Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berjalan tertib, disiplin, dan efisiensi kerja dipandang perlu diatur pemberian hak cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah ; UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 6 Tahun 2014 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
-2
telah beberapa ka1i diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 43 Tahun 2014 ; sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 ; Perda No 6 Tahun 2016 ; Perda No 8 Tahun 2017 ;Perbup No 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 72 Tahun 2018 ;Perbup No 65 Tahun 2016 ;Perbup No 43 Tahun 2017 ;
Materi pokok dalam peraturan in antara lain :KETENTUANUMUM , PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI , JENIS CUT , KETENTUAN PERALIHAN , KETENTUAN PENUTUP ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2019.
10 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2019
Perubahan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Kabupaten Musi Banyuasin-Tahun Anggaran 2019
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2019/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, DPRD Bersama Bupati Musi Banyuasin telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 483/KPTS/BPKAD/2019, sehingga Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diatur dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2012; PP No.101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 100 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 38 Tahun 2015; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 82 Tahun 2018; Perpres No. 129 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permedagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 123 Tahun 2018; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan RI No. 187/PMK.07/2018; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 22 Tahun 2007; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 4 Tahun 2012; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2016; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2018; Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 118 Tahun 2018; Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 21 Tahun 2019; Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 34 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur terkait penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2019
JAMINAN - KESEHATAN - MASYARAKAT - KABUPATEN - MUSI BANYUASIN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2019/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
a. bahwa daIam rangka meningkatkan kuaIitas pelayanan
dan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, serta
melaksanakan ketentuan Pasa! 4 dan Pasa! 12 Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud daIam huruf a, daIam rangka menjamin
pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten
Musi Banyuasin, maka perlu diberikan jaminan
kesehatan;
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1959;UU No 36 Tahun 2009 ;UU No 40 Tahun 2004 ;UU No 25 Tahun 2009 ;UU No 24 Tahun 2011 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kaIi diubah, terakhir dengan UU
No 9 Tahun 2015 ; Perpres No 82 Tahun 2018 ;Permenkes No 71 Tahun 2013
Materi pokok dalam peraturan ini antara l;ain :Ketentuan Umum , Jamınan Kesehatan Masyarakat Musıbanyuası , Prınsıp Penyelenggaraan Jamınan Kesehatan
Masyarakat Musı Banyuasın,Tata Laksana Kepesertaan,Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Bag! Peserta ,Bentuk Kerjasama,Pelayanan Yang Tıdak Dıjamın,Luran Peserta Jkmm,Pelayanan Kesehatan Ruju Kandl Luar Daerah,Tım Koordınası Jamınan Kesehatan Masyarakat
Musı Banyuasın,Opı'ımalısası Pelaksanaan Program Jamınan
Kesehatan Dı Kabupaten Musıbanyuasın,Peralıhan Peserta,Pemblayaan,Ketentuan Peralıhan,Ketentuan Laın-Laın,Ketentuanpenutu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2019.
20 hLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2019
KRITERIA - PENERIMA - TAMBAHAN - BAHANAN - PENGAHASILAN - KELENGKAPAN - PROFESI - BAGI - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - PADA RSUD - BANYU - LINCIR DAN RSUD - SUNGAI - LILIN - KABUPATEN - MUSI BANYUASIN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2019/NO.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Banyu Lincir dan RSUD Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
PengeIoIaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah
dapat memberikan Tambahan penghasiIan kepada
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang
objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah dan memperoIeh persetujuan Dewan PerwakiIan
Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan
keIangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang mengemban tugas memiliki ketrampilan
khusus dan Iangka;
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 tahun 1959 ;UU No 43 Tahun 1999 ;UU No 23 Tahun 2014 ;sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 58 Tahun 2005 ;PP No 39 Tahun 2007 ;PP No 53 Tahun 2010 ;Permendagri No 21 Tahun 2011;Perbup No 85 Tahun 2018
Materi pokok dalam peraturan ini adalah:Ketentuan Umum,Tambahan Penghasılan,Krıterı, Prosedur Dan Tata Cara Pembayaran,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS - KEGIATAN - DANA DESA YANG BERSUMBER - DARI ANGGARAN - PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA - TAHUN 2019 - DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2019/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Walikota
dapat membuat Pedoman Teknis Kegiatan yang
didanai dari dana desa sesuai pedoman umum
pelaksanaan penggunaan dana desa
bahwa untuk melaksanakan dana desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin,
perlu membuat Pedoman Teknis Kegiatan
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 6 Tahun 2014 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan UU No 9
Tahun 2015 ;PP No 43 Tahun 2014 Sebagaimana
telah diubah dengan PP No 47
Tahun 2015 ;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terak:hir dengan PP No 8 Tahun 2016 ;Permendagri No 13 Tahun 2006 ; sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Permendagri No 13 Tahun 2012 ;Permendagri No 111 Tahun 2014 ; Permendagri No 114 Tahun 2014 ;Permendagri No 20 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi No 09 Tahun 2016 ;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingga1
dan Transmigrasi No 16 Tahun 2018 ;eraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK07/2017 ;Permenkeu No 225/PMK07/2017 ; Permenkeu No 226/PMK07/2017 ; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No 13 Tahun 2013 ;Perda No 8 Tahun 2017 ; Perbub No 7 Tahun 2015 ; Perbub No 88 Tahun 2018
Materi pokok peraturan ini adalah : Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa yang bersumber dari APBN
Tahun 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2019
KEBIJAKAN - PENGAWASAN DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - MUSI BANYUASIN - TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2019/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan PasaI 2 dan PasaI 4 Peraturan
Menteri DaIam NegeriRepublik Indonesia Nomor 35
Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019,
kegiatan Pengawasan yang diIakukan oleh Inspektorat
Daerah Kabupaten yaitu Pengawasan terhadap Perangkat
Daerah Kabupaten dan Desa;
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1959 ; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana te1ah diubah beberapa
kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 :: PP No 12 Tahun 2017 ;Permendagri No 25 Tahun 2007 ; Permendagri No 35 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No 53 Tahun 2014 ; Perda No 9 Tahun 2016 ; Perbup No 57 Tahun 2016 ;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : TUJUANKEBIJAKANPENGAWASAN , KEBIJAKANDANKEGIATANPENGAWASA . TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN PENGAWASAN , PELAPORAN HASIL PENGAWASAN ,PEMBIAYAAN ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
Peraturan yang dicabut : Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2019
PENGATURAN - ,PENGENDALIAN - ANGKUTAN - BARANG DAN KELAS JALAN - DALAM - WILAYAH KABUPATEN - MUSI BANYUASIN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan, Pengendalian Angkutan Barang dan Kelas Jalan dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
bahwa penyeIenggaraan IaIu Iintas dan angkutan barang merupakan salah satu urat nadi kehidupan kota yang memiIiki peranan penting sehingga perIu adanya pengaturan IaIu Iintas dan angkutan barang daIam menunjang kegiatan di segaIa bidang;
bahwa dengan terbatasnya kondisi jaIan di daIam Kabupaten Musi Banyuasin serta dengan semakin meningkatnya jumIah kendaraan yang dapat berakibat pada terganggunya kelancaran, ketertiban, dan keamanan pengguna jaIan;
Dasar hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1959;UU No 38 Tahun 2004;UU No 22 Tahun 2009;UU No 25 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 34 Tahun 2006;PP No 32 Tahun 2011;PP No 55 Tahun 2012;PP No 80 Tahun 2012;PP No 79 Tahun 2013 ;. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
Menetapkan
395/Kpts/OT.140/11/2005 ;perda No 5 Tahun 2011;Perbup No 77 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ruanglingkup ,Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan Dan Gerakan Lalu Lintas
Kelasjalan , Angkutan Khusus Batu Bara ,Dispensasi Penggunaan Jalan,Larangan,Pengawasan Dan Pembinaan,Pelanggaran,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2019.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2019
PENETAPAN BESARAN HONORIUM - PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, LD.2019/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Honorium Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pendidik dan
tenaga Kependidikan di Kabupaten Musi Banyuasin,
dipandang periu diberikan honorarium kepada Pendidik
dan Tenaga Kependidikan di setiap Satuan Pendidikan;
b. bahwa pemberian honorarium bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin teIah menganggarkan Honorarium Pendidik
dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin;
UU No 28 Tahun 1959;UU No 20 Tahun 2003;UU No 14 Tahun 2005;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 25 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan PP No 32 Tahun 2013;PP No 74 Tahun 2008;Perda No 9 Tahun 2018;Perbup No 58 Tahun 2016
Kriteria Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penerima Honorarium,Besarnya Honorium Tenaga Pendidik dan Kependidikan,Pengawasan,Sanksi - Sanksi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2019
PIAGAM - AUDIT - INTERNAL - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - MUSI BANYU ASIN ( INTERNAL AUDIT CHARTER )
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2019/NO.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ( INTERNAL AUDIT CHARTER )
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem PengendaIian Intem Pemerintah dan untuk
meningkatkan efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintah daerah, keandaIan pelaporan
keuangan, pengamana aset daerah, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan, maka perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Piagam Audit IntemaI di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(INTERNALAUDITCHARTER);
b. bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup
pengawasan yang menjadi tugas Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP) memiliki landasan yuridis,
maka diperlukan Piagam Audit Internal;
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain :UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 60 Tahun 2008 ;PP No 12 Tahun 2017 ;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No 19 Tahun 2009 ;Perda No 9
Tahun 2016 ;Perbup No 57 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : Ketentuan Umum,Maksud Dan Tujuan , Pıagam Audıt Internal , Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati
Musi Banyuasin Nomor 791/KPTS-ITDA/2017 tentang Piagam
Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (Internal Audit Charter)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
16 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
a. bahwa Kabupaten Musi Banyuasin masih banyak
terdapat masyarakat di bawah garis kemiskinan yang
tersebar di seluruh Desa/Kelurahan;
b. bahwa dalam membantu masyarakat yang masih di
bawah garis kemiskinan, perlu diadakan rehabilitasi
terhadap rumah yang tidak layak huni;
dasar hukum ;UU No 28 Tahun 1959 ; UU No 11 Tahun 2009 ;UU No 13 Tahun 2011 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 63 Tahun 2013 ;PP No 39 Tahun 2012 ;PP No 46 Tahun 2015 ;Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 ; Permendagri
No 13 Tahun 2018 ;
Dasar hukum dalam peraturan ini :Ketentuan Umum ,Bentuk Rtlh , Jenıs Kegıatan Dan Besaran Rtlh ; Penerlma Rtlh ,Penyelenggaraan Rtlh , Pengawasan Dan Pengendalıan,Ketentuan Laın-Laın,Ketentuan Penutup ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
18 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
