PEMBAKUAN NOMOR KODE BIDANG, UNIT BIDANG, SUB UNIT/SATUAN KERJA DAN SUB-SUB UNIT KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembakuan Nomor Kode Bidang, Unit Bidang, Sub Unit/Satuan Kerja dan Sub-Sub Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi dan fisik barang milik pemerintah Kabupaten Sintang, maka perlu dilakukan penatausahaan barang milik daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman dan 1 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 55 Tahun 2018
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG MENGGUNAKAN WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL MILIK BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang Menggunakan Website Dan Akun Media Sosial Milik bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya penerapan standar operasional prosedur penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kabupaten Sintang menggunakan website dan akun media sosial, maka data, pesan dan informasi yang disampaikan harus tertata, akurat dan efisien
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.9 Tahun 2010, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2009, Perda Kab Sintang No. 11 Tahun 2009, dan Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi pada Bagian Humas dan Protokol; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pelru disusun rencana kerja pemerintah daerah
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 20 Tahun 2004, PP No. 21 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2008, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No. 22 Tahun 2018, Permendagri No. 18 Tahun 2016, Perda Kab Sintang No. 5 Tahun 2010, Perda Kab Sintang No. 4 Tahun 2016, dan Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai ketentuan Pasal 68 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembukaan Lahan bagi Masyarakat
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 39 Tahun 2014, PP No. 41 Tahun 1999, Permen LH No. 10 Tahun 201, Permen LH dan Kehutanan No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2016, dan Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pembukaan Lahan; Tata Cara; Pembukaan Lahan dengan cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali; Hak dan Kewajiban; Tanggung Jawab; Koordinasi; Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Bantuan Biaya izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Atas Beban Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sintang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pemberian izin belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten sintang dan mendukung kelancaran penyelenggaraan proses belajar bagi pegawai negeri sipil yang mendapat izin belajar di lingkungan pemerintah kabupaten Sintang, Perlu diberikan bantuan biaya izin belajar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.17 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Perda No.25 Tahun 2006, Perda No.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pemberian Biaya Bantuan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan izin belajar; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman dan 1 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah pangan Dan Gizi Kabupaten Sintang Tahun 2018-2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Sintang, perlu dilakukan pembangunan pangan dan gizi yang dilaksanakan dalam satu kesatuan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.18 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2004, PP No.17 Tahun 2015, Perpres No.42 Tahun 2013, Perpres No.2 Tahun 2015, Perpres No.83 Tahun 2017, Permenkes No.39 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; maksud dan Tujuan, Serta Sistematika; Pelaksanaan; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2018
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa agar tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah secara lebih efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, maka dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas luar negeri;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 1974, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.9 Tahun 1975, PP No.109 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2017, Perda No.17 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Perjalanan Dinas; Pronsip Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas; Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Pengendalian Internal; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 38 Tahun 2018
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA LATIHAN KERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Pada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan ungsi pelayanan masyarakat di bidang loka latihan kerja usaha kecil dan menengah, maka perlu diatur dalam suatu susunan organisasi dan tata kerja loka latihan kerja usaha kecil dan menengah pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.13 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.31 Tahun 2006, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Eselonering; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten SIntang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 1 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepesertaan pada badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sintang diperlukan jaminan sosial melalui kepersertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 1959, UU No. 7 Tahun 1981, UU No.13 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No.101 Tahun 2012, PP No. 85 Tahun 2013, PP No. 86 Tahun 2013, PP No.44 Tahun 2015, PP No. 45 Tahun 2015, PP No. 46 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2016, Perpres No. 109 Tahun 2013, Perpres No. 12 Tahun 2013, Perda No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Asas dan Prinsip; Status dan Penyelenggaraan Program; Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional; Sanksi Administratif; Pelayanan Perizinan; Penguatan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Di Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pengelolaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang yang tertib administrasi, efisien, efektif dan akuntabel, sesuai dengan tata kelola yang baik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.29 Tahun 2000.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Ketentuan Lain-Lain; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
