Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Memberikan Kepastian Perlindungan Kesejahteraan Sosial bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan yang Baik didalam maupun di luar Hubungan Kerja.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.85 Tahun 2013; PP No.86 Tahun 2013; PP No.44 Tahun 2015; PERPRES No.12 Tahun 2013; PERPRES No.32 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tujuan dan Sasaran, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan, Sanksi Administratif, Pengawasan dan Pemeriksaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 7 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 36 Tahun 2021
pedoman pelaksanaan budaya literasi di kabupaten pohuwato
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2021/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Literasi di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.43 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.44 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; PP No.24 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda No.3 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Literasi di Kabupaten Pohuwato termaksuk di dalamnya mengatur tentang ruanhg lingkup, kebijakan strategis pada satuan pendidikan dan masyarakat, pembudayaan, Pembudayaan Literasi, peningkatan budaya literasi, kelembagaan dan kewajiban, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan keluarga, pembiayaan dan penyediaan sarana prasarana, monitorinf dan evaluasi,penghargaan, pengembagan literasi, pembinaan dan pengawasan dan sanksi administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Terdiri dari 18 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 36 Tahun 2019
implementasi insersi pendidikan anti korupsi pada lingkungan sekolah di kabupaten pohuwato
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2019/No. 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi pada Lingkungan Sekolah di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan dan untuk menciptakan siswa yang berintegrasi dan bermorah anti korupsi di Kabupten Pohuwato, serta mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi diruang kelas.
Dasar hukum peraturan Bupati Pohuwato ini adallah UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir engan PP No.13 Tahun 2015; PP No.47 Tahun 2008; PP No.74 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; Perpres No.87 Tahun 2014; Pemendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayan No.22 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pohuwato No.2 Tahun 2015; Perda Kabupten Pohuwato No.8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 47 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang implementasi insersi pendidikan anti korupsi pada lingkungan sekolah di kabupaten pohuwato termasuk didalamnnya mengatur tentang maksud dan tujuan, implementasi insersi pendidikan antikorupsi, pelaksanaan implementasi insersi pendidikan antikorupsi, kerjasama, monitoring evaluasi dan pelaporan, pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 36 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pohuwato No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting
PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN POHUWATO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2022 (36)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Bahwa dalam menangani kejadian stunting pada balita di Kabupaten Pohuwato, perlu dilakukan percepatan penurunan stunting, yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi secara komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga/organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi serta pemangku kepentingan terkait lainnya, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2003, UU No. 36 Tahun 2009 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 33 Tahun 2012, Perpres No. 83 Tahun 2017, PP No. 86 Tahun 2019, Perpres No. 72 Tahun 2021, Permenkes No. 2 Tahun 2020, Permenkes No. 23 Tahun 2014, Permenkes No. 25 Tahun 2014, Permenkes No. 41 Tahun 2014, Permenkes No. 66 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaiman telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permenkes No. 28 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan stunting, koordinasi pelaksanaan, kelembagaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :
1) Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas Konvergensi Pencegahan Stunting melalui
gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 31); dan
2) Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Penuruan Stunting melalui gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 39);
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Terdiri dari 26 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 36 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk kelancaran dan ketertiban proses akuntansi dalam rangka mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar hukum peraturan Bupati in adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang LIngkup; Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 10 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 36 Tahun 2017
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ta 2016
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2017/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pohuwato No. 15 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pohuwato No. 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 37 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bagan Akun Standar
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksankan Ketentuan Pasal 1 Angka Peraturan Menteri dalam Negeri No.64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.64 Tahun 2013; PERDA No.8 Tahun 2007
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bagan Akun Standar,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 7 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato No. 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS Tahun 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menyesuaikan pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS Tahun 2017
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU NO.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No15 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.31 Tahun 2016; PERDA No.8 Tahun 2007; PERDA No.11 Tahun 2016; UU No.9 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa perubahan atas ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017, yaitu: Pasal 3 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 16, serta Pasal 27 ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 10 Halaman beserta lampirannya.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 37 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pohuwato No. 30 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD 2022 (37)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) P eraturan Pemerintah Nomor 6 T ahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 6 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 96 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 6 Tahun 2021, Perpres No. 97 Tahun 2014, Permendagri No. 138 Tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 25 Tahun 2021, PERDA Kab. Pohuwato No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Pohuwato No. 2 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Penyelanggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip dan ruang lingkup, pendelegasian kewenangan perizinan berusaha, pelaksanaan perizinan berusaha, pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha, pembinaan dan pengawasan, pembiyaan, optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 30) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Terdiri dari 26 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 37 Tahun 2016
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaDesa
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Pohuwato No. 48 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Penggunda Daya 450 VA Tahun Anggaran 2016
PERBUP Kab. Pohuwato No. 42 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2016
bantuan keuangan khusus kepada desa untuk ketenagalistrikan bagi masyarakat yang tidak mampu pengguna daya 450 VA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2016/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat yang tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.6 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014; PERDA No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tujuan, Sasaran, Sumber Dana dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus, Mekanisme Pelaksanaan dan Transfer Dana, Penerbitan SPM dan SP2D, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Transfer, Pembinaan dan Evaluasi, Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 24 halaman dengan lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
