendistribuan dan pemanfaatan KDO-S Tata cara dan spesifikasipenyewaan KDO-S Pemeliharaan dan perawatan kontrak sewa, Pengendelian pengawasan, sanksi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 02 Tahun 2021
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA FORMAL, INFORMAL DAN SEKTOR JASA KONTRUKSI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD/02/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja formal, Informal dan sektor jasa kontruksi
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dan untuk mewujudkan jaminan sosial kepada tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya yang mempunyai berbagai resiko pekerjaan, sehingga perlu memberikan perlindungan bagi tenaga kerja pada sektor formal, informasi dan sektor jasa kontruksi.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.3 Tahun 1992; UU No.38 Tahun 2000; UU No.13 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 25 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.50 Tahun 2007; PP No.14 Tahun 2015; Peraturan Presiden Republik Indonesia No.13 Tahun 2006; Permendagri No.22 Tahun 2009; Permendagri No.1 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang maksud dan tujuan ruang lingkup penerimaan program mekanisme pendapatan, pendaftaran dan pendistributian kartu jenis kepesertaan dan besaran iuran bagian kesatu, besaran iuran, pembayaran iuran , manfaat jaminan, termasuk didalmnya mengatur tentang tata cara pelaporan dan penetapan jaminan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, penyuluhan dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2021.
Terdiri dari 23 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pimpinan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN dan BUMD wajib memelihara, Melindungi, Menyelamatkan Arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.12 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2006; UU No.11 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 18 Tahun 1011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015; PERDA No.1 Tahun 2019; PERBUP No.29 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum pengelolaan Arsip terjaga, pendanaan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2021
kenderaan dinas operasional sewa di lingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/NO.01
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kendaraan dinas operasional sewa di lingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kenderaan dinas operasional.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 17 thn 2003; UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 11 thn 2007; UU No. 12 thn 2011; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 12 thn 2019; PERMENDAGRI No. 13 thn 2006; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 thn 2011; PERDA Kab. Gorut No. 8 thn 2021; PERBUP Gorut No, 36 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang kenderaan dinas operasional sewa di lingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2021 termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, asas & tujuan pengguna KDO-S, pendistribusian & pemanfaatan KDO-S, tata cara & spesifikasi penyewaan KDO-S, pemeliharaan & perawatan, kontrak sewa, pengendalian & pengawasan, sanksi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2021
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2021/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk berakhirnya Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyusunan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.25 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004 UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.21 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.19 Tahun 2019; PP No.106 Tahun 2000; PP No.109 Tahun 2000; PP No.55 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2007; PP No.65 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2011; PP No.2 Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019 Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.26 Tahun 2010; Perda No.11 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
