Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 491 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2012

Pendelegasian Kewenangan Sebagian Urusan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

Kependudukan dan Perkawinan Ketenagakerjaan Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

pendelegasian-kewenangan-urusan kepegawaian

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2012/NO.3, TBD No.3, LL KAB. SINTANG: 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Sebagian Urusan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

Pertimbangan Perda ini adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten SIntang dapat mendelegasikan kewenangannya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS (PP Nomor 9 Tahun 2003). Oleh karena itu, Perda ini diperlukan untuk mewujudkan pembinaan Kepegawaian yang terarah dan terencana sehingga dapat tercapai pelayanan Aparatur yang cepat, tepat dan akuntabel.
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU NOmor 11 Tahun 1969; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 32 Tahun 1979;PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 99 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003 PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 53 Tahun 2010; Perda Sintang Nomor 25 Tahun 2006; Perda Sintang Nomor 1 Tahun 2008; Perda Sintang Nomor 2 Tahun 2008.
Pendelegasian Wewenang adalah Pemberian Kewenangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Sintang) kepada Pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menandatangani keputusan penetapan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil untuk atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain. Sedangkan, atas pemberian kuasa, pemberian kewenangan tidak dapat diberikan kepada pejabat lain. Pada Perbup ini, Kewenangan Bupati Sintang didelegasikan kepada Sekda, BKD, Camat, kepala badan atau dinas atau kantor terkait. Kewenangan yang didelegasikan adalah: a. dalam hal pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan mutasi; b. pelantikan pejabat struktural; c. inpassing; d. Pengangkatan, pemberhentian, pensiun, cuti, kenaikan gaji bagi CPNS dan PNS; e. perizinan perceraian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur sesuai dengan Ketentuan PerundangUndangan yang berlaku.
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2019

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
PERDA-NO-3-TAHUN-2016-TTG-PENAMBAHAN MODAL PADA BPD 2017-2019.pdf

Abstrak

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2019

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.3, TLD No.3, LL KAB. SINTANG: 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa perseroan terbatas bank pembangunan daerah kalimantan barat merupakan badan usaha milik daerah yang cukup potensial memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pendapatan daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.1 Tahun 2008, Permendagri No.52 Tahun 2012, Perda Prov Kalbar No.1 Tahun 1999;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penambahan Penyertaan Modal, Penganggaran, Mekanisme Penyaluran Keuangan, Pertanggungjawaban dan Kewajiban, Pembagian Deviden, Pengawasan, dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2015

Hukum Acara Sidang majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Abstrak

Hukum acara-sidang-majelis pertimbgangan tuntutan ganti rugi-keuangan-barang-Sintang

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2015/NO.3, TBD No.3, LL KAB. SINTANG: 32 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hukum Acara Sidang majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

Perbup ini merupakan pedoman pelaksanaan sidang sesuai Perbup Sintang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten SIntang.
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU NOmor 28 Tahun 1999; UU NOmor 17 Tahaun 2003; UU NOmor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2014' UU Nomor 23 tahun 2014; PP Nomor 68 Tahun 1999'; PP Nomor 42 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; pP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014. Permendagri Nomor 5 Tahun 1997; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Permendgri Nomor 23 Tahun 2007; Permendagri Nomor 25 Tahun 2007; PermenPAN Nomor Per/04/M.PAN/03/2008; PermenPAN NOmor: PER/05/M.PAN/03/2008; Permendagri Nomor 7 Tahun 2008; PermenPAN Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; PermenPAN RB Nomor 19 Tahun 2009; Permendagri Nomor 22 Tahun 2013 ; Permendagri Nomor 12 Tahun 2014; Perda SIntang Nomor 25 Tahun 2006; Perda SIntang Nomor 1 Tahun 2008; Perda Sintang Nomor 8 Tahun 2011; Perda Sintang Nomor 2 Tahun 2008.
Perbup ini mengatur hokum acara dalam sidang sesuai judul dimaksud. ANtara lain, mengatur apa pakaian seragam yang perlu dikenakan, format, tata cara, template salam, dan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
Peraturan yang belum atau belum cukup diatur, akan diatur lebih lanjut dengan peratutan bupati tersendiri.
31 Halaman dan 1 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2012

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
perda-no.3-th-2012.pdf

Abstrak

rencana pembangunan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3, TLD NO.3, LL KAB. SINTANG: 30 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1960, UU No.8 Tahun 1974, UU No.5 Tahun 1984, UU No.5 Tahun 1990, UU No.3 Tahun 1992, UU No.25 Tahun 1992, UU No.20 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.36 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.41 Tahun 1999, UU No.21 Tahun 2000, UU No.23 Tahun 2002, UU No.28 Tahun 202, PP No.68 Tahun 2002, UU No.13 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.2 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2006, UU No.17 Tahun 2007, UU No.24 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.40 Tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.20 Tahun 2008, UU No.1 Tahun 2009, UU No.4 Tahun 2009, UU No.10 Tahun 2009, UU No.11 Tahun 2009, UU No.18 Tahun 2009, UU No.22 Tahun 2009, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.43 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.43 Tahun 1993, PP No.4 Tahun 2001, PP No.20 Tahun 2004, PP No.21 Tahun 2004, PP No.44 Tahun 2004, PP No.45 Tahun 2004, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, PP No.39 Tahun 2006, PP No.6 Tahun 2007, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.2 Tahun 2008, PP No.26 Tahun 2008, PP No.47 Tahun 2008, PP No.76 Tahun 2008, PP No.8 Tahun 2008, PP No.10 Tahun 2010, PP No.15 Tahun 2010, PP No.17 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2010, PP No.20 Tahun 2010, PP No.22 Tahun 2010, PP No.23 Tahun 2010, PP No.24 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010,Perpres No.5 Tahun 2010, Perpres No.3 Tahun 2012, Permendagri No.54 Tahun 2010, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.6 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip, dan Sistematika, Pengendalian dan Evaluasi, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Daerah, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah ini memiliki 26 halaman dan 4 halaman penjelasan.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2013

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kabupaten Sintang

Hak Asasi Manusia Kependudukan dan Perkawinan Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sintang No. 25 Tahun 2017 tentang Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download :
PERBUP-NO-3-TAHUN-2013.pdf

Abstrak

DELEGASI WEWENANG

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2013/NO.3, TBD No.3, LL KAB. SINTANG: 15 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kabupaten Sintang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten sintang nomor 2 trahun 2008 tentang susunan organisasi perangkat daerah kabupaten sintang, peraturan bupati sintang nomor 52 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang pelayanan terpadu yang meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan bukan perizinan sesuai dengan kebijakan bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.96 Tahun 2012, Perpres No.27 Tahun 2009, Perkep BKPM No.12 Tahun 2009, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perbup Sintang No.52 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Bidang Pelayanan Perizinan Dan Pelayanan Non Perizinan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2013.
Peraturan ini memiliki 7 halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2014

Alokasi dan Pemanfaatan Insentif pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten Sintang atas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
PERBUP-NO-3-TAHUN-2014-TTG-ALOKASI DAN PEMANFAATAN INSENTIF PBB.pdf

Abstrak

ALOKASI DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN PAJAK 2012 DARI PEMERINTAH PUSAT UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2014/NO.3, TBD No.3, LL KAB. SINTANG: 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi dan Pemanfaatan Insentif pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten Sintang atas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, maka kepada Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya berhasil mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, diberikan insentif.;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1985, UU No.19 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Alokasi dan Pemanfaatan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan; Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Insentif Pajak Bumi dan Bangunan; ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2007

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2007

APBD

Download :
Perda 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan APBD TA 2007 ocr.pdf

Abstrak

APBD

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2007/NO.3, LL KAB. SINTANG: 11 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2007, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2007;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1985, UU No.18 Tahun 1997, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.109 Tahun 2000, PP No.65 Tahun 2001, PP No.66 Tahun 2001, PP No.24 Tahun 2004, PP No.24 Tahun 2005, PP No.54 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.57 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, Keppres No.42 Tahun 2002, Keppres No.80 Tahun 2003, Perda Sintang No.14 Tahun 2000, Perda Sintang No.1 Tahun 2001, Perda Sintang No.1 Tahun 2006, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.36 Tahun 2006, Perda Sintang No.2 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2007 dalam 7 pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2007.
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Di Kabupaten Sintang

Badan Layanan Umum Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DI KABUPATEN SINTANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2017/NO.3, TBD NO.3, LL KAB.SINTANG: 31 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Di Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang, perlu mengutamakan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pola pengelolaan keuangan Badan layanan Umum Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permenkes No.75 Tahun 2014, Perda No.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD; Pendapatan, Biaya dan Pendanaan BLUD; Perencanaan dan Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Evaluasi dan Penilaian Kinerja; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 31 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2017

Pemindahan Ibu Kota Kecamatan ketungau Hilir, Ibukota Kecamatan ketungau Hulu dan Ibu Kota Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
3 PERDA NO 3 TAHUN 2017 TTG PEMINDAHAN IBUKOTA KECAMATAN.pdf

Abstrak

PEMINDAHAN IBU KOTA KECAMATAN KETUNGAU HILIR, IBU KOTA KECAMATAN KETUNGAU HULU DAN IBU KOTA KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/NO.3, LL KAB.SINTANG: 2 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemindahan Ibu Kota Kecamatan ketungau Hilir, Ibukota Kecamatan ketungau Hulu dan Ibu Kota Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, maka perlu dilakukan pemindahan ibu kota kecamatan ketungau hilir, ibu kota kecamatan Dedai Kabupaten Sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945, UU No. 27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pemindahan ibu kota kecamatan Ketungau Hilir, Ibu Kota Kecamatan Ketungau Hulu dan Ibu Kota Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang dalam 3 pasal;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017.
2 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2009

Administrasi Kependudukan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan

Download :
Perda 3 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan ocr.pdf

Abstrak

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2009/NO.3, LL KAB. SINTANG: 32 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

bahwa Administrasi Kependudukan memiliki nilai penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengelolaan Administrasi Kependudukan secara terkoordinir dan berkesinambungan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 1974, UU No.8 Tahun 1981, UU No.9 Tahun 1992, UU No.10 Tahun 1992, UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2006, UU No.23 Tahun 2006, PP No.34 Tahun 1975, PP No.27 Tahun 1983, PP No.31 Tahun 1994, PP No.37 Tahun 2007, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perpres No.1 Tahun 2007, Keppres No.88 Tahun 2004, Perpres No.25 Tahun 2008, Perda Sintang No.8 Tahun 2006, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pengertian, Hak dan Kewajiban Penduduk, Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Daerah atau Negara atau Sebagian Negara Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Perlindungan Data Pribadi Penduduk, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009.
32 halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT