Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
a. bahwa anak memiliki hak asasi yang harus dipenuhi dan
dilindungi dalam setiap proses pembangunan karena anak
merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus citacita peijuangan dan pembangunan;
b. bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak harus
dilaksanakan guna melindungi anak dari kekerasan dan
diskriminasi sehingga terwujudnya Kabupaten Layak Anak;
c. bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjamin
pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan
sebagai diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya
membangun Kabupaten Layak Anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak
Anak.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2002, UU No 23 Tahun 2014, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2017, UU No 23 tahun 2004, PermenPP No 3 Tahun 2008, PerMenPPPA No 5 Tahun 2011, PerMenPPPA No 10 Tahun 2011, PerMenPPPA No 11 Tahun 2011, PerMenPPPA No 13 Tahun 2011, PerMenPPPA No 4 Tahun 2018, Perda kab Lampung Utara No 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah Tentang Kabpuaten Layak Anak
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022.
Halaman : 19
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Beasiswa Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan pendidikan dasar dan menengah sebagai
pelayanan dasar yang wajib dipenuhi dengan baik dan
berkualitas;
b.bahwa Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan telah mengamanatkan
bantuan pendidikan dan beasiswa untuk peserta didik yang
orang tuanya tidak mampu secara ekonomi memperoleh bantuan
pendidikan dan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi
akademik dan berprestasi dibidang lainnya pada sekolah negeri
dan swasta di Kabupaten Lampugng LJtara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pemberian Beasiswa Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 28 Tahun 1959, UU No 20 Tahun 2003, UU No 20 Tahun 2003, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 47 Tahun 2008, PP No 48 Tahun 2008, PP No 17 Tahun 2010, Permendiknas No 34 Tahun 2006, Permendiknas No 30 Tahun 2010, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 32 Tahun 2011
Peraturan Daerah Tentang Pemberian Beasiswa Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2021.
Halaman : 11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2021
TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan tata cara penyaluran dan penetapan rincian dana bagian dari
hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Lampung Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Lampung Utara.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 2009, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, Permendagri No 43 Tahun 2014, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Perda Kab Lampung Utara No 5 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Utara No 1 Tahun 2019, Perda Kab Lampung Utara No 5 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyaluran Dan Penetapan Rincian Dana
Bagian Dari Basil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa Di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Halaman : 6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
a. bahwa tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang
sangat penting dan strategis sebagai pelaku dan tujuan
pembangunan Daerah;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam
pembangunan daerah perlu pengaturan ketenagakerjaan yang
menyeluruh dan komprehensif yang mencakup pembangunan
sumberdaya manusia peningkatan produktivitas dan daya
saing tenaga keija, upaya perluasan kesempatan kerja,
pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan
industrial serta perlindungan tenaga kerja;
c. bahwa perlindungan tenaga keija dimaksudkan untuk
menjamin hak-hak dasar tenaga kerja/buruh dan menjamin
kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas
dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan
keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan
dunia usaha;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2002, UU No 24 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 15 Tahun 2007, PP No 50 Tahun 2012, PP No 78 Tahun 2015, Perpres No 21 Tahun 2010, Keputusan Presiden No 4 Tahun 1980, PerMenaker No 7 Tahun 2008, PerMendagri No 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Ketenagakerjaan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2021.
Halaman : 25
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2021
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 20 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 109 Tahun 2000, PP No 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 39 Tahun 2007, PP No 22 Tahun 2008, PP No 48 Tahun 2008, PP No 5 Tahun 2009, PP No 69 Tahun 2010, PP No 71 Tahun 2010, PP No 56 Tahun 2018, PP No 2 Tahun 2012, PP No 27 Tahun 2014, PP No 123 Tahun 2016, PP No 18 Tahun 2018, PP No 2 Tahun 2018, Perpres No 16 tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 19 Tahun 2016, PerMendagri No 62 Tahun 2017, PerMendagri No 79 Tahun 2018, PerMendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kab Lampung Utara No 13 Tahun 2006, Perda Kab Lampung Utara No 15 Tahun 2019, Perda Kab Lampung Utara No 4 Tahun 2020
Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2021.
Halaman : 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2021
PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas
pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan
minimal di Kabupaten Lampung Utara, perlu adanya Standar
Pelayanan dengan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Kabupaten Lampung Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Lampung Utara tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, dengan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2017, PP No 2 Tahun 2018, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 100 Tahun 2018, Perda Kab Lampung Utara No 5 Tahun 2016, Perbup Lampung Utara No 5 Tahun 2016, Perbup lampung Utara No 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati Lampung Utara Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Dan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Halaman : 20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Bupati membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Unit Keija Pengadaan Barang/Jasa.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 15 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2008, UU No 14 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, PP No 27 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 106 Tahun 2007,, Perpres No 16 Tahun 2018, PerMendagri No 13 Tahun 2006, PermenpanRB No 77 Tahun 2012, PerMendagri No 112 tahun 2018, Perka LKPBP No 1 Tahun 2015, Perka LKPBP No 14 Tahun 2018, Perbup Lampung Utara No 76 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Halaman : 11
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penjabaran dari Visi, Misi dan program Bupati/Wakil Bupati masa jabatan 2019 sampai dengan 2024 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. bahwa dengan terjadinya perubahan mendasar (bencana non alam/COVID 19), penyelarasan dengan Kebijakan Nasional (RPJMN) dan penyesuaian Nomenklatur Program/Kegiatan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Pedoman Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Pembangunan Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pelu ditinjau Kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 dengan Peraturan Daerah
UU No 28 Tahun 1959, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 28 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 39 Tahun 2006, PP No 8 Tahun 2008, PP No 26 Tahun 2007,PP No 2 Tahun 2018, PP No 21 Tahun 2021, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 166 Tahun 2014, Perpres No 18 Tahun 2020, PerMendagri No 80 tahun 2015, PerMendagri No 86 Tahun 2017, PerMensos No 9 Tahun 2018, PerMendikbud No 32 Tahun 2018, PerMenPUPR No 100 Tahun 2018, PerMendagri No 121 Tahun 2018, PerMenkes No 4 Tahun 2019, PerMendagri No 77 Tahun 2020, PerMendagri No 050-3708, Perda Provinsi Lampung No 6 Tahun 2007, Perda Provinsi Lampung No 1 tahun 2010, Perda Provinsi Lampung No 13 tahun 2019, Perda Kab Lampung Utara No 10 Tahun 2008, Perda Kab Lampung Utara Ni 4 Tahun 2014, Perda Kab Lampung Utara No 7 Tahun 2019
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
Halaman : 14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2021
PROGRAM GERAKAN PERCEPATAN SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN MELALUI PEDIDIKAN KELUARGA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Gerakan Percepatan Seribu Hari Pertama Kehidupan Melalui Pedidikan Keluarga
ABSTRAK:
a. bahwa meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global dan merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia, dan untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus melalui pendekatan keluarga;
b. bahwa mutu dan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh pembangunan sumber daya manusia sejak dini yaitu pada periode seribu hari pertama kehidupan serta
masalah gizi dan kesehatan di Lampung Utara masih tinggi yang ditandai oleh prevalensi anak balita pendek 13,92 % (hasil Riskesdes 2018), kasus kematian ibu sebesar 10 (sepuluh)
kasus (Laporan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak 2019), sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penanganan sejak dini dan segera yang difokuskan pada
periode seribu hari pertama kehidupan;
c. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan kesehatan keluarga serta pengaruhnya terhadap
meningkatnya kesehatan masyarakat yang mempunyai keluarga prioritas yang dituangkan dalam renstra pembinaan gizi masyarakat 2019-2024 dengan menekankan pendekatan
kesehatan keluarga yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran, menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, menurunkan Prevalensi
anemia ibu hamil, menurunkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), menikatkan bayi usia 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif, menurunkan Prevalensi kekurangan gizi
(underweight) pada balita, menurunkan Prevalensi stunting pada bayi bawah dua tahun;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Gerakan
Percepatan Seribu Hari Pertama Kehidupan Melalui Pendekatan Keluarga.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2002, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 33 Tahun 2012, Perpres No 42 Tahun 2013, PerMenkes No 25 Tahun 2014, Permenkes No 41 Tahun 2014, Permenkes No 79 Tahun 2014, Permendagri No 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati Tentang Program Gerakan Percepatan Seribu Hari Pertama Kehidupan Melalui Pendekatan Keluarga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2001.
Halaman : 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 19 Tahun 2021
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial dan /atau gejolak harga pangan;
b. bahwa untuk keperluan tersebut pemerintah perlu mengalokasikan cadangan pangan pemerintah dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 18 Tahun 2012, UU No 23 Tahun 2014, PP No 17 Tahun 2015, PP No 12 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Permentan No 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010, Permendagri No 80 Tahun 2015, Perda Kab Lampung Utara No 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lampung
Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2017 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Halaman : 18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat