tugas dan fungsi - dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2017/NO.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyakarat dan Desa Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Temanggung maka Perbup Temanggung No 66 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU no 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Temanggung Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menenuhi ketentuan Surat Edaran dari
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021
tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, maka perlu
anggaran untuk pelaksanaannya;
b. bahwa pengeluaran pembiayaan keadaan darurat yang
timbul akibat bencana alam, bencana sosial, dan bencana
lainnya yang belum tersedia anggarannya dibebankan
langsung pada belanja tidak terduga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun
2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Temanggung Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kab Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Temanggung dalam memberikan pelayanan keada masyarakat perlu diberikan insentif; bahwa untuk memberikan kepastian hukum pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 18 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 12 Tahun 2018; Perbup Temanggung No 18 Tahun 2012; Perbup No 27 Tahun 2018; Perbup Temangggung No 44 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang insentif Ketua RW dan Ketua RT untuk diberikan setiap bulan dengan min Rp100.000,00 dan maksimal Rp250.000,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 45 Tahun 2011
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2011/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, lnspektorat, Dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Temanggung, maka Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja
Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keluarga
Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas pokok dan fungsi, organisasi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2011.
Peraturan Supati Temanggung Nomor 67 Tahun 2008 dicabut.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 45 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Tahun 2013 No. 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2014 dapat berjalan tertib, lancar,
berdayaguna, dan berhasilguna sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu
menyusun Standar Biaya Tahun Anggaran 2014.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang
Pembentukan
Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Ta hun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4
Tahun 2005 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah ' Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini menjelaskan pengertian Standar Biaya sebagai satuan biaya untuk SKPD dan RKA-SKPD, serta menetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 sebagai batas biaya paling tinggi atau estimasi. Lampiran I berisi Standar Biaya yang menjadi pedoman dalam menyusun biaya komponen masukan kegiatan. Jika standar biaya tidak diatur, perencanaan dapat mengacu pada satuan biaya lain, dengan persyaratan Pernyataan Tanggung Jawab dari Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran, yang formatnya tercantum dalam Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2013.
7 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 45 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pe1unjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Serta Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu diatur
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, pertu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaran Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan serta Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang 17 Tahun 2003; Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tata cara pendataan dan penilaian objek pajak, tata cara pengolahan data dan informasi, tata cara penetapan dan pencetakan SPPT, tata cara pemungutan, tata cara penagihan, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2012.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 45 Tahun 2020
covid-19 - penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2020/NO.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap COVID-19, diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19; bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas fungsi pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan perekonomian dan sosial dengan tetap mempiroritaskan kesehatan dan keselamatan, perlu adanya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1984; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2018; Perpres No 17 tahun 2018; Keppres No 7 Tahun 2020; Keppres No 11 Tahun 2020; Inpres No 6 Tahun 2020; Permenkes No 82 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2020; Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/382/2020; Inmendagri No 4 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 45 Tahun 2009
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Barga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2009
STANDARDISASI - BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN BARGA PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2009/No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42
Tahun 2008 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium,
Biaya Pemeliharaan, Dan Barga Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya biaya kegiatan yang
melebihi standard yang telah ditetapkan dan adanya kegiatan
baru yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan,
Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Harga Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun
2009, maka perlu diadakan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 42 Tahun 2008 tentang Standardisasi
Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Harga
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008; eraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2009.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2008 diubah.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Tahun 2023 No.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan gaji dan tunjangan
pegawai, perubahan belanja Bantuan Gubernur pada
Perangkat Daerah dan perubahan rincian obyek pada
Perangkat Daerah karena kegiatan mendesak lainnya
maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 36 Tahun 2023
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu
disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun
2022; Peraturan Bupati Brebes Nomor 36 Tahun 2023
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 36 Tahun 2023 terkait penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disahkan. Modifikasi dilakukan pada ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merinci penjabaran perubahan APBD, yang kini telah diatur secara terperinci dalam lampiran-lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan tersebut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa, perlu mengatur tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 14 Tahun 2015; Permendagri No 111 Tahun 2014; Permendagri No 44 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa, pembiayaan, pungutan Desa, pembinaaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
