Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, perlu diatur tata cara pelaksanaan sewa barang milik daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaa dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Permendagri No 19 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, subjek sewa, objek sewa, jangka waktu sewa, formula tarif/besaran sewa, perjanjian sewa, pembayaran sewa, perpanjangan jangka waktu sewa, pengakhiran sewa, tata cara pelaksanaan sewa, pengamanan dan pemeliharaan objek sewa, ganti rugi dan denda, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 101 Tahun 2017
PBB perdesaan dan perkotaan - tata cara verifikasi objek dan subjek
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, BD.2017/NO.101
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Verifikasi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan validitas data subyek dan obyek PBB Perdesaan dan Perkotaan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan terjadinya perubahan data obyek pajak, maka perlu dilaksanakan verifikasi lapangan subyek dan obyek PBB Perdesaan dan Perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Verifikasi Objek dan Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 1983; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 91 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; Perda Kab Temanggung No 16 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 19 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 26 Thaun 2012; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Permendgari No 13 Tahun 2006; Perbup Temanggung No 45 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, verifikasi objek dan subjek PBB-P2, tata cara pelaksanaan verifikasi objek PBB-P2, tata cara pengolahan data hasil verifikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung No. 8 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/No.8, TLD. No.76
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
Bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan dapat diwujudkan secara efektif melalui pelaksanaan program yang bersinergi anatara Pemerintah Daerah dan pelaku usaha serta masyarakat. Selain itu untuk mensinergikan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilaksanakan Perusahaan dengan program pembangunan di daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017.
Dalam Perda ini diatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan mengatur asas, dan tujuan bagi setiap perusahan, serta hak dan kewajiban perusahaan dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anatara Perusahaan dan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup TJSLP mencakup bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah. Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam hal ini dibentuk oleh perusahaan sebagai wadah kerjasama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan fleksibilitas pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Kab Temanggung maka Perbup Temanggung No 88 Tahun 2011 tentang pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Kab Temanggung perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Temanggung No 88 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 74 Tahun 2012; PP No 65 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengadaan barang/jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 95 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Permendagri No 61 Tahun 2--7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan, maka Perbup Temanggung No 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal RSUD Kab Temanggung perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Temanggung No 51 Tahun 2016tentang Peraturan Internal RSUD Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 53 Tahun 2010; Permenkeu No 109/PMK.05/2007; Permendagri No 6 Tahun 2007; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permendagri No 79 Tahun 2007; Permenkes No 159b/Menkes/SK/Per/II/1988; Perbup Temanggung No 73 Tahun 2008; Perbup Temanggung No 51 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 27, dan penyisipan Pasal 27A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017
aparatur sipil negara - nomenklatur - jabatan pelaksana
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, LD No. 8/2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1994; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 61 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 62 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana, Nomenklatur JFU, Formasi Jabatan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung No 48 Tahun 2015 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Temanggung, (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
35 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka perlu menetapkan uraian tugas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang digunakan sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas jabatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
17 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1, TLD.NO.69
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak untuk memeperoleh keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan; selain itu untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di daerah serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan pasal 18 huruf d, pasal 47, dan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Thaun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis dampak, serta Manajemen Kebutuhan lalu lintas, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Noomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan daerah ini untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan baru atau mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan baru atau pengembangan suatu pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur terhadap lalu lintas disekitarnya. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah kegiatan pembangunan baru atau pengembangan yang berdampak pada lalu lintas dan angkutan jalan di jalan yang berstatus administrasi sebagai Jalan Kabupaten dan / atau Jalan Desa. Perda ini juga mengatur pemberian kewajiban kepada masyarakat untuk melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas serta untuk memberikan transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat dala melaksanakan kewajibannya.
Permohonan Izin Mendirikan bangunan bagi rencana pembangunan baru atau pengembangan yang wajib melakukan Andalalin dan telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan Dokumen Andalalin.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 43 Tahun 2017
tugas dan fungsi - dinas pendidikan, pemuda, dan olah raga
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2017/NO.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab temanggung maka Perbup Temanggung No 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 tahun 2011 dicabut.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 129 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunta perda Kab Temanggung No 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka Perbup Temanggung No 97 Tahun 2012 tentang oetunjuk Pelaksanaan Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Temanggung No 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2004; UU no 17 Tahun 2003; UU no 17 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU no 33 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 69 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 41 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kelas jenis tempat, pemungutan retribusi lingkungan pasar, besaran retribusi penempatan awal/penempatan selanjutnya dan perpanjangan izin menempati, pemakaian tempat dasaran, syarat-syarat dan tata cara perizinan, tata cara pembayaran dan penyetoran, tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pasar, tata cara penghapusan piutang retribusi kadaluarsa, tata cara pemberian insentif dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi, pembinaan dan pengendalian, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2012 dicabut.
20 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
