Pencarian Peraturan

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2008/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kab.Luwu Timur; 3. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 7. Pemerintah Daerah, adalah Bupati Luwu Timur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 8. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; BAB II P E M B E N T U K A N Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, masing –masing : a. Inspektorat. b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa. e. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah. f. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. g. Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi. h. Kantor Ketahanan Pangan. i. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. j. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. k. Rumah Sakit Umum Daerah. l. Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Lembaga Teknis Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah. BAB III INSPEKTORAT Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 3 (1) Inspektorat adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pengawasan Fungsional Daerah yang secara teknis operasional berada di bawah koordinasi Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri. (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Pasal 4 Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas, Inspektorat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas, mempunyai fungsi : a. Perencanaan program pengawasan. b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari : a. Inspektur. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan. d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan. e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari : 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 7 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Pasal 9 Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 8, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, litbang dan penanaman modal. b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, litbang dan penanaman modal. d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap potensi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. e. Pendataan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah. f. Penyusunan pembangunan daerah jangka panjang, lima tahunan dan rencana kerja pembangunan darah. g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Ekonomi terdiri dari : 1. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan; dan 2. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian; d. Bidang Sosial Budaya terdiri dari : 1. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Kesehatan; dan 2. Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya; e. Bidang Pengembangan Infrastruktur terdiri dari : 1. Sub Bidang ke-PU-an, Perhubungan, Telekomunikasi dan Pertambangan Energi; dan 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; f. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : 1. Sub Bidang Statistik dan Penelitian; dan 2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; g. Bidang Penanaman Modal terdiri dari : 1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama; dan 2. Sub Bidang Pelayanan dan Pengendalian. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB V BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 11 (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 12 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Otonomi di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 13 Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 12 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pasal 14 (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari : 1. Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian; dan 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pegawai. d. Bidang Dokumentasi dan Pengelolaan Data Pegawai terdiri dari 1. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi; dan 2. Sub Bidang Pengolahan Data Pegawai. e. Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari : 1. Sub Bidang Mutasi; dan 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai. f. Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Diklat terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengembangan SDM Aparatur; dan 2. Sub Bidang Diklat. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN DESA Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 15 (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa. (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 16 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa mempunyai tugas melaksanakan Urusan Otonomi di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 17 Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa sebagaimana dimaksud pasal 16 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa Pasal 18 (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari : 1. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat; 2. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat; dan 3. Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya. d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan; 2. Sub Bidang Perlindungan Anak; dan 3. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. e. Bidang Pemberdayan Desa terdiri dari : 1. Sub Bidang Bina Kelembagaan Desa; 2. Sub Bidang Bina Keuangan Desa; dan 3. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VII BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAH Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 19 (1) Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah. (2) Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 20 Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah. Pasal 21 Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 22 (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari : 1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana; dan 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi. d. Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terdiri dari : 1. Sub Bidang Advokasi dan Edukasi; dan 2. Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Data Keluarga. e. Bidang Keluarga Sejahterah terdiri dari : 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan; dan 2. Sub Bidang Penyuluh Keluarga Berencana. f. Unit Pelaksana Teknis. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum pada lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VIII BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 23 (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup. (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 24 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Otonomi di bidang Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 25 Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 24 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Pasal 26 (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan terdiri dari : 1. Sub Bidang Pemberdayaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam; dan 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sumber Daya Manusia. d. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari : 1. Sub Bidang AMDAL, UKL/UPL; dan 2. Sub Bidang Laboratorium. e. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan terdiri dari 1. Sub Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum; dan 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pemulihan. f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IX KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAERAH, DAN DOKUMENTASI Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 27 (1) Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi. (2) Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 28 Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi. Pasal 29 Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada pasal 28 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi. d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 30 (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Perpustakaan d. Seksi Kearsipan; dan e. Seksi Dokumentasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi sebagaimana tercantum pada lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB X KANTOR KETAHANAN PANGAN Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 31 (1) Kantor Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Ketahanan Pangan. (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 32 Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan. Pasal 33 Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan. d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 34 (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Bagian Tata Usaha; c.Seksi Ketahanan Pangan; d. Seksi Infrastruktur dan Distribusi Pangan; dan e. Seksi Keamanan Pangan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 35 (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 36 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Pasal 37 Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 36 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 38 (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; d. Seksi Masalah Strategis Daerah dan Penanganan Konflik; dan e. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Ideologi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XII KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 39 (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 40 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. Pasal 41 Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada pasal 40 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 42 (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Perizinan; d. Seksi Pelayanan; dan e. Seksi Bina Program dan Informasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum pada lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XIII RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 43 (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Rumah Sakit Umum Daerah. (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 44 Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Rumah Sakit Umum Daerah. Pasal 45 Dalam menyelenggarakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 44 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Rumah Sakit Umum Daerah. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Rumah Sakit Umum Daerah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Rumah Sakit Umum Daerah. d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 46 (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari : a. Direktur; b. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pelayanan; d. Seksi Penunjang Medis; dan e. Seksi Perencanaan dan Pengawasan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XIV SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 47 (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 48 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan dan Ketertiban. Pasal 49 Dalam menyelenggarakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada pasal 48 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Polisi Pamong Praja. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Polisi Pamong Praja. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Polisi Pamong Praja. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 50 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. Kepala Satuan; b. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengamanan dan Operasi; d. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan e. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XV JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 51 (1) Inspektur dan Kepala Badan adalah jabatan eselon II/b. (2) Sekretaris pada Badan, Inspektur Wilayah pada Inspektorat dan Kepala Satuan adalah jabatan eselon III/a. (3) Kepala Bidang pada Badan dan Direktur pada RSUD adalah jabatan eselon III/b. (4) Kepala Sub Bagian, Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPT pada Inspektorat, Badan, Kantor dan RSUD adalah jabatan eselon IV/a. (5) Kepala Sub Bagian pada UPT adalah jabatan eselon IV/b. Pasal 52 (1) Pejabat eselon II/b dan eselon III/a serta pejabat eselon III/b sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Pejabat eselon IV/a dan IV/b sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah ini dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati. BAB XVI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 53 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. (2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB XVII T A T A K E R J A Pasal 54 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 55 Penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan fungsi masing-masing Inspektur, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah akan diatur dalam suatu uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 56 Pemangku jabatan pada Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 57 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 58 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. Pasal 59 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur
15

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2008/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk Dinas-Dinas Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur.
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur; 3. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 7. Pemerintah Daerah, adalah Bupati Luwu Timur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 8. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas–Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur, masing–masing : a. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan. b. Dinas Kelautan dan Perikanan. c. Dinas Kehutanan. d. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral. e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. f. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial. g. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. h. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. i. Dinas Kesehatan. j. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. l. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (2) Dinas – Dinas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 3 (1) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. (2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pasal 4, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari : 1. Seksi Tanaman Pangan; 2. Seksi Holtikultura; dan 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. d. Bidang Perkebunan terdiri dari : 1. Seksi Teknik Produksi dan Usaha Tani; 2. Seksi Pengembangan Perkebunan; dan 3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan. e. Bidang Peternakan terdiri dari : 1. Seksi Produksi, Penyebaran dan Pengembangan Ternak; 2. Seksi Usaha Peternakan dan Pengolahan Hasil; dan 3. Seksi Pengendalian Penyakit Hewan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 7 (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 8 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 9 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pasal 8, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari : 1. Seksi Teknologi Budidaya; dan 2. Seksi Sarana dan Prasarana. d. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Teknologi dan Perikanan Tangkap; dan 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari : 1. Seksi Perizinan dan Pengawasan; dan 2. Seksi Pelestarian dan Konservasi. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. DINAS KEHUTANAN Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 11 (1) Dinas Kehutanan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bidang kehutanan. (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 12 Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang kehutanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 13 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kehutanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 14 (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan terdiri dari : 1. Seksi Inventarisasi dan Tataguna Hutan; dan 2. Seksi Bimbingan dan Perizinan. d. Bidang Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan terdiri : 1. Seksi Pemanfaatan dan Legalitas; dan 2. Seksi Produksi dan Pengembangan Hasil Hutan. e. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan terdiri dari : 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan 2. Seksi Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VI DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 15 (1) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral. (2) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 16 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 17 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana dimaksud pada pasal 16 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 18 (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pertambangan terdiri dari : 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan; 2. Seksi Pengawasan Pertambangan; dan 3. Seksi Konservasi Lingkungan Tambang. d. Bidang Listrik dan Energi terdiri dari : 1. Seksi Pengusahaan Kelistrikan; 2. Seksi Bimbingan Teknis Kelistrikan; dan 3. Seksi Pengawasan Listrik dan Energi. e. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral (SDM) terdiri dari : 1. Seksi Geologi Umum; 2. Seksi Pengusahaan Air Bawah Tanah; dan 3. Seksi Sumber Daya Mineral. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsioanal. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VII DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 19 (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 20 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 21 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pd pasal 20 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 22 (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Bina Marga terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; d. Bidang Sumberdaya Air terdiri dari : 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan; dan 2. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian; e. Bidang Bina Jasa Konstruksi terdiri dari : 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi; dan 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; f. Bidang Tata Ruang dan Permukiman terdiri dari : 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan; dan 2. Seksi Permukiman dan Perumahan. g. Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari : 1. Seksi Kebersihan; dan 2. Seksi Pertamanan. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VIII DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 23 (1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan sosial. (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 24 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan sosial dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 25 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 24 di atas, mempunyai fungsi a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 26 (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan terdiri dari : 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja; dan 2. Seksi Pelatihan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. d. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari : 1. Seksi Hubungan Industrial; dan 2. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja. e. Bidang Ketransmigrasian terdiri dari : 1. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan; dan 2. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi. f. Bidang Sosial terdiri dari : 1. Seksi Masalah Sosial dan Penanggulangan Bencana; dan 2. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Tanda Kehormatan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. BAB IX DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 27 (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 28 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 29 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 30 (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari : a.Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Koperasi dan UMKM terdiri dari : 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan. d. Bidang Perindustrian terdiri dari : 1. Seksi Fasilitas dan Perlindungan Usaha Industri; dan 2. Seksi Informasi Perindustrian dan Kelembagaan. e. Bidang Perdagangan terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan; dan 2. Seksi Metrologi Legal. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada lamp. VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB X DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 31 (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. (2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 32 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 33 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada pasal 32, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 34 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah, terdiri dari : 1. Seksi Pendidikan Dasar; dan 2. Seksi Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini. d. Bidang Pendidikan Menengah, Luar Sekolah dan Luar Biasa, terdiri dari : 1. Seksi Pendidikan Menengah dan Kejuruan; dan 2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Luar Biasa. e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari : 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar; dan 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah, Luar Sekolah dan Luar Biasa. f. Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Seni terdiri dari : 1. Seksi Budaya dan Seni; 2. Seksi Kepariwisataan. g. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari : 1. Seksi Pemuda; dan 2. Seksi Olah Raga. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada lampiran VIII merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XI DINAS KESEHATAN Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 35 (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Kesehatan. (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 36 Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 37 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 36, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 38 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar; 2. Seksi Pelayanan Rujukan; dan 3. Seksi Pelayanan Khusus. d. Bidang Pelayanan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari : 1. Seksi Farmasi dan Makanan; 2. Seksi Perizinan dan Pengawasan; dan 3. Seksi Perbekalan Kesehatan. e. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari : 1. Seksi Penyakit Menular; 2. Seksi Penyakit Tidak Menular; dan 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. f. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari : 1. Seksi Kesehatan Keluarga; 2. Seksi Gizi; dan 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XII DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 39 (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 40 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 41 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada pasal 40 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 42 (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri dari : 1. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan; dan 2. Seksi Perhubungan Udara. e. Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas Penyeberangan; dan 2. Seksi Pengawasan ASDP. f. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari : 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan 2. Seksi Informatika. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. BAB XIII DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 43 (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Pasal 44 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 45 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 44 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 46 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pendapatan terdiri dari : 1. Seksi Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah; 2. Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah; dan 3. Seksi Pendapatan Lain – Lain dan Bagi Hasil Pajak. d. Bidang Anggaran terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Anggaran; 2. Seksi Analisis Anggaran; dan 3. Seksi Pengalokasian dan Pemanfaatan Anggaran. e. Bidang Akuntansi terdiri dari : 1. Seksi Verifikasi; 2. Seksi Pembukuan dan Neraca Daerah; dan 3. Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban. f. Bidang Asset Daerah terdiri dari : 1. Seksi Inventarisasi; 2. Seksi Pendistribusian; dan 3. Seksi Penghapusan. g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. BAB XIV DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 47 (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Pasal 48 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dalam ranga pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 49 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 48 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 50 (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pendaftaran terdiri dari : 1. Seksi Mutasi Penduduk dan Kerjasama Kependudukan; 2. Seksi Identitas Penduduk. d. Bidang Pencatatan terdiri dari : 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian. e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari : 1. Seksi Penyusunan Aplikasi dan Program; dan 2. Seksi Pengolahan Data dan Statistik. f. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. BAB XV JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 51 (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II/b. (2) Sekretaris pada dinas adalah jabatan eselon III/a. (3) Kepala Bidang pada dinas adalah jabatan eselon III/b. (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah jabatan eselon IV/a. (5) Kepala Sub Bagian pada UPT adalah jabatan eselon IV/b. Pasal 52 (1) Pejabat eselon II/b dan eselon III/a serta pejabat eselon III/b sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Pejabat eselon IV/a dan IV/b sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah ini dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati. BAB XVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 53 (1) Pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. (2) Pengaturan lebih lanjut tentang jenis uraian tugas unit pelaksana teknis dinas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XVII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 54 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. (2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB XVIII T A T A K E R J A Pasal 55 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 56 Penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan fungsi masing-masing dinas akan diatur dalam suatu uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57 Pemangku jabatan pada masing-masing Dinas tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 58 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 59 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. Pasal 60 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2008.
16

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAFF AHLI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2008/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staff Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Luwu Timur.
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan; 3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur; 4. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan; 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 8. Pemerintah Daerah, adalah Bupati Luwu Timur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 9. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; 10. Urusan pemerintahan adalah fungsi – fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi – fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat; 11. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggara urusan pemerintahan. 12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Luwu Timur. 13. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas : (1) Sekretariat Daerah. (2) Sekretariat DPRD. (3) Staf Ahli. Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Staf Ahli Bupati Luwu Timur yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah. BAB III SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Daerah Kabupaten. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah. b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah. c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah. d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah. e. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan Peraturan Perundang- undangan, keuangan, peralatan/perlengkapan dan tata usaha dilingkungan Sekretariat Daerah. f. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan kemasyarakatan. g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 6 Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 7 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari : a. Sekretaris Daerah. b. Asisten Pemerintahan, membawahi : 1. Bagian Pemerintahan, membawahi : a). Sub Bagian Ketataprajaan; b). Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan c). Sub Bagian Keagrariaan dan Kerjasama Daerah. 2. Bagian Hukum, membawahi : a). Sub Bagian Perundang-undangan; b). Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan c). Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM. c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi : 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi : a). Sub Bagian Keagamaan; b). Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan c). Sub Bagian Sosial. 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahi : a). Sub Bagian Perekonomian; b). Sub Bagian Pembangunan; dan c). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan. d. Asisten Administrasi Umum, membawahi : 1. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi : a). Sub Bagian Tata Usaha; b). Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan c). Sub Bagian Keuangan dan Program. 2. Bagian Humas, membawahi : a). Sub Bagian Keprotokoleran; b). Sub Bagian Dokumentasi dan Sandi; dan c). Sub Bagian Humas dan Pelayanan Media. 3. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, membawahi : a). Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; b). Sub Bagian Analisis Jabatan; dan c). Sub Bagian Kepegawaian dan Kinerja. (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah. BAB IV SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 8 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pasal 9 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi : a. Fasilitasi rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Pengelolaan Tata Usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris Dewan; b. Bagian Umum, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha; 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan 3. Sub Bagian Humas dan Protokol. c. Bagian Risalah dan Persidangan, membawahi : 1. Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi; dan 2. Sub Bagian Persidangan dan Rapat-Rapat. d. Bagian Keuangan, membawahi : 1. Sub Bagian Perbendaharaan; dan 2. Sub Bagian Anggaran. e. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiman tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11 (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati. (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan. BAB VI STAF AHLI Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 12 (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Tugas dan Fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan Staf Ahli Pasal 13 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, Staf Ahli Bupati Luwu Timur adalah sebagai berikut : (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan. (2) Staf Ahli Bidang Pembangunan. (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. BAB VII JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 14 (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan eselon II/a. (2) Sekretaris Dewan adalah Jabatan eselon II/b. (3) Asisten adalah jabatan eselon II/b. (4) Staf Ahli adalah jabatan eselon II/b. (5) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah jabatan eselon III/a. (6) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah jabatan eselon IV/a Pasal 15 (1) Pejabat eselon II/a sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, diangkat oleh Gubernur atas usul Bupati. (2) Pejabat eselon II/b, pejabat eselon III/a dan pejabat eselon IV/a sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pasal 16 (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Pengaturan lebih lanjut tentang Staf Ahli akan diatur kemudian oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII TATA KERJA Pasal 17 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkup sendiri maupun antara satuan organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas fungsinya. (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Pemangku jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2008.
7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2007/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 11 November 2007; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2008;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 6. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukaan Daerah Kab. Luwu Timur dan Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 7. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomo 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 teentang Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana tealah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 13. Undang –undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 17. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005, Tambahan Lemabran Negara Nomor 4575); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tetang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan ddan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 09).
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri atas 1. Pendapatan Daerah Rp. 473.709.113.209,00 2. Belanja Daerah Rp. 619.680.213.744,00 Surplus/(Defisit) (Rp. 145.971.100.535,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp. 146.460.560.835,00 b. Pengeluaran Rp. 489.460.300,00 Pembiayaan Netto Rp. 145.971.100.535,00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 35.685.676.150,00 b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 383.510.430.000,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 54.513.007.059,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak daerah sejumlah Rp. 3.693.772.000,00 b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 9.781.504.150,00 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.969.400.000,00 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 20.241.000.000,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 91.456.540.000,00 b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 241.002.890.000,00 c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 51.051.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 54.048.000.000,00 b. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 465.007.059,00 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : Pasal 3 a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 134.707.235.971,00 b. Belanja Belanja Langsung sejumlah Rp. 484.972.977.773,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja; a. Belanja Pegawai Rp. 109.349.858.771,00 b. Belanja Hibah Rp. 2.650.000.000,00 c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.905.000.000,00 d. Belanja Bagi Hasil Rp. 36.937.7200,00 e. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 16.433.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai Rp. 41.252.641.725,00 b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 90.466.227.812,00 c. Belanja Modal Rp. 353.254.108.236,00 Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan sejumlah Rp. 146.460.560.835,00 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 489.460.300,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 146.460.560.835,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 450.000.000,00 b. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 39.460.300,00 Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Laporan Keuangaan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Pasal 6 Bupati Luwu Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan oerasional pelaksanaan APBD. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2007/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2007; b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukaan Daerah Kab. Luwu Timur dan Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (LNRI Tahun 2003 No. 27 TLNRI 1270). 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 teentang Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 16. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18. Undang –undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntanasi Pemerintahan (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 19. Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lemabran Negara Nomor 4575); 21. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tetang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 22. Peratuaran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 TLN No. 4578; 24. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan ddan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 09).
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 445.652.402.583,- bertambah sejumlah Rp. 14.982.338.714,- sehingga menjadi Rp. 460.634.741.297,- 1. Pendapatan a. Semula Rp. 379.233.790.915,00 b. Bertambah / (berkurang) Rp. 25.957.939.311,79 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 405.191.730.226,79 2. Belanja a. Semula Rp. 445.652.402.583,00 b. Bertambah / (berkurang) Rp. 14.982.338.714,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 460.634.741.297,00 Jumlah Defisit Setelah Perubahan Rp. 55.443.011.070,21 3. Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula Rp. 66.418.611.668,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 93.001.781.772,83 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 159.420.393.440,83 b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 7.500.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000,00 Jumlah Pembiyaan Netto Setelah Perubahan Rp. 55.443.011.070,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan Rp. 96.477.382.370,83 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp. 31.759.121.850,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 877.939.311,79 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 32.637.061.161,79 b. Dana perimbangan 1) Semula Rp. 313.213.000.000,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 8.600.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 321.813.000.000,00 c. Lain-lain pendapatan yang sah 1) Semula Rp. 34.261.669.065,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 16.480.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 50.741.669.065,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis Pendapatan : a. Pajak daerah 1. Semula Rp. 3.456.828.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (94.474.300,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 3.362.353.700,00 b. Retribusi daerah 1. Semula Rp. 7.149.318.850,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 149.162.450,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 7.298.481.300,00 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1. Semula Rp. 1.000.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 208.950.730,79 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.208.950.730,79 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1. Semula Rp. 20.152.975.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 614.300.431,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 20.767.275.431,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil 1. Semula Rp. 52.225.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 8.600.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 60.825.000.000,00 b. Dana alokasi umum 1. Semula Rp. 216.890.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 216.890.000.000,00 c. Dana alokasi umum 1. Semula Rp. 44.098.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 44.098.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1. Semula Rp. 34.261.669.065,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 16.480.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 50.741.669.065,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 1. Semula Rp. 34.048.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 15.000.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 49.048.000.000,00 c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1. Semula Rp. 213.669.065,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 1.480.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.693.669.065,00 Pasal 3 (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Belanja tidak langsung 1. Semula Rp. 134.260.473.629,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (13.595.314.072,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 120.665.159.557,00 b. Belanja langsung 1. Semula Rp. 311.391.928.954,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 28.577.652.786,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 339.969.581.740,00 (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja : a. Belanja pegawai 1. Semula Rp. 111.596.435.372,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (13.628.171.434,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 97.968.263.938,00 b. Belanja hiba 1. Semula Rp. 1.465.250.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.465.250.000,00 c. Belanja bantuan sosial 1. Semula Rp. 4.905.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 4.905.000.000,00 d. Belanja bagi hasil 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 345.682.800,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 345.682.800,00 e. Belanja bantuan keuangan 1. Semula Rp. 15.293.788.257,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (312.825.438,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 14.980.962.819,00 f. Belanja tidak terduga 1. Semula Rp. 1.000.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00 (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja ; a. Belanja pegawai 1. Semula Rp. 31.233.556.504,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (52.630.100,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 31.180.926.404,00 b. Belanja barang dan jasa 1. Semula Rp. 60.148.278.848,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 6.045.306.150,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 66.193.584.998,00 c. Belanja modal 1. Semula Rp. 220.010.093.602,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 22.584.976.736,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 242.595.070.338,00 Pasal 4 (1) Pembiayaan daerah sebagaiman dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp. 159.420.393.440,83 1. Semula Rp. 66.418.611.668,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 93.001.781.772,83 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 159.420.393.440,83 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 7.500.000.000,- 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 7.500.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 159.420.393.440,83 1. Semula Rp. 66.418.611.668,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 93.001.781.772,83 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 159.420.393.440,83 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan : a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 6.000.000.000,- 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 6.000.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 6.000.000.000,00 b. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 1.500.000.000 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 1.500.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00 Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Laporan Keuangaan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Pasal 6 Bupati Luwu Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan oerasional pelaksanaan APBD. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 7 Agar setiap orang mengetauinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2007.
11

IZIN PEMANFAATAN HUTAN HAK

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2007/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Pemanfaatan Hutan HAK

ABSTRAK:

a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, perorangan maupun badan usaha dibidang kehutanan sebagaimana yang terkandung dalam jiwa otonomi daerah maka perlu adanya pengaturan Izin Pemanfaatan Hutan Hak di wilayah Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.
1. Undang–undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 3. Undang–undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270); 4. Undang–undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Hutan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4696); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.26/Menhut–II/2006 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut–II/2006 tentang Pengunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Hutan Negara; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut–II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menrti Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/ 2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak; 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/Menhut–II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut–II/2006 tentanng Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Negara; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut- II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.
PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN HAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud ialah : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur. 5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur. 6. Badan Pengelola Keuangan daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. 8. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang lazim disebut hutan rakyat yang diatasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Tujuan Izin Pemanfaatan Hutan Hak : 1. Untuk Pengaturan, Pembinaan, Pengendalian, Pemanfaatan Hutan Hak dalam rangka mewujudkan usaha dalam bidang Kehutanan. 2. Untuk pemberian Petunjuk dan Cara Izin Pemanfaatan Hutan Hak dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat serta Daerah. Pasal 3 Ruang Lingkup Hutan Hak adalah Hutan tanaman yang berada di Luar Kawasan Hutan Negara yang telah dibebani hak milik sah atau titel hak sesuai ketentuan yang berlaku dan berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur. BAB II P E R I Z I N A N Pasal 4 (1) Setiap pemanfaatan kayu dari Hutan Hak harus mendapat izin dari Bupati. (2) Untuk mendapatkan izin pemanfaatan kayu dari Hutan Hak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur dengan tembusan Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat serta bukti kepemilikan. (4) Bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan. b. Sertifikat Hak Pakai. c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya. Pasal 5 Pihak pemohon dan Instansi Terkait bersama–sama Pemerintah setempat melakukan inventarisasi tegakan dan volume dengan memperhatikan kondisi topografi pada areal yang dimohon dan memberi batas yang jelas tentang areal yang dapat dieksploitasi. Pasal 6 (1) Intensitas inventarisasi dan cruising untuk hutan milik dilakukan seratus persen. (2) Biaya pelaksanaan inventarisasi dan pembuatan batas tersebut di atas dibebankan pada pemohon. (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 7 Hasil Inventarisasi dibuat dalam bentuk laporan dan berita acara pemeriksaan (BAP). Pasal 8 Berdasarkan laporan hasil inventarisasi dimaksud Pasal 6 dan pasal 7 untuk volume kayu diatas 50 meter kubik , Kepala Dinas Kehutanan memberikan Pertimbangan Teknis kepada Bupati untuk menerbitkan izin pemanfaatan kayu tanah milik atau menolak permohonan. Pasal 9 Izin Pemanfaatan kayu Yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud Pasal 8 diberikan untuk melaksanakan penebangan, pengumpulan kayu bulat, pengangkutan dan pemanfaatannya serta penanaman kembali areal bekas penebangan. (1) Setiap pengangkutan kayu hasil tebangan dari hutan hak harus diberi tanda tok KR pada bontos kayu oleh Petugas Dinas Kehutanan. (2) Pengangkutan kayu bulat dan kayu olahan dengan menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kehutanan. Pasal 11 Izin yang diberikan tidak dapat digunakan sebagai jaminan bank dan tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun. Pasal 12 (1) Izin pemanfaatan yang diberikan pada masing – masing pemohon berdasarkan luasan kepemilikan dan disesuaikan dengan rencana lokasi penebangan dan target produksi tiap kecamatan. (2) Jangka waktu pemberian izin dapat diperpanjang apabila kewajiban – kewajiban yang ditetapkan telah dipenuhi dengan ketentuan potensi tegakan masih memungkinkan untuk dieksploitasi. Pasal 13 (1) Izin diterbitkan oleh Bupati dan diberikan kepada pemilik hutan hak. (2) Bupati menerbitkan izin dengan volume perizinan di atas 50 meter kubik kayu bulat atau diatas meter kubik kayu olahan. (3) Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati dapat menerbitkan izin dengan volume di bawah 50 meter kubik kayu bulat atau di bawah 25 meter kubik kayu olahan. Pasal 14 Pemanfaatan kayu pada areal hutan hak harus memperhatikan aspek lingkungan berupa bahaya erosi, longsor dan banjir. BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMBERIAN IZIN Pasal 15 Kepada pemegang izin diwajibkan : a. Sebelum melakukan eksploitasi pemegang izin diwajibkan membuat persemaian atau penyiapan sejumlah bibit sesuai dengan luas areal hutan hak yang akan dieksploitasi atau ditebang. b. Pemegang izin diwajibkan menanami kembali areal yang telah dieksploitasi atau ditebang dengan jarak tanam sesuai dengan ketentuan hutan hak. c. Jenis tanaman yang akan ditanam pada bekas tebangan disesuaikan dengan kondisi lahan dan tempat tumbuh. Pasal 16 (1) Semua kayu hasil tebangan dari areal yang diberikan izin harus dibuatkan Laporan Hasil Produksi oleh pemegang izin yang diteliti dan disahkan oleh petugas Kehutanan. (2) Kayu hasil tebangan yang dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan surat keterangan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk dapat digunakan atau diangkut ke tempat lain (industri hulu dan hilir). Pasal 17 Terhadap semua kayu hasil tebangan dari areal diberikan izin dikenakan Sumbangan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PASAL 18 Kepada pemegang izin dilarang : a. Menebang atau memungut kayu melebihi target dan waktu yang telah ditentukan. b. Memungut atau menerima kayu dari luar areal yang telah ditentukan. c. Menebang pohon pada areal yang dilindungi yaitu tepi jurang dan kiri kanan sungai selebar 25 meter dari tepi sungai dan sekitar tepi atau air dan wilayah yang telah ditetapkan untuk tidak boleh ditebang sesuai hasil inventarisasi. d. Penebangan dilakukan secara selektif dengan ketentuan pohon yang diameternya dibawah 15 cm dilarang ditebang. Pasal 19 (1) Pemegang izin setiap bulan wajib membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). (2) Pemegang izin setiap bulan wajib melunasi pembayaran Retribusi Perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Pemegang izin wajib mempekerjakan tenaga kerja setempat dengan upah yang wajar dan disepakati kedua belah pihak. Pasal 20 (1) Retribusi Perizinan hasil produksi sebesar Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per m3 untuk kayu bulat dan 11.000 (sebelas ribu rupiah) Per m3 untuk kayu olahan. (2) Bagi pemegang izin diwajibkan untuk membayar lunas Retribusi Perizinan sesuai dengan hasil produksi. (3) Besarnya Retribusi Perizinan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kayu yang dilaksanakan oleh petugas kehutanan beserta pemegang izin. (4) Bukti pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga dan BAP menjadi dasar untuk terbitnya surat angkutan kayu (SKAU). BAB IV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 21 Terhadap pemegang izin yang tidak memenuhi ketentuan – ketentuan di bawah ini dikenakan sanksi sebagai berikut : a. Bagi yang melanggar Pasal 18 huruf b, c dan d serta Pasal 19 Peraturan ini dikenakan pencabutan surat izin. b. Bagi yang melanggar Pasal 16 Peraturan ini dikenakan sanksi penangguhan proses pelayanan administrasi. c. Bagi yang terlambat dalam pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga dikenakan sanksi penghentian pelayanan surat angkutan kayu. BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 22 (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kehutanan. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima,mencari, mengumpulkan dan menerima keterangan dan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang kehutanan . b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan. c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan. d. Memeriksa Buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kehutanan. e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkaan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang kehutanan. i. Memanggil seseorang untuk didengar keteragannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1) Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 Kepala Dinas Kehutanan, Camat dan Kepala Desa bertanggung jawab melakukan pengendalian dan pengawasan operasional lapangan pelaksanaan kegiatan secara rutin dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang berlaku. Pasal 25 Kepala Dinas Kehutanan wajib melakukan pemantauan secara berkala terhadap dampak yang ditimbulkan akibat penebangan hutan hak serta melaporkan hasilnya kepada Bupati. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. Pasal 27 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2007.
7

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2007/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1270); 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4599); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
M E M U T U S A K A N : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur; 4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah; 5. Pengelolaaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggunjawaban, dan pengawasan keuangan daerah; 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang; 8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; 9. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Timur; 10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur; 11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah; 12. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah; 13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD Yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah; 14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; 15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah; 16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah; 17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD; 18. Pejabat Penatusahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; 19. Pejabat pelaksana Teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; 20. Bendahara penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD; 21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; 22. Entitas Pelaporan adalah Unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan; 23. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan; 24. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode I (satu) tahun; 25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD; 26. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati di Dewan; 27. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program; 28. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD; 29. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam prespektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju; 30. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya; 31. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur; 32. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efesiensi alokasi dana; 33. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsifungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat; 34. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional; 35. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD; 36. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya yang tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa; 37. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan; 38. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan; 39. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 40. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah; 41. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan; 42. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah; 43. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah; 44. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; 45. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; 46. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah; 47. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah; 48. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya; 49. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran; 50. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah ini dibebani kewajiban untuk membayar kembali; 51. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah; 52. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundag-undangan perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah; 53. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; 54. Invenstasi adalah pengguna asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, rayalti, manfaat social dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; 55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 56. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran; 57. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode; 58. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP; 59. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 60. SPP uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 61. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 62. SPP Tambahan uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 63. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjajanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 64. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD; 65. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari; 66. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari. 67. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Pesediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya digunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 68. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaaan telah ditetapkan sesuai ketentuan. 69. Surat perintah membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 70. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 71. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan; 72. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 73. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit kerja pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayananan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pda prinsip efesiensi dan produktivitas; Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang lingkup keuangan daerah meliputi : a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan daerah; d. Pengeluaran daerah; e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang; termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerin-tahan daerah dan/atau kepentingan umum. Pasal 3 Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. asas umum pengelolaan keuangan daerah; b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; c. struktur APBD; d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; e. penyusunan dan penetapan APBD; f. pelaksanaan dan perubahan APBD; g. penatausahaan keuangan daerah; h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i. pengendalian deficit dan penggunaan surplus APBD; j. pengelolaan kas umum daerah; k. pengelolaan piutang daerah; l. pengelolaan investasi daerah; m. pengelolaan barang milik daerah; n. pengelolaan dana cadangan; o. pengelolaan utang daerah; p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; q. penyelesaian kerugian daerah; r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah; Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 (1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; d. menetapkan bendahara penerima dan/atau bendahara pengeluaran; e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahan pembayaran. (3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh : a. kepala satuan kerja –pengelola keuangan daerah selaku PPKD; b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah; (4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. (5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berpedoman pada peraturan perundangundangan. Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 6 (1) Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas Koordinasi di bidang : a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penge-lolaan APBD; b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan peng-lolaan barang daerah; c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; d. penyusunan Ranperda APBD, Perubahan APBD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas : a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah; b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan e. malaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala daerah. Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pasal 7 (1) Kepala SKPD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelo-laan keuangan daerah; b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapakan dengan Peraturan Daerah; d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggugjawaban pelaksanaan APBD; dan f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. (2) PPKD selaku BUD berwenang : a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA-SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan penge-luaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. memantau pelaksanaan penerimaan dan penge-luaran APBD oleh bank/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; h. menyimpan uang daerah; i. menetapakan SPD; j. melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelolah/ menatauasahakan investasi; k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; o. melakukan penagihan piutang daerah; p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; q. menyajikan informasi keuangan daerah; r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Pasal 8 (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai tugas: a. menyiapkan anggaran kas; b. menyiapkan SPD c. menerbitkan SP2D;dan d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),huruf f,huruf g,huruf h,huruf j,huruf k,huruf m,huruf n,dan huruf o. (5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD. Pasal 9 Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah. Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah Pasal 10 Kepala SKPD selaku Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang : a. Menyusun RKA-SKPD; b. menyusun DPA-SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. menandatangani SPM i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pasal 11 (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang. (2) Pelimpahan sebagai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. (3) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. (4) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. Bagian Kelima Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Pasal 12 (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup : a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Pasal 13 (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. (2) PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Bagian Keenam Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Pasal 14 (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD. (2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK; b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. melakukan verifikasi SPP; d. menyiapkan SPM; e. menyiapkan laporan keuangan SKPD; f. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; dan g. menyiapkan Akuntansi SKPD. (3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/daerah, bendahara dan/atau PPTK Bagian Ketujuh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pasal 15 (1) Kepala Daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD. (2) Kepala daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD. (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pejabat fungsional. (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. BAB III ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD Pasal 16 (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi. (4) APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pasal 17 (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD. (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang sah. (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Pasal 19 APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Bagian Kedua Struktur APBD Pasal 20 (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah. (2) Struktur APBD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. (3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. (4) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. (5) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Bagian Ketiga Pendapatan Daerah Pasal 21 (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Dana Perimbangan, dan c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Pasal 22 (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain PAD yang sah. (2) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimanan dimaksud pada aya t (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup ; a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat; (3) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup : a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; c. jasa giro; d. pendapatan bunga; e. tuntutan ganti rugi; f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; i. Pendapatan denda pajak; j. Pendapatan denda retribusi; k. Pendapatan dari pengembalian; l. Fasilitas social dan fasilitas umum; m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. Pasal 23 Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b meliputi: a. Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum; dan c. Dana Alokasi Khusus. Pasal 24 Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Pasal 25 (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Bagian Keempat Belanja Daerah Pasal 26 (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melin-dungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 27 (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja. (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara. (4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan kabupaten. (5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : a. pelayanan umum; b. ketertiban dan keamanan; c. ekonomi; d. lingkungan hidup; e. perumahan dan fasilitas umum f. kesehatan; g. pariwisata dan budaya; h. agama; i. pendidikan; serta j. perlindungan sosial. (6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (7) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari : a. belanja tidak langsung; dan b. belanja langsung. Pasal 28 Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (7) huruf a dibagi menurut jenis terdiri dari : a. Belanja pegawai; b. Bunga; c. Subsidi; d. Hibah; e. Bantuan Sosial; f. Belanja Bagi Hasil dan; g. Bantuan Keuangan; h. Belanja Tidak Terduga. Pasal 29 Belanja langsung sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (7) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja modal . Pasal 30 Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 7 berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Bagian Kelima Pembiayaan Daerah Pasal 31 (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya; b. Pencairan dana cadangan; c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. Penerimaan pinjaman; dan e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. f. Penerimaan piutang daerah (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pembentukan dana cadangan; b. penyertaan modal pemerintahan daerah; c. pembayaran pokok utang; dan d. pemberian pinjaman (4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Pasal 32 RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 33 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik. Pasal 34 (1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. (2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD. Pasal 35 (1) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya. (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD Pasal 37 (1) Kepala daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), menyusun rancangan kebijakan umum APBD. (2) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. (3) Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. (4) Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD. Bagian Ketiga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pasal 38 (1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan priroritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. (2) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli anggaran sebelumnya. (3) Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimanan dimaksud pada aya (1) kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. (5) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. menentukan skala prioritas dan plafon anggaran sementara dalam urusan wajib dan urusan pilihan; b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan; c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. (6) Kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. (7) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPA. (8) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. (9) Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dalam bentuk Surat Edaran Kepala Daerah. (10) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Pasal 39 (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (8), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pasal 40 Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Pasal 41 Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Pasal 42 (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efesiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indicator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pasal 43 RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya. Bagian Kelima Penyiapan Ranperda APBD Pasal 44 (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada PPKD. (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah. (3) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indicator kinerja, antara analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal serta sinkronisasi program dan kegiatan SKPD. (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud ayat (3) kepala SKPD melakukan penyempurnaan. Pasal 45 (1) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen Pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah Daerah (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Nota keuangan, dan rancangan APBD BAB V PENETAPAN APBD Bagian Pertama Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pasal 46 Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Pasal 47 (1) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Bagian Kedua Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pasal 48 (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaranyang bersangkutan dilaksanakan. (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Pasal 49 (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulannya, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. (3) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur. (4) Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran RAPBD Pasal 50 (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. (2) Penyampaian rancangan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; b. KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD; (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. (4) Apabila gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka bupati dapat menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD menjadi peraturan daerah tentang penjabaran APBD. (5) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. (6) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan peyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (7) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, dan bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. (8) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan peraturan bupati. Pasal 51 (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud. (2) pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD. (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (6) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pasal 52 Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri. Pasal 53 Hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan keputusan gubernur untuk APBD kabupaten. Pasal 54 (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (5) dilakukan kepala daerah bersama panitia anggaran DPRD. (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD. (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD. (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan. Bagian Kelima Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Pasal 55 (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD. (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambatlambatnya 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. (3) Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. BAB VI PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD Pasal 56 (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efesien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan daerah dikelola dalam APBD . (4) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan penungutan dan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (5) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (6) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja. (7) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. (8) Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Bagian Kedua Paragraf 1 Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pasal 57 (1) PPKD paling lamabt 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan. Pasal 58 (1) Tim anggaran pemerintah daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersamasama dengan kepala SKPD yang bersangkutan. (2) Verfikasi atas rancangan DPA – SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 ( lima belas ) hari kerja, sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. (4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan,kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. (5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang. Anggaran Kas Pasal 59 (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. (2) Rancangan anggran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD berasamaan dengan rancangan DPA-SKPD. (3) Pembahasan racangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. Pasal 60 (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran – pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA- SKPD yang telah disahkan. (2) Anggaran kas sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. (3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Pasal 61 (1) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. (2) Bendaharawan penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud. Pasal 62 (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah. (2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau kegiatannya berdampak pada Penerimaan daerah wajib mengintensifkan peungutan dan penerimaan tersebut. Pasal 63 (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan yang berbentuk barang menjadi milik/asset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah. Pasal 64 (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pada rekening penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama. (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga. Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 65 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih. (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. (4) Pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efesien dan sesuai dengan perundang-undangan. Pasal 66 Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Pasal 67 (1) Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD. (2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persentujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 68 Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening Kas Daerah pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan kepala daerah sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 69 (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD. (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk : a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pasal 70 (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. (3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah : a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan e. menolak pencairan dana. (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi. (5) Bendahara pengeluaran bertanggunjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan. Pasal 71 Kepala daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran dilingkungan SKPD. Pasal 72 Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan. Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya Pasal 73 Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Pasal 74 (1) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimanan dimaksud dalam pasal 73 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya. (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimanan dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan desember tahun anggaran berjalan. (3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut: a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan c. SP2D yang belum digunakan. (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran. Pasal 75 (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD. (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah Pasal 76 (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi. (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD Pasal 77 (1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisakan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan . (2) Pencatatan penerimaan penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah. (3) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah. (4) Pengurangan, penjualan, dan /atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (investasi modal). Pasal 78 (1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada junlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan. (2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah. (3) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. (4) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. Pasal 79 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak pemimjam. Pasal 80 Pembayaran Pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pasal 81 Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan kepala daerah, atas persetujuan DPRD Pasal 82 Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD. Pasal 83 Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban : a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD; b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. BAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD Bagian Pertama Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pasal 84 (1) Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (2) Laporan sebagaiaman dimaksud ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama DPRD dan pemerintah daerah. Bagian Kedua Perubahan APBD Pasal 85 (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi : a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; d. keadaan darurat; dan e. keadaan luar biasa. (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi indicator sebagai berikut : a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Pasal 86 (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen) Pasal 87 (1) Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. (2) Persetujuan DPRD terhadap rancangang peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Pasal 88 (1) Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, pasal 51 dan pasal 52 (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah dan DPRD, dan kepala daerah menetapkan rancangan peraturan daeah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat. (3) Pembatalan peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten dan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan gubernur. Pasal 89 (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) kepala daerah wajib memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan selanjutnya kepala daerah bersama DPRD mencabut peraturan daerah dimaksud. (2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD. (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksaan APBD. BAB VIII PENATUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Asas Umum Penatusahaan Keuangan Daerah Pasal 90 (1) Penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud Bagian Kedua Pelaksanaan Penatusahaan Keuangan Daerah Pasal 91 (1) Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan : a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungawaban (SPJ); d. pejabat yang diberi wewenang menandatanagi SP2D; e. bendahara penerimaan/pengeluaran; dan f. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainnya tahun anggaran berkenaan. Pasal 92 Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD. Pasal 93 (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPASKPD. (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. Bagian Ketiga Penatausahaan Bendahara Penerimaan Pasal 94 (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) dilakukan dengan tunai. (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. (3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos. Pasal 95 (1) Bendahara penerima pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya. (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (3) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisa atas laporan pertanggunjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bagian Keempat Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pasal 96 (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPPTU. (2) PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga. (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan. (5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dana. (6) Untuk penggantian dan penanambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU. (7) Batasjumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Pasal 97 (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP. (2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggung-jawaban atas pengguna uang persediaan sebelumnya. (3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggara/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU. (4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 98 (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya. (2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima. (3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau. b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (4) Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima. Pasal 99 Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah. Bagian Kelima Akuntansi Keuangan Daerah Pasal 100 (1) Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. (2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 101 Kepala daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi. Pasal 102 (1) Sistem akuntansipemerintahan daerah paling sedikit meliputi : a. prosedur akuntansi penerimaan kas; b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; c. prosedur akuntansi asset; d. prosedur akuntansi selain kas; (2) Sistem akuntansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 103 (1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD (2) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD. (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatusahaan bendahara penerima dan bendahara pengeluaran Pasal 104 (1) Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disamaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. BAB IX PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD Pasal 105 (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya. (2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas tansaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Pasal 106 (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. (2) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan atas Laporan Keuangan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perushaan daerah. (5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD. (6) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal 107 Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 108 (1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (2) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 diajukan kepada DPRD. Pasal 109 Kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2). BAB X PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD Bagian Pertama Pengendalian Defisit APBD Pasal 110 (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi deficit ditetapkan tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD. (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto. Pasal 111 Dalam rangka pengendalian fiskal nasional, Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD Pasal 112 (1) Berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 110, Menteri dalam Negeri menetapkan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran. (2) Penetapan batas maksimal defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri Keuangan setiap tahun pada bulan Agustus. (3) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan. Pasal 113 Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan : a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya; b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan pinjaman; dan/atau e. penerimaan kembali pemberian pinjaman. Bagian Kedua Penggunaan Surplus Pasal 114 Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Pasal 115 Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. BAB XI KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah Pasal 116 Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. Pasal 117 (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah. (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah. (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari. (4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah. (5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah. (6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD. Pasal 118 (1) Pemerintah daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku. (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah. Pasal 119 (1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah. Bagian Kedua Pengelolaan Piutang Daerah Pasal 120 (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. (2) Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan peundang-undangan. (3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan. (4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 121 (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang Negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah ditetapkan oleh : a. Kepala Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah); b. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah); Bagian Ketiga Pengelolaan Investasi Daerah Pasal 122 Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial , dan/atau manfaat lainnya. Pasal 123 Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan . Pasal 124 (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 123 terdiri dari investasi permanent dan non permanent. (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali. (3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Pasal 125 Pedoman Investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Bagian Keempat Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 126 (1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah. (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah; c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundangundangan; d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan. Pasal 127 (1) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaia, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan. (2) Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bagian kelima Pengelolaan Dana Cadangan Pasal 128 (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah. (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut. (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atau penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. (5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran bersangkutan. Pasal 129 (1) Dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan. (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat digunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dari dana cadangan tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah. (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud ayat (2) menambah dana cadangan. (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggunjawaban APBD Bagian Keenam Pengelolaan Utang Daerah Pasal 130 1) Kepala daerah dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. (2) PPKD menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang pelaksanaan pinjaman daerah. (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah. Pasal 131 (1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatu tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berkahirnya masa kedaluwarsa. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah. Pasal 132 Pinjaman daerah bersumber dari : a. pemerintah; b. pemerintah daerah lain; c. lembaga keuangan bank; d. lembaga keuangan bukan bank; dan e. masyarakat. Pasal 133 (1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. (2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan. (4) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. (5) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah. Pasal 134 Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan Pasal 135 Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 136 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatusahaan, pertanggujawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah (3) Pemberian bimbingan, supervise, dan konslutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, dan pertanggunjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan. (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah. Pasal 137 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 diatas dikoordinasikan dengan gubernur selaku wakil pemerintah Pasal 138 DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pasal 139 Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan Bagian Kedua Pengendalian Intern Pasal 140 (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan meyelenggarakan sistem pengendalian intern lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. (2) Pengaturan dan penyelanggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Pemeriksaan Ekstern Pasal 141 Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Pasal 142 (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib menggantikan kerugian tersebut. (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun. Pasal 143 (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada kepala daerah dan diberitahukan kepada BPK selamba-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, kepala daerah segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Pasal 144 (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan. (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah. Pasal 145 (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pasal 146 (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi. Pasal 147 Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. Pasal 148 (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK. (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 149 Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh kepala daerah. Pasal 150 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan perundang-udangan. BAB XIV PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Pasal 151 Pemerintah daerah membentuk BLUD untuk : a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Pasal 152 (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan. Pasal 153 Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Pasal 154 BULD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain. Pasal 155 Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan. Pasal 156 Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan. BAB XV SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 157 Berdasarkan peraturan daerah ini kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 158 Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku. Pasal 159 Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 160 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. Pasal 161 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 162 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2007.
peraturan daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
37

USAHA PETERNAKAN DAN PENERTIBAN TERNAK

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha Peternakan dan Penertiban Ternak

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Pertanian Sub Sektor peternakan, Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha peningkatan populasi, mutu genetik ternak, beserta hasil ikutanya yang berlandaskan agroindustri, agrobisnis dan berbasis ekonomi kerakyatan dalam upaya mewujudkan masyrakat yang sejahtera dan mandiri; b. bahwa dalam usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat, perlu menciptakan iklim usaha yang sehat, yang berwawasan lingkungan dan pemeliharaan Ternak yang tertib dan teratur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Peternakan dan Penertiban Ternak.
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139); 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha dan Peternakan Ayam Ras; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang PPNS di Lingkungan Pemda; 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404 Tahun 2002 tentang Perizinan; 15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur; 16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Rumah Potong Hewan Kabupaten Luwu Timur.
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PETERNAKAN DAN PENERTIBAN TERNAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah. 3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Timur. 4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang usaha peternakan dan Penertiban Ternak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 6. Ternak adalah hewan piaraan yang berkembangbiak serta manfaatnya yang diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. 7. Peternakan adalah kegiatan pemeliharaan ternak dalam jumlah besar untuk kepentingan komersial dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen peternakan. 8. Perusahaan peternakan adalah usaha peternakan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil meliputi kegiatan menghasilkan bibit, daging, telur, susu, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan. 9. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan skala rumah tangga yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk setiap jenis ternak ditetapkan dalam peraturan daerah ini. 10. Peternakan Rakyat adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutanya bagi konsumen. 11. Lokasi adalah tempat kegiatan usaha peternakan beserta sarana pendukungnya di areal tertentu dan untuk perusahaan peternakan yang telah tercantum dalam Izin Usaha Peternakan. 12. Izin Usaha Peternkan adalah izin tertulis uyang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang. 13. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. 14. Pendaftaran Peternakan Rakyat adalah Pendaftaran Peternakan Rakyat yang dilakukan oleh dinas terkait. 15. Perluasan adalah penambahan jenis atau jumlah ternak diatas yang telah diijinkan. 16. Pedoman Teknis Peternakan adalah Pedoman teknis pengusahaan ternak yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Peternakan. 17. Kartu Pemilikan Ternak (selanjutnya disingkat KPT) adalah kartu yang memuat secara rinci tentang identitas pemilik ternak dan jenis ternak tertentu yang dimiliki oleh setiap atau badan hukum dan berlaku sepanjang ternak masih hidup, kecuali telah beralih kepada pihak lain karena proses yang sah menurut hukum. BAB II PEMBINAAN DAN PENGATURAN Pasal 2 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengaturan terhadap usaha peternakan dan Peternakan Rakyat yang diselenggarakan di Daerah. Pasal 3 Pengaturan sebagaimana dimaksud pasal 2 dilakukan dalam bentuk pembinaan usaha, pengawasan dan pengendalian serta penertiban kegiatan usaha peternakan dan peternakan rakyat yang meliputi : a. Ternak besar yang terdiri atas kerbau, sapi dan kuda. b. Ternak kecil yang terdiri atas kambing, biri-biri/domba dan babi. c. Ternak unggas. d. Hewan peliharaan lainnya. Pasal 4 Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat harus memenuhi syarat kesehatan masyarakat Veteriner. BAB III P E R I Z I N A N Pasal 5 (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha peternakan di Daerah harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Lokasi usaha peternakan sesuai dengan rencana tata ruang. b. Kandang peternakan telah sesuai dengan syarat-syarat sanitasi dan kesehatan hewan/veteriner. c. Memiliki sarana penunjang berupa peralatan pengolahan limbah, serta dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Pemegang izin berkewajiban melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang terkait perkembangan ternaknya pada setiap tiga bulan. Pasal 6 (1) Untuk melaksanakan kegiatan peternakan, Perusahaan Peternakan wajib memiliki Izin Usaha Peternakan. (2) Izin Usaha Peternakan berlaku selama Perusahaan Peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan Usahanya dan harus melakukan registrasi setiap tahun. (3) Izin Usaha Peternakan diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang. (4) Tata cara dan syarat-syarat untuk mengajukan ijin usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 7 (1) Permohonan Izin Usaha Peternakan diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang. (2) Izin Usaha Peternakan dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan teknis peternakan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4). Pasal 8 (1) Penundaan Pemberian Izin Isaha Peternakan dilakukan apabila Pemohon belum melengkapi persyaratan administrasi dan Teknis. (2) Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan Peternakan diberi kesempatan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak menerima surat penundaan Pasal 9 Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan dilakukan apabila : a. Masa Berlaku Surat Penundaan telah habis b. Lokasi kegiatan Peternakan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan perizinan. Pasal 10 (1) Perusahaan Peternakan yang memiliki Izin usaha dapat melakukan perluasan setelah memperoleh persetujuan pemberian izin (2) Pemberian Surat Izin Usaha perluasan Pertusahaan Peternakan dilakukan apabila : a. Menembah jumlah Ternak lebih dari 30 % b. Menambah Volime bangunan, sarana dan prasarana fisik lainya lebih dari 30% Pasal 11 Izin Usaha Peternakan dicabut apabila : a. Tidak melakukan kegiatan Peternakan secara nyata selama waktu 1 (satu) tahun sejak izin Usaha Peternakan dikeluarkan atau menghentikan kegiatanya selama 1 (satu) tahun. b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan tanpa persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang. c. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan sesuai dengan pasal 10. d. Tidak Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan penyakit hewan, mengganggu ketentraman umum dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. BAB IV RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN Pasal 12 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Peternakan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha peternakan. Pasal 13 Obyek retribusi adalah setiap pemberian izin usaha peternakan sebagai berikut : a. Usaha Pemotongan Hewan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan dan yang tidak menggunakan fasilitas b. Usaha Peternakan dan budidaya ayam ras petelur c. Usaha Peternakan ayam ras Pedaging d. Usaha Peternakan ayam Buras e. Usaha Peternakan Itik, Angsa dan Entok f. Usaha peternakan Kambing dan Domba g. Usaha Peternakan burung Puyuh dan atau Burung Dara h. Usaha Peternakan Babi i. Usaha Peternakan Sapi Potong j. Usaha Peternakan Sapi Perah k. Usaha Peternakan Kerbau l. Usaha pengolahan Pakan m. Usaha Poultry Shop n. Usaha Obat-obatan Hewan o. Usaha bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan Pasal 14 Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha peternakan. Pasal 15 Retribusi Izin Usaha Peternakan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Pasal 16 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat dikeluarkannya izin. Pasal 17 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 18 Pemberian Izin Usaha Perusahaan Peternakan berdasarkan jenis dan jumlah ternak sebagai berikut : a. Usaha Peternakan ayam ras petelur dengan jumlah minimal 1000 ekor. b. Usaha Peternakan ayam ras Pedaging dengan jumlah ternak minimal 1000 ekor/priode. c. Usaha Peternakan ayam buras dengan jumlah ternak minimal 1000 ekor. d. Usaha Peternakan Burung Puyuh, Burung Dara/merpati dengan jumlah minimal 2000 ekor. e. Usaha Peternakan itik, angsa dan entok dengan jumlah ternak minimal 2.000 ekor. f. Usaha Peternakan Kambing dan Domba dengan jumlah minimal 50 ekor. g. Usaha Peternakan sapi potong dengan jumlah minimal 30 ekor. h. Usaha Peternakan Sapi Perah dengan jumlah minimal 20 ekor. i. Usaha Peternakan Kerbau dengan jumlah minimal 30 ekor. j. Usaha peternakan babi dengan jumlah minimal 20 ekor. Pasal 19 Tarif untuk mendapatkan Izin Usaha Peternakan dikenakan biaya sebesar sebagai berikut : 1. Izin Usaha PemotonganHewan sebesar Rp. 200.000,_ (dua ratus ribu rupiah) 2. Izin Usaha Peternakan Ayam Buras untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 3. Izin Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 4. Izin Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 5. Izin Usaha Peternakan Itik, untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp. 150. 000,- 9 Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 6. Izin Usaha Peternakan Ayam Buras untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 7. Izin Usaha Peternakan sapi potong untuk 30 s/d 50 ekor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 51 s/d 100 ekor sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diatas 100 ekor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus tibu rupiah). 8. Izin Usaha Peternakan sapi perah untuk 20 s/d 50 ekor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 51 s/d 100 ekor sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diatas 100 ekor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 9. Izin Usaha Peternakan kerbau untuk 30 s/d 50 ekor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 51 s/d 100 ekor sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diatas 100 ekor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 10. Izin usaha poultry shop sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 11. Izin usaha pengolahan pakan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 12. Izin usaha obat-obatan hewan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 13. Izin usaha bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). BAB V PETERNAKAN RAKYAT Pasal 20 (1) Peternakan Rakyat tidak wajib memiliki izin usaha. (2) Jumlah Populasi yang termasuk kategori peternakan rakyat dibawah jumlah populasi yang dimiliki Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud padal pasal 18 pada setiap jenis ternak. (3) Setiap Peternakan Rakyat wajib diberi Tanda Daftar Peternakan (TDP). BAB VI KETERTIBAN PEMELIHARAAN PETERNAKAN RAKYAT Pasal 21 (1) Pemilik ternak harus mengatur, mengurus dan mengawasi pemeliharaan ternaknya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya dan atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. (2) Pemilik ternak diwajibkan menertibkan ternaknya dan atau tidak melepaskan secara bebas/berkeliaran tanpa penggembala ternak kecuali pada tempat penggembalaan yang telah ditentukan. (3) Setiap pemilik ternak wajib menyediakan tempat/kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk Dinas Daerah. (4) Setiap pemilik ternak apabila ternaknya telah mencapai usia 1 (satu) tahun atau lebih harus memiliki KPT dan khusus bagi ternak besar harus memiliki KPT dan tanda cap. (5) Setiap orang atau badan hukum yang memasukkan/mengeluarkan ternak dari dan ke wilayah daerah, harus memiliki atau memperoleh penggantian KPT sesuai dengan maksud ketentuan pada ayat (3). Pasal 22 Pemilik ternak hanya diperbolehkan melakukan pengembangbiakan ternak sesuai dengan kemampuan sarana, prasarana yang dimiliki atau yang dapat disediakan. Pasal 23 (1) Setiap rumah tangga yang memiliki ternak wajib memelihara ternaknya dengan baik dan dilakukan dengan sistem penggembalaan atau pengandangan. (2) Apabila pemilik ternak memiliki lebih dari 5 (lima) ekor ternak diluar ternak unggas atau hewan peliharaan lainnya, maka pemiliknya diwajibkan melakukan sistem pengandangan. (3) Khusus untuk ternak unggas, pemilik ternak dikenakan kewajiban perkandangan apabila jumlah ternaknya telah mencapai paling kurang 50 ekor. Pasal 24 (1) Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas Dinas Daerah atau petugas lain yang ditunjuk untuk itu. (2) Ternak liar yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung pada rumah tahanan ternak yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas Daerah. (3) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ternak unggas, yang merupakan ternak rumah tangga bukan usaha komersial. Pasal 25 (1) Pemilik ternak yang ternaknya telah ditangkap dan ditahan pada tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2), dikenakan biaya pemeliharaan / pengamanan untuk setiap ekor dan dipungut dari pemilik ternak sebagai berikut : a. Untuk jenis kambing, domba/biri-biri sebesar Rp.2.500,-perhari. b. Untuk jenis sapi, kuda dan kerbau sebesar Rp.15.000,-perhari. (2) Ternak yang ditangkap segera diberitahukan kepada pemilik ternak untuk mengambilnya dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak diambil maka pemilik ternak akan dikenakan denda per hari sebesar dua kali lipat dari biaya dimaksud pada ayat (1). Pasal 26 (1) Dalam hal pemilik ternak telah diberitahukan mengenai penangkapan ternaknya, tetapi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari ternyata belum membayar biaya pemeliharaan/pengamanan dan/atau sama sekali tidak mengindahkan pemberitahuan tersebut, maka ternaknya dijual/dilelang secara umum dan hasilnya digunakan untuk membayar biaya pemeliharaan/pengamanan dan/atau menjadi hak penerimaan Pemerintah Daerah. (2) Bagi ternak yang tidak diketahui pemiliknya dan Pemerintah Daerah telah memberikan penyampaian melalui pengumuman sebagaimana mestinya, apabila telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum ada seseorang yang memberikan bukti kepemilikan, maka ternak dimaksud dijual/dilelang untuk kepentingan seperti dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dilaksanakan penjualan/pelelangan, ternyata seseorang dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas ternak, maka kepada yang bersangkutan dikembalikan uang hasil penjualan / pelelangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) setelah dikurangi dengan biaya pemeliharaan dan biaya penjualan/pelelangan. (4) Sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) yang merupakan sisa pengembalian seperti dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Pemerintah Daerah. Pasal 27 Dalam hal ternak yang ditahan tersebut mati atau hilang ketika berada dalam masa perkandangan oleh Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) dan pasal 15, maka ternak tersebut diluar tanggungan Pemerintah Daerah dan pemilik ternak yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar denda. Pasal 28 Ketentuan dan syarat-syarat pemeliharaan ternak babi diatur dengan Peraturan Desa dengan memperhatikan sanitasi dan lingkungan. BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 29 (1) Pejabat Polri dan atau Pejabat Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dugaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang sehungan dengan tindak pidana. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana. e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang orang atau dokunen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagai mana dimaksud pasal 1 ayat ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 30 Barang siapa dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 21 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 31 Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur mengenai Izin Usaha Peternakan supaya dapat menyesuaikan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 33 Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2007.
9

PENGELOLAAN LIMBAH PADAT

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2007/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Limbah Padat

ABSTRAK:

a. bahwa sumberdaya alam yang dikelola tidak semuanya terpakai dalam suatu proses/kegiatan/usaha pemanfaatan yang lebih dikenal sebagai sisa atau limbah, seiring dengan perkembangan teknologi sisa atau limbah ini masih dapat dikelola dan dimanfaatkan sehingga masih mempunyai nilai ekonomis yang dapat meningkatkan hajat hidup orang banyak; b. bahwa sisa atau limbah yang masih dapat dikelola kembali dan bernilai ekonomis pada umumnya berupa limbah padat dan terdiri dari berbagai jenis dan karakteristik, sehingga perlu adanya peraturan mengenai pemanfaatannya; c. bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten sehinga dipandang perlu melakukan pengaturan; d. untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Padat.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH PADAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. 5. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. 6. Badan/Kantor adalah lembaga teknis daerah Kabupaten Luwu Timur. 7. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 8. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. 9. Limbah Padat adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/ atau kegiatan yang karena sifat atau jumlahnya berbentuk padat. 10. Reduksi Limbah Padat adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan dampak negatif sebelum dihasilkan oleh suatu kegiatan. 11. Penghasil Limbah Padat adalah Orang, Badan Hukum dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah Padat. 12. Pengelolah Limbah Padat adalah Orang/Badan Hukum yang mengoperasikan sarana pengolah limbah padat. 13. Pemanfaat Limbah Padat adalah Orang/Badan Hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah Padat. 14. Pengawas adalah pejabat yang diberi tugas oleh yang berwenang melakukan pengawasan pengelolaan/pemanfaatan limbah padat. 15. Pengelolaan limbah padat adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. 16. Pemanfaatan Limbah Padat adalah suatu kegiatan perolehan kembali (re covery) dan atau penggunaan kembali (re use) dan atau daur ulang (re cycle) yang bertujuan mengubah limbah padat menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan aman bagi kesehatan manusia maupun bagi lingkungan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan daerah ini bermaksud untuk mengatur peredaran limbah padat yang bernilai ekonomis dengan tetap menjaga kualitas lingkungan sesuai dengan fungsinya demi mewujudkan suatu lingkungan hidup yang sehat. Pasal 3 Tujuan dari pengelolaan limbah padat adalah untuk memberikan hak pengaturan yang jelas tentang pengelolaan limbah padat dan menjaga kualitas lingkungan sesuai dengan fungsinya sehingga terwujud lingkungan yang selaras, serasi dan seimbang guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. BAB III KARAKTERISTIK DAN JENIS LIMBAH PADAT Pasal 4 (1) Karakteristik limbah padat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah : a. Limbah dari kegiatan usaha pertambangan dan energi, usaha perkebunan , perindustrian umum, industri kehutanan dan Limbah Domestik. b. Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan keputusan Bupati c. Limbah padat dari kegiatan lain yang tidak diatur dalam huruf a dan b. (2) Karakteristik dan Jenis limbah padat yang memerlukan perlakuan khusus, selain limbah B3 diatur secara tersendiri dengan keputusan Bupati. BAB IV TATA CARA PENGELOLAAN Pasal 5 (1) Setiap Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan pengelolaan limbah padat selain Limbah B3, harus memiliki Persetujuan dari Bupati sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. (2) Pengaturan Peredaran Limbah Padat dan Limbah B3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (3) Pengaturan Peredaran Limbah B3 sebagimana ayat (2) diatas akan diatur oleh Bupati setelah memperoleh izin dari Kementrian Lingkungan Hidup. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD. BAB V TATA LAKSANA PERIZINAN Pasal 6 (1) Setiap kegiatan Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan dan Peredaran Limbah Padat wajib memiliki Izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor. (3) Izin untuk Limbah kategori B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Persyaratan untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut: a. Memiliki Akta pendirian sebagai Badan Usaha yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang. b. Nama dan alamat Badan Usaha yang memperoleh Izin c. Kegiatan yang dilakukan d. Lokasi tempat kegiatan e. Nama dan alamat penanggung jawab kegiatan f. Bahan baku dan proses kegiatan yang dilakukan g. Memiliki Izin Usaha h. Memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan i. Memiliki Izin Gangguan (HO) BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 8 (1) Setiap Pemegang Izin berhak mendapat pembinaan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah. (2) Pembinaan dan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Teknis yang terkait. Pasal 9 (1) Setiap Badan Usaha yang telah mendapat Izin Pengelolaan Limbah Padat berkewajiban menjaga kelestarian Lingkungan Hidup. (2) Setiap Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Pengelolaan Limbah Padat, berkewajiban memberikan kontribusi kepada Daerah. (3) Besarnya Kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha. (4) Selain kontribusi sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan (3) Badan usaha tetap berkewajiban membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. BAB VII P E M B I A Y A A N Pasal 10 (1) Segala biaya untuk memperoleh Izin dan persetujuan dibebankan kepada pemohon. (2) Beban biaya permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan. (3) Untuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Instansi Teknis terkait dibebankan kepada APBD. BAB VIII SANKSI - SANKSI Pasal 11 (1) Bupati dapat menghentikan sementara kegiatan operasi terhadap Pemegang Izin apabila terjadi pelanggaran yang dapat membahayakan Lingkungan Hidup. (2) Pemegang Izin yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) dan (2), dapat dilakukan pencabutan Izin. (3) Pemegang Izin yang melakukan pengrusakan lingkungan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 12 (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melakukan pengelolaan limbah padat tanpa memiliki Izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan atau keputusan Bupati. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2007.
5

