Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaDesa
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Pohuwato No. 37 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2016
perubahan atas peraturan no.37 tahun 2016 tentang bantuan Keuangan khusus kepada desa dan kelurahan program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakata yang tidak mampu pengguna daya 450 va.
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2016/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Membantu Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu Pengguna Daya 450 Tahun Anggaran 2016.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.6 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014; PERDA No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA TA 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 8 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kelurahan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang menyebutkan bahwa sumber keuangan kelurahan dapat berasal dari bantuan pemerintah kabupaten.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999 ; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 ; UU No.23 Tahun 2014 ; PP No. 73 Tahun 2005; PERDA No.8 Tahun 2007 ; PERDA No11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang bantuan keuangan khusus kelurahan di lingkungan pemerintah kabupaten Pohuwato, termasuk di dalamnya mengatur tentang sumber dana dan besaran bantuan keuangan, mekanisme pelaksanaan dan transfer dana, pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, penerbitan SPM dan SP2D, transfer dana ke rekening kas umum kelurahan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana transfer, pembinaan dan evaluasi, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 12 Halaman beserta lampirannya.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 51 Tahun 2021
pencabutan peraturan bupati pohuwato nomor 5 tahun 2015 tentang penyesuaian tarif air minum pada perusahaan daerah air minum tirta maleo kabupaten pohuwato
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD/51/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Pada Perusahanaan Daerah Air Minum Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk berdasarkan pertimbanagan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pencabutan Peraturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Maelo Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No..23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.12 Tahun 2019; PP No.121 Tahun 2015; PP No.54 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.21 Tahun 2020; PERDA No.6 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2014 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 28 Tahun 2019
PERBUP Kab. Pohuwato No. 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020
rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pohuwato
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2019/No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksnakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Naional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana tahuanan daerah yang merupkan penjabaran RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubh beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2008; PP No.86 Tahun 2017; Perda Kabupaten Pohuwato No.1 Tahun 2011; Perda Kabupten Pohuwato No.8 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pohuwato No.6 Tahun 2016; Pergub Gorontalo No.27 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten pohuwato tahun 2020 termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup RKPD, sistematika RKPD, maksud dan tujuan, tahapan penyusunan RKPD, kaidah pelaksanaan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2019.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 86 Tahun 2018
pedoman pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2018/No. 86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kab. Pohuwato No.12 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019 termasuk didalamnya mengatur tentang pedoman penyusunan apb desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Terdiri dari 57 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 25 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBDES
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2015/NO. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBDes Kab. Pohuwato TA 2014
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk penyesuaian alokasi anggaran bantuan keuangan desa sebagai akibat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2013 atas penyaluran bantuan keuangan desa untuk Desa Ayula Kecamatan Randangan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 08 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 11 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang beberapa perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato No. 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Penyusunan APBDES Kabupaten Pohuwato TA. 2014, yaitu: mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan menambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5); menambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) pada ketentuan Pasal 12.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 6 Halaman dengan Lampiran.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 14 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Maleo Kab. Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Daerah ini dibentuk untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 02 Tahun 2007.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato, termasuk didalamnya mengatur tentang Organ PDAM Tirta Maleo; Pegawai; Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti; Cabang PDAM;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku,BAB I Pasal 1, BAB V Pasal 7 dan Pasal 8, BAB VI Pasal 9, BAB VII Pasal 10 sampai dengan Pasal 19, dan BAB XV Pasal 28 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 tentang Pendirian PDAM, dicabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan daerah ini terdiri atas 21 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibuat untuk melaksana ketentuan Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERMEN No. 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Pohuwato, termasuk didalamnya mengatur tentang Prinsip dan Manfaat Pemberian IMB; Tata Cara Pemberian IMB; Pelaksanaan Pembangunan; Penertiban IMB; Pengawasan dan Pengendalian; Pembinaan; Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 16 Halaman dengan Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 30 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pohuwato No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022
Rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pohuwato
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2021/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2)
dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 8 Taun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 1 Tahun 2011; Perda No. 8 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup RKPD, sistematika RKPD, maksud dan tujuan, tahapan penyusunan RKPD, kaidah pelaksanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 5 Tahun 2013
PERDA Kab. Pohuwato No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j, Pasal 77 s/d Pasal 84, dan Pasal 180 Angka 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, daerah berwenang mengelola dan memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 8 Tahun 1981; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan termasuk di dalamnya mengatur tentang nama, objek dan subyek pajak, dasar pengenaan dan tata cara perhitungan tarif pajak, wilayah pemungutan dan tahun pajak, pendataan dan penetapan pajak, pemungutan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
