Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Sintang Nomor 81 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 32 Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 81 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No,. 23 Tahun 2014, PP No. 45 Tahun 1994; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Perda Kab. Sintang No. 7 Tahun 2016; Perda Kab.Sintang No. 4 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua atas perbup Sintang No.81 Tahun 2018 diubah dengan Perbup Sintang No.32 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Sintang serta tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik di dalam daerah maupun ke luar daerah, maka dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas; bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap aturan perjalanan dinas, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019; bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No 11 Tahun 1974, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, UU No,. 23 Tahun 2014, PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Perda Kab.Sintang No. 25 Tahun 2006; Perda Kab. Sintang No. 7 Tahun 2016; Perda Kab.Sintang No.5 Tahun 2017; Perda Kab.Sintang No.4 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 80 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
Penjelasan sebanyak 7 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa standar satuan harga ditetapkan oleh Kepala Daerah
UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.45 Tahun 1994, Permendagri No.33 Tahun 2017, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.17 Tahun 2017
Perubahan Pasal 1 dan Lampiran Peraturan Bupati Sintang Nomor 81 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019
14 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 102 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional dinyatakan bahwa besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1983, UU No.17 Tahun 2003, UU no.1 Tahun 2004, UU no.2 Tahun 2008, UU No.9 Tahun 2010, UU No.17 tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, Permendagri No.62 Tahun 2017, Perda No.25 Tahun 2006, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2017, Perbup No.72 Tahun 2018
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penetaoan Besaran Dana Operasional, Tunjangan Komunikasi intensif dan Tunjangan Reses; pelaksanaan dan pertanggungjawaban; Ketentuan Lain-lain, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Peraturan ini memiliki 10 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 74 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENATAUSAHAAN, PENETAPAN DAN PENGALIHAN STATUS, SERTA PENGHUNIAN RUMAH NEGARA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, diperluhkan adanya tertib administrasi dan penataan barang milik daerah berupa rumah negara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.40 Tahun 1994, PP No.27 Tahun 2014, PP no.11 Tahun 2008, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2017
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis dan Golongan Rumah negara;penatausahaan;penetapan dan pengalihan status rumah negara; Pengamanan Rumah Negara; Tata Cara Penghunian Rumah Negara; Kewajiban dan Larangan Bagi Penghuni Rumah Negara; Sanksi-Sanksi; Ganti Rugi dan Sanksi; Sengketa; Ketentuan Peralihan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
Peraturan ini memiliki 14 halaman dan 9 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 73 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, diperluhkan adanya tertib administrasi dan penataan barang milik daerah berupa kendaraan dinas di lingkungan pemerintah kabupaten Sintang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, perda No.7 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2017
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tata cara penggunaan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional; Kewajiban dan larangan bagi penanggung jawab kendaraan dinas; Pengamanan kendaraan dinas; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 68 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di kecamatan dan peningkatan daya tampung bagi lulusan sekolah dasar serta meningkatkan mutu dan efisiensi tingkat pendidikan sekolah menengah pertama dipandang perlu untuk mengatur pendirian unit sekolah baru sekolah menengah pertama negeri di kabupaten Sintang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.17 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, Permendiknas No.20 Tahun 2010, Permendikbud No.36 Tahun 2014, Perda No.7 Tahun 2016, PErda No.16 Tahun 2017
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pendirian Sekolah; Rencana Induk Pengembangan Sekolah; Pembiayaan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
Peraturan ini memiliki 9 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi,efektivitas dan akuntabilitas dalam penyediaan Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas maka perlu disusun pedoman penyediaannya bagi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016, dan Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan Pemberian Biaya Bahan Bakar Minyak; Kendaraan Dinas, Pemberian dan Penyediaan Bahan Bakar Minyak; Penganggaran dan Pertanggungjawaban; Pelaporan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 66 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan barang/jasa Pemerintah Melalui Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang sebagian atau seluruhnya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing sehat, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan sesuai dengan tata nilai pengadaan secara tertib administrasi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2001, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 29 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 106 Tahun 2007, Perpres No. 16 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018, dan Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006
Ketentuan Umum; Asas, Maksud dan Tujuan; Persiapan Pengadaan; dan Persiapan Pemilihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Kelebihan Jam Kerja Bagi Perawat dan Bidang Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal pada keadaan kunjungan pasien yang melebihi kapasitas daya tampung Rumah Sakit dan kasus-kasus tertentu serta kejadian luar biasa di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang menyebabkan harus adanya pelayanan diluar jam kerja atau shift yang telah ditetapkan, untuk itu perlu memberikan biaya kelebihan jam kerja kepada Perataw dan Bidan yang bertugas
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.39 Tahun 1999, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2014, PP NO. 23 Tahun 2005. Dan Permendagri No. 61 Tahun 2007
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kriteria Penetapan Kelebihan Jam Kerja; Tata Cara Pemberian Biaya Kelebihan Jam Kerja; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kelebihan Jam Kerja Pada Perawat dan Bidan di Lingkungan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang TA 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2018.
Peraturan Bupati Sintang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kelebihan Jam Kerja Pada Perawat dan Bidan di Lingkungan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang TA 2016
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
