Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong peningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin, perlu memberikan tambahan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 3 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Timur No. 3 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 3 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 3 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Prinsip Pemberian Tambahan Penghasilan, BAB III Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan, BAB IV Tambahan Penghasilan, BAB V Pembiayaan, BAB VI Ketentuan Lain-Lain, BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 31.a Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu kewaktu, yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
bahwa salah satu dampak akibat peningkatan penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu dampak ekonomi, maka perlu dilakukan antisipasi yang cepat, tepat, fokus, dan terpadu untuk mengurangi dampak yang terjadi pada perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Timur;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 17 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Sasaran Penerima BLT- APBK, BAB III Prosedur Pengajuan, BAB IV Penganggaran BLT-APBK dan Masa Penyaluran, BAB V Penyaluran BLT-APBK, BAB VI Pertanggungjawaban, BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 29.a Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Informasi dan Konsultasi Anggaran Kabupaten Aceh Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik;
Bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi dan konsultasi angggaran, diperlukan suatu sistem informasi yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 1956, UU Nomor 24 Tahun 1956, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 44 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Qanun Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 10 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan Dan Sasaran, BAB III Linkaran, BAB IV Pengelola Linkaran, BAB V SOP Lingkaran, BAB VI Pembiayaan, BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 56 Tahun 2020
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD No.56/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Timur;
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur, sehingga Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Timur perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 107 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penetapan, BAB III Organisasi, BAB IV Tugas dan Fungsi, BAB V Kepegawaian, BAB VI Tata Kerja, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Ketentuan Peralihan, BAB IX Ketentuan Lain-Lain, BAB X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 54 Tahun 2020
Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD No.54/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan di gampong, perlu dilakukan pencatatan data dan informasi secara lengkap, sistematis dan akurat, sehingga diperlukan pelayanan administrasi kependudukan berbasis gampong;
bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 17 dan Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi kependudukan, peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya sesuai kewenangannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; Perpres No. 96 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 17 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 12 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, BAB III Penyelenggaraan Administrasi Penduduk, BAB IV Pelayanan Administrasi Kependudukan, BAB V PRG, BAB VI Pembinaan dan Pengawasan, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 53 Tahun 2020
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020-2024
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD No.53/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan gampong, perlu pengembangan kawasan perdesaan yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat gampong melalui pendekatan pembangunan partisipatif;
bahwa untuk mempercepat pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020-2024;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020-2024;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 9 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 10 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 6 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Prinsip dan Tujuan, BAB III Rentang Kendali, BAB IV Ruang Lingkup, BAB V Pembiayaan, BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur yang perlu dilakukan perubahan dan pengaturan kembali dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pnegelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 1956, UU Nomor 24 Tahun 1956, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 44 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 2 Tahun 2020, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal I, BAB IV Penganggaran BLT-DG, BAB V Penyaluran BLT-DG, dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 47 Tahun 2020
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 40 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REDUCE, REUSE DAN RECYCLE MELALUI BANK SAMPAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD 40/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah
ABSTRAK:
Bahwa selama ini pengelolaan sampah belum menerapkan prinsip reduce, reuse dan recycle, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah, disebutkan bahwa kegiatan 3R melalui bank sampah dilaksanakan oleh Bupati;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 Drt Tahun 1956;UU Nomor 24 Tahun 1956;UU Nomor 44 Tahun 1999;UU Nomor 11 Tahun 2006;UU Nomor 18 Tahun 2008;UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 81 Tahun 2012;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 27 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 9 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, BAB III Mekanisme Kerja Bank Sampah, BAB IV Pelaksanaan Bank Sampah, BAB V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
5 Hlm, Lampiran 4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Gampong
ABSTRAK:
bahwa sehubungan masih terdapatnya kekurangan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Gampong khususnya terhadap peran kecamatan dalam pencegahan dan penanganan stunting di gampong, sehingga untuk efektifitas pelaksanaan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di gampong, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Aceh Timur dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Gampong
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 83 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang 2 Pasal Perubahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
Peraturan yang diubah:
Peraturan Bupati Aceh Timur No. 61 Tahun 2019
Peraturan yang akan diatur:
Peraturan Bupati Aceh Timur No. 38 Tahun 2019
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Reklame
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 137 Tahun 2000; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 10 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupatem Aceh Timur No. 5 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Dasar Pengenaan Pajak Reklame, BAB III Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame, BAB IV Tata Cara Penerbitan,Pengisian dan Penyampaian SKPD, BAB V Bentuk,Jenis,Isi,Ukuran,Tanda Bukti Pembayaran dan Bukum Penerimaan Pajak, BAB VI Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kedaluwarsa, BAB VII Tata Cara Pemberian Pengurangan,Keringanan dan Pembebasan Pajak, BAB VIII Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kedaluwarsa, BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
