Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Mehteri Dalam Negeri Nomar 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 105 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2021
Perbup ini mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas pengelolaan keuangan daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian daerah, informasi keuangan daerah, dan pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
479 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 PerdaNomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 33 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 9 Tahun 2021; Permendagri Nomor 27 Tahun 2021; Permendagri Nomor 07 Tahun 2021
Perbup ini mengatur mengenai penjabaran perubahan APBD TA 2022, dengan nilai pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.165.034.020.856, belanja daerah setelah perubahan Rp1.223.464.758.068, penerimaan pembiayan setelah perubahan Rp71.738.853.647, dan pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp13.308.116.435
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
14 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Prosedur Pemindahatangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;
b. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktek tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pengaturan yang bersifat khusus mengenai pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Prosedur Pemindahtangan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PP Nomor 84 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 20 Tahun 2022; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Perda Nomor 03 Tahun 2019
Dalam perbup ini diatur mengenai standar prosedur pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah. Pemindahan adalah pengalihan kepemilikan BMD. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan secara fisik dan/atau kegunaan BMD. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang melalui penerbitan keputusan dari pejabat yang berwenang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2022.
28 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penatausahaan dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang persediaan milik daerah, harus sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
b. bahwa untuk tertibnya penatausahaan dan pengelolaan barang persediaan milik daerah, perlu ditetapkan pedoman penatausahaan dan standar operasional prosedur sebagai pedoman bagi pejabat pengelola barang persediaan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja dan/atau UPT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan Milik Daerah;
UU Nomor 69 Tahun 1969; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 17 Tahun 2003; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Perda Kabupaten Dompu Nomor 03 Tahun 2019
Perbup ini mengatur mengenai pedoman penatausahaan dan SOP pengelolaan barang persediaan milik daerah, dengan ruang lingkup terdiri atas pemeriksaan dan penerimaan barang, penyimpanan persediaan, pengamanan dan pemeliharaan, pendistribusian, inventarisasi, penilaian dan penghapusan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2022.
20 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Produk Lokal Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa potensi produk daerah perlu dikelola dan dikembangkan serta didayagunakan berbasis kondisi dan kekhasan daerah agar memiliki daya saing sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah;
b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengelolaan produk lokal daerah, perlu dukungan, keberpihakan dan perlindungan Pemerintah Daerah melalui upaya pengembangan dan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir dalam bentuk kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Produk Lokal Daerah
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 3 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 24 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 1995; PP Nomor 44 Tahun 1997; PP Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan eraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2014; Permendagri Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022; Perda Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 06 Tahun 2022
Perbup ini mengatur mengenai produk lokal daerah, yang merupkan produk potensial untuk dikembangkan memanfaatkan sumber daya daerah yang diharapkan memnjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat. Produk lokal daerah tersebut meliputi kain tenun tradisional dompu, produk pangan segar dan olahan, aneka kerajinan khas dompu, obat-obatan tradisional, produk hasil pertanian, peternakan dan perikanan, dan aneka produk UKM lainnya. Ruang lingkup perbup ini meliputi tata kelola, tenaga kerja, usaha produk lokal, pemasaran penyedia dan penggunaan produk lokal daerah, kemitraan, pengembangan, dan sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022.
36 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; Permendagri Nomor 63 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29/M/SK/1995; Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 42/M-IND/PER/11/2005; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014; Perda Nomor 3 Tahun 2006
Perbup ini mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium, dengan ruang lingkup: pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan peredaran garam yodium dan non yodium, peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi garam yodium, pembentukan tim, prosedur pengangkutan penarikan dan pemusnahanan produk garam baku, peran serta masyarakat, pengawasan dan pengendalian, dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2022.
14 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah yang akuntabilitas khususnya pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik;
b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah khususnya dalam bentuk Sewa untuk mendapatkan kepastian hukum perlu adanya ketentuan besaran Sewa;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu pengaturan pelaksanaan Sewa barang milik daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Perda Kabupaten Dompu 03 Tahun 2019
Perbup ini mengatur mengenai penyewaan BMD dengan maksud memberikan manfaat dan meningkatkan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi subyek dan obyek sewa, prosedur sewa, pelaksanaan sewa, dan penetapan tarif sewa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Dompu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyewaan dan Pelelangan Tanah Eks Swapraja Milik Pemerintah Kabupaten Dompu
30 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dompu Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa sesuai ketentuan pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Olch karena itu Peraturan Bupati Dompu Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Dacrah Tahun 2022. perlu dilakukan perubahan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Plafond Prioritas Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 355 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 17 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Perda Nomor 13 Tahun 2008; Perda Nomor 02 Tahun 2012; Perda Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2021; Perbup Dompu Nomor 33 Tahun 2021
Dalam perda ini diatur mengenai perubahan RKPD Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang mempedomani RPJMD Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026, RKP Tahun 2022, RKPD Provinsi NTB Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Dacrah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 11 Tahun 2017; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2020; Perda Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 37 Tahun 2021
Perbup ini mengatur mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, sebagai berikut pendapatan Rp1.065.607.792.214,05, jumlah belanja Rp912.555.408.022,52, pembiayaan netto Rp51.846.193.454,82, SILPA Rp71.738.853.648,35.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu
UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permen PANRB Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008; Perda Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2017; Perda Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016
Perbup ini mengatur mengenai indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, yang merupakan acuan ukuran kinerja untuk penyusunan perencanaan jangka menengah, penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi instansi pemerintah, dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2022.
49 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
