Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 72 peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang menegaskan bahwa rencana bisnis dan anggaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No,28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.39 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.23 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran, Mekanisnme Pengajuan Dan Penetapan Rencana Bisnis Dan Anggaran Dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, Integrasi/ Konsolidasi Rencana Bisnis Dan Anggaran Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2013.
Peraturan ini memiliki 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Audit Tata Kelola Teknologi Informasi (Information technology Governance) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh institusi pemerintahan telah semakin meningkat, sehingga untuk memastikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka harus memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan resiko
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No.11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No.82 Tahun 2012, Permenpan No. 52 Tahun 2014, Permen Komunikasi dan Informatika No. 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2017, Permenpan No. Per/05/M.PAN/03/2008, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, dan Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan Audit Tata Kelola Teknologi Informasi (Information Technology Governance); Ketentuan Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomro 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan tertib administrasi pemungutan pajak daerah untuk jenis pajak parkir, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak parkir di kabupaten Sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.19 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2002, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.151 Tahun 2000, PP No.136 Tahun 2000, PP No.14 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.91 Tahun 2010, Perda No.2 Tahun 2011, Perda No.7 Tahun 2016, Perbup No.131 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Objek, Subyek dan wajib Pajak; Dasar Pengenaan Pajak; Pendaftaran dan Pendataan; Tata Cara pelaporan Pajak; Tata Cara Pembayaran; Penagihan pajak; Pemeriksaan dan Pengawasan; Kriteria Wajib Pajak, Besaran Omzet dan tata cara pembukuan atau pencatatan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 22 halaman dan 7 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepesertaan pada badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sintang diperlukan jaminan sosial melalui kepersertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 1959, UU No. 7 Tahun 1981, UU No.13 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No.101 Tahun 2012, PP No. 85 Tahun 2013, PP No. 86 Tahun 2013, PP No.44 Tahun 2015, PP No. 45 Tahun 2015, PP No. 46 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2016, Perpres No. 109 Tahun 2013, Perpres No. 12 Tahun 2013, Perda No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Asas dan Prinsip; Status dan Penyelenggaraan Program; Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional; Sanksi Administratif; Pelayanan Perizinan; Penguatan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 53 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dana Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun ANggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 peraturan daerah kabupaten sintang nomor 6 tahun 2013 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sintang tahun anggaran 2012 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaranm 2012;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1985, UU No,28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.23 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2005, pp No.54 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.57 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.71 Tahun 2010, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.25 Tahun 2011, Perda Sintang No.3 Tahun 2012, Perda Sintang No.9 Tahun 2012, Perda Sintang No.6 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan pada ketentuan bupati terdiri atas 5 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2013.
Peraturan ini memiliki 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 53 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, dinyatakan RKPD Tahun 2015 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dan perubahan RKPD Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.20 Tahun 2004, PP No.21 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2015.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 53 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bpati Sintang Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka terjadi perubahan terhadap beberapa ketentuan pengelolaan belanja tak terduga;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 57 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 28 Tahun 2008, PP No. 71 Tahun 2010, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan bupati Sintang nomor 33 tahun 2010 tentang pedoman pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga pemerintah Kabupaten Sintang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2012.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 54 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten SIntang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi berdasarkan standar Akuntansi Pemerintah Daerah, serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 57 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahum 2006, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 2 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 8 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2012.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tenatang tata cara penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.32 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Penyelengagraan Pengelolaan Sampah; Kegiatan Dalam Pengelolaan Sampah; Larangan; Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
- Penyediaan fasilitas pemilahan sampah di TPS 3R, TPST, dan/atau TPA yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak peraturan bupati ini mulai berlaku
Peraturan Bupati ini memiliki 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 54 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SINTANG DIBIDANG PERIZINAN JASA USAHA DAN PERIZINAN JASA TERTENTU KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Di Bidang Perizinan Jasa Usaha Dan Perizinan Jasa Tertentu Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang susunan organisasi perangkat daerah kabupaten Sintang, yang berakibat kepada berubahnya nomenklatur Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu mengatur kembali pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Sintang di Bidang perizinan Jasa Usaha dan Perizinan tertentu kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.96 Tahun 2012, Perpres No.27 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas peraturan bupati Sintang nomor 15 Tahun 2015 tentang pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Sintang dibidang perizinan Jasa Usaha Dan Perizinan Jasa Tertentu Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2015.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat