Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Transaksi Nontunai Penerimaan dan Pengeluaran Desa
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secra tertib, efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keadilan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, serta sebagai salah satu cara pencegahan korupsi di desa diperlukan suatu upaya pengelolaan penerimaan dan pengeluaran desa melalui sistem transaksi tunai dan transaksi nontunai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Transaksi Nontunai Penerimaan dan Pengeluaran Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 1 Tahun 2015; Perbup Penajam Paser Utara No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 16 Tahun 2021
1. Ketentuan Umum; 2. Penerimaan Desa; 3. Pengeluaran Desa; 4. Pembinaan dan Pengawasan; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.
19 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung
ABSTRAK:
Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik, perlu menyusun peraturan internal Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Rumah Sakit (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf r Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 77 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; PP No. 47 Tahun 2021; Permenkes No. 755/MENKES/PER/IV/2011; Permenkes No. 49 Tahun 2013; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permenkes No. 52 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkes No. 4 Tahun 2017; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 3 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkes No. 14 Tahun 2021; Perbup Penajam Paser Utara No. 14 Tahun 2011; Perbup Penajam Paser Utara No. 13 Tahun 2011; Perbup Penajam Paser Utara No. 22 Tahun 2016;
1. Ketentuan Umum; 2. Fungsi; 3. Ruang Lingkup dan Prinsip Tata Kelola; 4. Tata Kelola; 5. Pembinaan dan Pengawasan; 6. Sumber Daya Manusia BLUD; 7. Peraturan Internal Staf Medis; 8. Tata Kelola Staf Keperawatan dan Kebidanan (Nursing Staf by Laws); 9. Tata Kelola Staf Tenaga Kesehatan Lainnya; 10. Pengelolaan Rumah Sakit Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus; 11. Manajemen Sumber Daya; 12. Manajemen Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien; 13. Manajemen Budaya Keselamatan Kerja; 14. Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi; 15. Manajemen Kontrak; 16. Manajemen Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian; 17. Manajemen Etik; 18. Manajemen Budaya Keselamatan; 19. Manajemen Penanganan Pengaduan; 20. Manajemen Pengelolaan Lingkungan Rumah Sakit dan Sumber Daya Lain; 21. Standar Pelayanan Minimal; 22. Evaluasi dan Penilaian Kinerja; 23. Informasi Medis; 24. Tuntutan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum; 25. Pengisian Jabatan; 26. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2023.
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Rumah Sakit; dan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
108 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku
ABSTRAK:
Pengembalian uang jasa pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku perlu diatur pemanfaatannya, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permenkes No. 85 Tahun 2015; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 6 Tahun 2018; Perbup Penajam Paser Utara No. 23 Tahun 2021
PERBUP Kab. Penajam Paser Utara No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Daerah
perjalanan - dinas - dalam negeri - pelaksanaan - pedoman
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD 2023/32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pedoman pengadministrasian perjalanan dinas secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012
1. Ketentuan Umum; 2. Prinsip; 3. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; 4. Perjalanan Dinas Jabatan; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2021 telah Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 belum memuat beberapa komponen Standar Satuan Harga yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan pengaturan atribusi perubahan lampiran, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 11 Tahun 2018; Perbup Penajam Paser Utara No. 25 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 10 Tahun 2023
Beberapa ketentuan dalam Perbup No. 25 Tahun 2022 yang diubah/disisipkan/dihapus dan/atau ditambah adalah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023.
620 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 30 Tahun 2023
kartu kredit - penggunaan - penyelenggaraan - tata cara - apbd - pelaksanaan
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BD 2023/30
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BeIanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2022;
1. Ketentuan Umum; 2. Penggunaan KKPD; 3. Pengelola KKPD; 4. UP KKPD; 5. Pengajuan, Penertiban, dan Penggunaan KKPD; 6. Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD; 7. Biaya Penggunaan KKPD; 8. Monitoring dan Evaluasi; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
49 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan
sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018
1. Ketentuan Umum; 2. Tata Kelola SPBE; 3. Manajemen SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; 4. Penyelenggara SPBE; 5. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE; 6. Pendanaan; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Logo dan Tagline City Branding Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka membangun citra positif sekaligus sebagai media promosi potensi Kabupaten Penajam Paser Utara baik di dalam maupun di luar Daerah, perlu diciptakan Logo dan Tagline City Branding yang dapat mewakili semangat serta harapan karakteristik Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk memastikan dan menjamin pemanfaatan, penggunaan, dan penerapan Logo dan Tagline City Branding, perlu ada pengaturan dalam penggunaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo dan Tagline City Branding Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023
Ketentuan Umum; Logo dan Tagline City Branding Daerah; Penggunaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 26 Tahun 2023
rumah sakit - DEWAN - PENGAWAS - PEMBENTUKAN - PETUNJUK - TEKNIS
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2023/26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah
Sakit sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; Permenkes No. 10 Tahun 2014; Perbup Penajam Paser Utara No. 22 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit yang diubah adalah Pasal 10 dan Pasal 15. Selain itu terdapat ketentuan yang dihapus, yaitu Pasal 8 ayat (8).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan serta mewujudkan transparansi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung. Sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permenkeu No. 217/PMK.05/2016; Permenkeu No. 220/PMK.05/2016; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2023.
93 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
