Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten gorontalo utara
Dasar hukum Peraturan Buapri ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.43 Tahun 2009; PP No.28 Tahun 2012; Permendagri No.78 Tahun 2012 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri No.135 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip nasional RI No.16 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No.19 Tahun 2012; Perda No.1 tahun 2019; Perbup No.29 Tahun 2016; Perbup No.24 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Klasifikasi Arsip termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan penutup, tujuan, ruang lingkup, klasifikasi arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021.
Terdiri dari 90 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyelenggaraan kearsipan merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin Keselamatan dan kelestarian arsip statis sebagaimana amanat Pasal 63 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu dilakukan Preservasi arsip statis oleh lembaga kearsipan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pedoman preservasi Arsip Statis. PERBUP No.29 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Preservasi Preventif dan Kuratif Termasuk di dalamnya mengatur tentang prosedur pelaksanaan, metode pelaksanaan, perawatan arsip, pengendalian hama, prosedur pengendalian hama, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2021
Perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2021/NO.463
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dapat di sebabkan oleh keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.25 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2008; Perda No.1 Tahun 2011,.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 08 Tahun 2021
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, BD/08/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk ketentuan pasal 97 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa, Pengalokasian bagi hasil kepada Desa sebagaimana di maksud pada huruf a, dilakukan secara bertahap.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PERDA No.7 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Maksud dan tujuan Jenis dan besaran bagi hasil pajak Daerah perhitungan bagi hasil pajak Daerah, pengelolaan dana bagi hasil pajak Daerah Penyaluran, penggunaan, penganggaran dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 28 Tahun 2021
KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BAGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD/28/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Nilai Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkoataan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk ketentuan pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 7 Tahun 2020 tentang pajak Daerah, perlu adanya Klasifikasi nilai Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.135 Tahun 2000; UU No.55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2019 ; PERDA No.7 Tahun 2020; Telaahan Staf Kepala Badan Keuangan Nomor 973/BK-GORUT/334/X/2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Objek Pajak, Nilai Jual Objek Pajak, Penentuan Nilai Jual Objek Pajak, Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2021
tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah tahun 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2021/NO.07
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah tahun 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2021 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu melakukan perubahan terhadap peraturan bupati yang dimaksud.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 33 thn 2004; UU No. 1 thn 2007; UU No. 5 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 53 thn 2010; PP No. 12 thn 2019; PERMENDAGRI No. 21 thn 2011; PERDA Kab. Gorut No. 26 thn 2010; PERDA Kab. Gorut No. 8 thn 2020; PERDA Kab. Gorut No. 36 thn 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061-5449 thn 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah tahun 2021 di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, penerima TPP, penilaian, pegawai berprestasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
Terdiri dari 35 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 01 Tahun 2021
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD/01/2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan sistem Pengelolaan Air limbah Domestik
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara yang perlu dijamin dari diwujudkan sebagaimana diamanatkan dalam UU 1945, menjaga dan mempertahankan kualitas air dan peningkatan kualitas air limbah domsetik serta mencegah serta mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan pengelolaan air limbah domestik.
Dasar hukum peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Tahun 1945; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.36 Tahun2009.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ruang lingkup, Asas dan tujuan sistem pengelolaan air limbah domestik,tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, peran masyarakat, kerjasama dan kemitraan, Retribusi pelayanan air limbah domestik, lembaga pengelola, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
Terdiri dari 29 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pembentukan Desa Tangguh Bencana
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mencapai ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan terhadap bencana.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.11 Tahun 2007; UU No.24 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.21 Tahun 2008; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2019; Perpres No.1 Tahun 2019; Perpres No.1 Tahun 2019; Perpres No.87 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 1 Tahun 2021; Perda No.3 Tahun 2010; Perda No.3 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Umum Pembentukan Desa Tangguh Bencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Terdiri dari 26 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintahan nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan mempertimbangakan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundanag-undangan.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 33 thn 2004; UU No. 1 thn 2007; UU No. 5 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 53 thn 2010; PP No. 12 thn 2019; PERMENDAGRI No. 21 thn 2011; PERDA Kab. Gorut No. 26 thn 2010; PERDA Kab. Gorut No. 8 thn 2020; PERDA Kab. Gorut No. 36 thn 2020; Keputusan menteri dalam negeri No. 061-5449; Surat Bupati Gorut No. 060/ORG & RB/81/II/2021 Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 900/1406.
Dalam peraturan ini diatur tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, penerima TPP, penilaian, besaran & perhitungan, pegawai berprestasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
Terdiri dari 32 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan Index harga dan perkembangan perekonomian, Ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1596/MENKES/PER/XI/1988; PP No.77 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan untuk rawat jalan pada Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, Puskesmas rawat jalan, Puskesmas inap, dan Polindes ditetapkan sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
Terdiri dari 52 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
