Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Koordinasi penataan ruang daerah kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang daerah di Kabupaten Sintang, perlu dilakukan koordinasi antar perangkat daerah dan antar tingkat pemerintahan
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 26 Tahun 2007, PP NO. 15 Tahun 2010. Permendagri No. 116 Tahun 2017, Perda Kab Sintang No. 20 Tahun 2015, Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016, dan Perda Kab Sintang No. 119 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Prinsip; Kedudukan dan Tugas TKPRD; Organisasi; Pelaksanaan Rapat; Naskah Dinas, Tata Persuratan, Penyusunan Laporan, serta Dokumentasi, Informasi dan Kehumasan; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Uang Sewa Rumah Jabatan Bagi Pejabat Negara Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa dalam hal Pemerintah Kabupaten Sintang belum dapat menyediakan barang milik daerah dalam bentuk rumah jabatan bagi Pejabat Negera Kabupaten Sintang, maka Pemerintah Kabupaten Sintang dapat menyewa rumah yang dipergunakan sebagai rumah jabatan bagi Pejabat Negara Kabupaten Sintang
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1983, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 9 Tahun 2010, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, dan Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Rumah Jabatan Milik Daerah; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan stunting melalui intervensi paling menentukan pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.36 Tahun 2009, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 69 Tahun 1999, PP No. 28 Tahun 2004, PP No. 33 Tahun 2012, PP No. 17 Tahun 2015, PP No. 42 Tahun 2013, Perpres No. 83 Tahun 2017, Permenkes No. 155/Menkes/Per/I/2010, Permenkes No. 33 Tahun 2012, Permenkes No. 26 Tahun 2013, Permenkes No. 75 Tahun 2013, Permenkes No. 23 Tahun 2014, Permenkes No. 25 Tahun 2014, Permenkes No. 28 Tahun 2014, Permenkes No. 41 Tahun 2014, Permenkes No. 88 Tahun 2014, Permenkes No. 21 Tahun 2015, Permenkes No. 51 Tahun 2016, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016, Perbup Kab Sintang No.74 Tahun 2017, dan Perbup Kab Sintang No. 14 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kegiatan; Strategi; Penajaman Sasaran, Indikator Kinerja dan Manfaat; Peran Serta Masyarakat; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai ketentuan Pasal 68 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembukaan Lahan bagi Masyarakat
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 39 Tahun 2014, PP No. 41 Tahun 1999, Permen LH No. 10 Tahun 201, Permen LH dan Kehutanan No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2016, dan Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pembukaan Lahan; Tata Cara; Pembukaan Lahan dengan cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali; Hak dan Kewajiban; Tanggung Jawab; Koordinasi; Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pelru disusun rencana kerja pemerintah daerah
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 20 Tahun 2004, PP No. 21 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2008, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No. 22 Tahun 2018, Permendagri No. 18 Tahun 2016, Perda Kab Sintang No. 5 Tahun 2010, Perda Kab Sintang No. 4 Tahun 2016, dan Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 55 Tahun 2018
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG MENGGUNAKAN WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL MILIK BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang Menggunakan Website Dan Akun Media Sosial Milik bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya penerapan standar operasional prosedur penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kabupaten Sintang menggunakan website dan akun media sosial, maka data, pesan dan informasi yang disampaikan harus tertata, akurat dan efisien
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.9 Tahun 2010, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2009, Perda Kab Sintang No. 11 Tahun 2009, dan Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi pada Bagian Humas dan Protokol; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Ibu Hamil Konsumsi Pakis Miding (Rabu Kopi)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan dalam upaya peningkatan gizi untuk ibu hamil di Kabupaten Sintang serta pentingnya ibu hamil dalam mengkonsumsi pakis miding
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.36 Tahun 2009, UU No. 18 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2015, Perpres No. 22 Tahun 2009, Perpres No. 83 Tahun 2017, Inpres No. 1 Tahun 2017, Permenkes No. 39 Tahun 2016, dan Perda No. 25 Tahun 2006
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan; dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepesertaan pada badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sintang diperlukan jaminan sosial melalui kepersertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 1959, UU No. 7 Tahun 1981, UU No.13 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No.101 Tahun 2012, PP No. 85 Tahun 2013, PP No. 86 Tahun 2013, PP No.44 Tahun 2015, PP No. 45 Tahun 2015, PP No. 46 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2016, Perpres No. 109 Tahun 2013, Perpres No. 12 Tahun 2013, Perda No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Asas dan Prinsip; Status dan Penyelenggaraan Program; Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional; Sanksi Administratif; Pelayanan Perizinan; Penguatan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Audit Tata Kelola Teknologi Informasi (Information technology Governance) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh institusi pemerintahan telah semakin meningkat, sehingga untuk memastikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka harus memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan resiko
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No.11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No.82 Tahun 2012, Permenpan No. 52 Tahun 2014, Permen Komunikasi dan Informatika No. 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2017, Permenpan No. Per/05/M.PAN/03/2008, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, dan Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan Audit Tata Kelola Teknologi Informasi (Information Technology Governance); Ketentuan Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 50 Tahun 2018
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH, PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa guna tertibnya administrasi pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di Lingkungan Kabupaten Sintang, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, dan Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; Pemanfaatan; dan Pengamanan dan Pemeliharaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat