Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 44 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, telah diatur ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan APBD yang lebih tertib, efektif, ekonomis, efesien, transparan dan bertanggungjawab perlu mengatur kembali ketentuan mengenai mekanisme pelaksaaan pembayaran atas beban APBD;
c. bahwa pengaturan kembali mekanisme pembayaran atas beban APBD harus mencerminkan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 55 Tahun 2008; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini memuat Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pejabat Pengelola Keuangan SKPD; Bab III Prosedur Pengajuan SPP dan Penerbitan SPM; Bab IV Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan; Bab V Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana; Bab VI Transaksi Non Tunai; Bab VII Ketentuan Lain-lain; Bab VIII Ketentuan Peralihan; Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, perlu ditetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 28 Tahun 1999
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 38 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 56 Tahun 2005
PP No. 12 Tahun 2019
Perpres No. 33 Tahun 2020
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008
Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2021
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pasaman Tahun 2019-2020,
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah
b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/57/1/Sosbud-pem/Bappeda-2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kab/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2020 perlu merubah Peraturan Bupati Pasaman Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pasaman Tahun 2019-2020,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 25 Tahun 2004
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 58 Tahun 2005
PP No. 39 Tahun 2006
PP No. 38 Tahun 2007
PP No. 8 Tahun 2008
Permendagri No. 15 Tahun 2008
Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2011
Mengubah Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pasaman Tahun 2019-2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Pasaman Nomor 08 Tahun 2019
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2022
TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 Permendagri No. 99 Tahun 2018 Permenpan RB No. 17 Tahun 2021 Permenpan RB No. 25 Tahun 2021 Perda Kab. Pasaman No. 5 Tahun 2021
Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga serta Kebudayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 64 Tahun 2021
16
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 Permendagri No. 99 Tahun 2018 Permenpan RB No. 17 Tahun 2021 Permenpan RB No. 25 Tahun 2021 Perda Kab. Pasaman No. 5 Tahun 2021
Dinas Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 69 Tahun 2021
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman No. 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kepastian hukum dan penegasan kedudukan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang disebut juga sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam struktur organisasi perangkat daerah Setda Kabupaten Pasaman, dirasa perlu untuk dilakukan perubahan atas Perubahan atas Perbup. Pasaman No. 1 Tahun 2019
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 112 Tahun 2018, Perbup. Pasaman No. 1 Tahun 2018, Perbup Pasaman No. 1 Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Perbup Pasaman No. 1 Tahun 2019 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 17 diubah, angka 11 dihapus dan diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) huruf 5a
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
7 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
