pembentukan kecamatan monano kabupaten gorontalo utara
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2011/No.16
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan kecamatan monano kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2021
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Mengubah :
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran Anggaran 2021
perubahan kedua atas peraturan bupati gorontalo utara nomor 36 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2021/NO.464
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daera Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan beberapa SKPD yang mengalami Perubahan Klasifikasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 tahun 2015; PP No.109 tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 tahun 2019; Permendagri No.16 Tahun 2007; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.99 Tahun 2019; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.64 Tahun 2020; Perda No.8 Tahun 2020; Perbup No.36 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
Terdiri dari 30 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2008
pembentukan organisasi dan tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten gorontalo utara
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2008/No.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan urusan bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan telah diundngkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo utara ini adalah UU NO.8 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2008.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2019
jadwal retensi substantif pemerintahan daerah kebupaten gorontalo utara
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2019/No. 384
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan,Daerah wajib memiliki jadwal retensi Arsip serta rancangan jadwal retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2007; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; Perda Kab Gorontalo Utara No.1 Tahun 2019; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.22 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.1 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.2 Tahun 2013. Peraturan Kepala Arsip Nasional No.3 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.6 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.7 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.7 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.8 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.9 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional No.10 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 11 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional No.13 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional No.13 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional No.19 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional No.20 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional No.1 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.10 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.12 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.13 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.15 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.15 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.16 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.17 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.20 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.9 Tahun 2016; Surat Kepala Arsip Nasional No: B-PK.02.09/98/2019.
Dalam Peraturan ini di atur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2011
tugas pokok dan fungsi badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten gorontalo utara
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2011/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN GORONTALO UTARA
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 75 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.33 Thun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.75 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dn fungsi badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang penjabaran tugas dan fungsi badan, unit pelaksana teknis badan, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2020
Pedoman penyelenggaraan pendidikan pada masa bencana corona virus disease 2019 (covid-19)
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2020/No. 426
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan pada Masa Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan untuk keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan diperlukan pedoman penyelenggaraan pendidikan pada masa bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 19 Tahun 2005; Permendikbud No. 33 Tahun 2019; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, No. 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes I 363 I 2020, Nomor 440-882; dan Pergub Gorontalo No. 23 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan pada Masa Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan pendidikan pada masa bencana, protokol kesehatan pada satuan pendidikan, tanggung jawab, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 17 Tahun 2011
tugas pokok dan fungsi badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kabupaten gorontalo utara
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2011/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 76 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.13 Tahun 2006; Perda No.57 Tahun 2007; Permendagri No.76 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi badan badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang penjabaran tugas dan fungsi, unit pelaksana teknis badan, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2011.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi Daerah, perlu peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 25 Tahun 2007; PERPRES No. 27 Tahun 2009; PERPRES No. 16 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 9 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Umum Penanaman Modal di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Tujuan; Sistematika; Isi dan Uraian; Peninjauan dan Evaluasi; Pengendalian dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 7 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 17 Tahun 2011
pembentukan kecamatan biau kabupaten gorontalo utara
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2011/No.17
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan kecamatan biau kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 17 Tahun 2021
Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2021/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat; UU RI No 11 Tahun 2007; UU RI No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.112 Tahun 112 sebagaiman telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No.72 Tahun 2020; Perda No.2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa termasuk didalamnya mengatur tentang Penyelenggara Pemilihan, Pemilihan kepala desa dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
Terdiri dari 119 alaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