PENGENDALIAN DAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Luwu Timur sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis, Mandiri, Berbudaya dan Religius, maka peredaran dan penggunaan minuman beralkohol perlu dikendalikan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketentraman dan keamanan serta ketertiban masyarakat, maka terhadap peredaran dan konsumsi Minuman Beralkohol diperlukan pengaturan guna mengintensifkan upaya pengendalian terhadap peredaran dan penggunaan jenis minuman tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol
1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang- Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 59/MEN/KES/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Pengedar Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 86/MEN/KES/IV/1997 tentang Minuman Keras; 15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 359/MPP/Kep/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi. Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. 5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol tetapi bukan obat. 6. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan dalam daerah. 7. Perdagangan adalah setiap bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual minuman beralkohol dan atau kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan minuman beralkohol dengan menerima imbalan. 8. Peredaran adalah penyaluran minuman berlakohol untuk diperdagangkan ataupun tidak yang dilakukan secara terorganisir ataupun tidak. 9. Pengendalian adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditempuh dalam rangka mengendalikan peredaran miniman beralkohol termasuk pengawasan terhadap peredarannya. 10. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk infortir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal infor dan atau produksi dalam negeri. 11. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol. 12. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan. 13. Penjual langsung untuk diminum ditempat adalah perusahaan yang menjual minuman untuk diminum ditempat. 14. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol adalah Izin Usaha Peredaran Minuman Beralkohol yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 15. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat SIUPMB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, B dan C. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan yuridis bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pengendalian dan pelarangan terhadap peredaran dan penggunaan Minuman Beralkohol dalam daerah. Pasal 3 Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengendalikan dan melarang peredaran, penyalahgunaan dan dampak negatif dari penggunaan minuman berlakohol dalam daerah. BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Peredaran dan penggunaan Minuman Beralkohol yang mengandung alkohol dengan kadar 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen). b. Peredaran dan penggunaan Minuman beralkohol yang mengandung alkohol dengan kadar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). c. Peredaran dan penggunaan Minuman beralkohol yang mengandung alkohol dengan kadar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). d. Peredaran dan penggunaan Minuman yang diramu secara tradisional yang menghasilkan alkohol dengan kadar tertentu. BAB IV GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 5 Minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut : a. Golongan A yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C2H5OH) 1% (satu persen) sampai 5% (lima persen). b. Golongan B yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua piuluh persen). c. Golongan C yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua piuluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen). d. Golongan D yaitu minuman yang dapat memabukkan yang kadar alkoholnya tidak atau belum terdeteksi. BAB V PEREDARAN DAN PENJUALAN Pasal 6 (1) Setiap orang atau perusahaan yang akan memasukkan, menyalurkan, dan/atau menjual minuman beralkohol dalam daerah harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati. (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa SIUPMB. (3) Tidak diterbitkan izin untuk : a. Memproduksi Minuman Beralkohol baik secara mekanik atau tradisional. b. Izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Distributor. c. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Sub Distributor. d. Izin peredaran minuman beralkohol untuk Golongan D. Pasal 7 (1) Jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dimasukkan, disalurkan, diedar atau dijual dalam daeah tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam SIUPMB. (2) SIUPMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali. (3) Perpanjangan SIUPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya SIUPMB tersebut. (4) SIUPMB tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati. BAB VI P E R I Z I N A N Pasal 8 SIUPMB terdiri atas : a. SIUPMB Pengecer. b. SIUPMB Penjual Langsung Untuk diminum. Pasal 9 SIUPMB pengecer diberikan kepada orang atau perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol dalam kemasan untuk diminum ditempat penjualan Pasal 10 Setiap orang atau perusahaan yang akan menyalurkan/menjual minuman beralkohol dalam daerah harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen, yang diperlukan sebagai berikut : a. SIUPMB Pengecer : 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 4. Izin Gangguan (HO). 5. Tanda Daftar Gudang. 6. Rekomendasi dari : a) Dinas Koperindag dan Penanaman Modal b) Dinas Kesehatan c) Tim Pengendali Peredaran Minuman Beralkohol d) Camat dan Kepala Desa b. SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum : 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 4. Izin Gangguan (HO). 5. Izin Usaha bagi Hotel/Penginapan, Restoran/Rumah Makan, Bar, Pub dan Klub Malam, Diskotik atau Karaoke. 6. Rekomendasi dari : a) Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal b) Dinas Kesehatan c) Tim Pengendali Peredaran Minuman Beralkohol d) Camat dan Kepala Desa. Pasal 11 Pengecer dan Penjual Langsung untuk diminum ditempat yang akan memperpanjang izinnya harus mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum SIUPMB yang bersangkutan berakhir masa berlakunya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dalam pasal 10 dan SIUPMB terakhir. Pasal 12 (1) Sebelum Bupati menerbitkan SIUPMB, terlebih dahulu harus diumumkan disekitar lokasi yang diusulkan oleh pemohon selama 2 (dua) minggu berturut-turut. (2) Apabila masyarakat disekitar lokasi yang direncanakan tersebut keberatan, maka Bupati menolak untuk menerbitkan SIUPMB. Pasal 13 SIUPMB Pengecer dikeluarkan hanya untuk keperluan menjual minuman beralkohol Golongan A dalam kemasan secara eceran. Pasal 14 (1) SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum dikeluarkan hanya untuk keperluan menjual minuman beralkohol Golongan A, B dan C untuk diminum ditempat. (2) SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum beralkohol Golongan A diberikan hanya kepada Pemilik/Pengusaha : a. Hotel. b. Restoran. c. Bar. d. Pub. e. Klub Malam. f. Diskotik. (3) SIUPMB Penjual Langsung untuk minuman beralkohol Golongan B dan C hanya dapat diberikan kepada pemilik/pengusaha : a. Hotel Bintang III, IV dan V. b. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan tanda Talam Selaka. BAB VII L A B E L Pasal 15 (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol Golongan A, B dan C yang diedar/dijual dalam daerah wajib dilengkapi dengan label sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. (2) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggunakan Bahasa Indonesia dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai : a. Nama Produk. b. Kadar Alkohol. c. Daftar Bahan Yang Digunakan. d. Berat Bersih atau Isi Bersih. e. Nama dan Alamat Produsen. f. Tanggal, Bulan dan Tahun Kadaluarsa. g. Pencantuman tulisan “ Minuman Beralkohol “. h. Nomor Registrasi dan Nomor Kode Produksi. Minuman beralkohol yang tidak mempunyai label merupakan minuman beralkohol yang tidak memenuhi syarat untuk diedarkan dalam daerah. Pasal 17 Label untuk minuman beralkohol tradisional diperlakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur hal tersebut. BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 18 (1) Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum ditempat harus menyimpan minuman beralkohol golongan A, B dan C digudang atau tempat khusus yang terpisah dengan barang-barang yang lainnya. (2) Memasukkan atau Mengeluarkan minuman beralkohol golongan A, B, dan C dari dan ke Gudang atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuatkan Kartu Data Stok. (3) Kartu Data Stok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, jenis, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang atau tempat khusus dan asal barang. (4) Kartu Data Stok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diperlihatkan apabila ada pemeriksaan. Pasal 19 (1) Penjual langsung untuk diminum ditempat untuk minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan melakukan penjualan sebagai berikut : a. Pada siang hari mulai Pukul 12.00 s/d 15.00 Wita. b. Pada malam hari mulai Pukul 19.00 s/d 22.00 Wita. (2) Pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan dimalam hari dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) jam dari waktu yang telah ditetapkan dalam ayat (1) huruf b. (3) Bupati dapat melakukan penutupan untuk sementara waktu, penjualan minuman beralkohol pada hari-hari tertentu. Pasal 20 Pengecer atau Penjual Langsung minuman beralkohol berkewajiban untuk : a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan dan disekitar tempat penjualan. b. Meminta kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat sebagaimana dimaksud dalam huruf a bila tidak dapat diatasi sendiri. c. Menempatkan SIUPMB ditempat yang mudah dilihat oleh pengunjung. d. Menempelkan peringatan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk. e. Menempelkan batas waktu penjualan. Pasal 21 (1) Dilarang mengecer atau menjual langsung untuk diminum ditempat, minuman beralkohol golongan A, B dan C ditempat/lokasi yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman, terminal, pasar dan perkantoran dengan jarak radius 1.000 meter. (2) Dilarang mengecer atau menjual untuk diminum ditempat minuman beralkohol golongan A, B dan C di Warung/Kios Minuman, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Billiar, Gelanggangh Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios Kecil, Penginapan dan Bumi Perkemahan. Pengecer atau penjual langsung untuk diminum ditempat dilarang : a. Menjual minuman beralkohol kepada orang yang diketahui atau patut diduga berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. b. Menjual minuman beralkohol kepada pelajar, mahasiswa, Anggota TNI/POLRI, Pegawai serta pejabat lain. c. Menjual minuman beralkohol ditempat yang dapat dimasuki oleh umum. d. Menjual minuman yang mengandung alkohol diluar batas yang ditetapkan dalam izin. e. Menjual minuman beralkohol kepada orang yang telah atau dianggap telah minum minuman beralkohol ditempat lain. f. Menjual minuman beralkohol melampaui jumlah yang ditetapkan dalam izin. g. Melakukan penjualan minuman beralkohol melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Pasal 23 (1) Penjual langsung untuk diminum ditempat tidak boleh melayani konsumen yang akan mengkonsumsi minuman beralkohol Golongan A diatas 1000 ml. (2) Penjual langsung untuk diminum ditempat tidak boleh melayani konsumen yang akan mengkonsumsi minuman beralkohol golongan B dan C diatas 100 ml. (3) Dilarang menjual dan atau mengedarkan minuman beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 ml. Pasal 24 (1) Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol ditempat-tempat umum. (2) Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol ditempat penjualan sampai mabuk. (3) Setiap orang yang dalam keadaan mabuk dilarang mengemudikan kendaraan dan/atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya sendiri maupun jiwa orang lain. BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 25 Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah daerah, dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 26 (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol. (2) Tugas Tim selain pengawasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengenai pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian. (3) Segala biaya untuk keperluan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 27 (1) Pengecer atau Penjual Langsung untuk di Minum wajib untuk melaporkan realisasi pengadaan, penyaluran dan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C kepada Bupati melalui instansi terkait dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Kabupaten. (2) Laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga mencantumkan : a. Jenis dan Jumlah Minuman Beralkohol b. Pengguna/Konsumen Minuman Beralkohol (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dilaksanakan setiap triwulan sebagai berikut : a. Triwulan I : 1 Januari s/d 31 Maret b. Triwulan II : 1 April s/d 30 Juni c. Triwulan III : 1 Juli s/d 30 September d. Triwulan IV : 1 Oktober s/d 31 Desember (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 1 Minggu setelah periode pelaporan berakhir. (5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menggunakan formulir yang bentuknya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati. Pasal 28 Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat selain berkewajiban untuk memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, juga berkewajiban untuk memberikan informasi sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 29 Pengecer atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 27 ayat (1) izinnya dibekukan untuk sementara waktu atau dicabut. BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 30 (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana peraturan daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dan pengaduan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 31 (1) Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang melanggar atau tidak mentaati ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 15, pasal 16, pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1(satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar atau tidak mentaati ketentuan pasal 6 ayat (1), pasal 24 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua izin yang telah dikeluarkan masih berlaku sampai berakhirnya izin tersebut. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati. Pasal 34 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2007.
9

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT