Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2019

Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Banyu Lincir dan RSUD Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok dalam peraturan ini adalah:Ketentuan Umum,Tambahan Penghasılan,Krıterı, Prosedur Dan Tata Cara Pembayaran,Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Banyu Lincir dan RSUD Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Sekayu

Tanggal Penetapan

09 Januari 2019

Tanggal Pengundangan

10 Januari 2019

Tanggal Berlaku

01 Januari 2019

Sumber

BD.2019/NO.10

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Bidang

Halaman ini telah diakses 894 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

NOMOR 10-KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RSUD BAYUNG LENCIR DAN RSUD SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KRITERIA - PENERIMA - TAMBAHAN - BAHANAN - PENGAHASILAN - KELENGKAPAN - PROFESI - BAGI - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - PADA RSUD - BANYU - LINCIR DAN RSUD - SUNGAI - LILIN - KABUPATEN - MUSI BANYUASIN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2019/NO.10
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Banyu Lincir dan RSUD Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengeIoIaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan penghasiIan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoIeh persetujuan Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan keIangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan Iangka; Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 tahun 1959 ;UU No 43 Tahun 1999 ;UU No 23 Tahun 2014 ;sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 58 Tahun 2005 ;PP No 39 Tahun 2007 ;PP No 53 Tahun 2010 ;Permendagri No 21 Tahun 2011;Perbup No 85 Tahun 2018 Materi pokok dalam peraturan ini adalah:Ketentuan Umum,Tambahan Penghasılan,Krıterı, Prosedur Dan Tata Cara Pembayaran,Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019. 9 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521