Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa urrtuk memberikan panduan kepada pemerintah gampong dalam melaksanakan perencanaan keuangan gampong sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKP Gampong dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK)
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 99 Tahun 2017; Permendagri No. 110 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 36 Tahun 2020; Permen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 4 Tahun 2009; Perbup Aceh Utara No. 72 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini terdiri dari 3 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021.
36 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa imbalan yang diperolah dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan salah satu pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Huruf D angka 2 huruf a angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomot 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program kesehatan Nasional;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 101 Tahun 2012; Perpres Nomor 12 Tahun 2013; ; Permendagri 79 Tahun 2018; ; Permendagri 77 Tahun 2020; Permenkes Nomor HK.02.02/Menkes/095/2010; Permenkes Nomor 69 Tahun 2013; Permenkes Nomor 71 Tahun 2013; Permenkes Nomor 28 Tahun 2014; Permenkes Nomor 85 Tahun 2015; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010; Perbub Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 17 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas, Tujuan, dan Prinsip, BAB III Sumber Jasa Pelayanan, BAB IV Kebijakan Anggaran, BAB V Pemanfaatan Pendapatan, BAB VI Tata Cara Pembagian, BAB VII Laporan Pertanggungjawaban, BAB VIII Pembinaan Dan Pengawasan, BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara tahun Anggaran 2021 dan terjadi perubahan kedua sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021, surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/923/KEUDA tanggal 5 Februari 2021 hal Hasil Hasil lnventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH-CHT, Def Fisik, DAK NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DlD, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/1622/KEUDA tanggal 25 Februari 2021 hal Hasil lnventarisasi dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur pemetaan petunjuk Menteri (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK NonFisik Jenis Bantuan operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK NonFisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor s-32/PK/2021 tanggal 5 Maret 2021 hal Penyampaian Persyaratan DAU TA 2021, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 perlu disesuaikan kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Kedua atas Bupati Aceh peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Anggaran Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.O7/2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini terdiri atas Pasal I dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 49 TAHUN 2O2O TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penangangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021 hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Desa, sehingga Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Darurat Nomor 7 Tahun 1956;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal yang mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2021
Pencabutan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara
Struktur organisasi dan tata kerja - dinas perhubungan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD 8/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Lhoksukon dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Panton Labu di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara dimana tidak ada angkutan penumpang umum yang melayani angkutan perdesaan sebagaimana fungsi terminal tipe C, berdasarkan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan Terminal C merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan yang ditetapkan oleh Bupati, serta untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasilikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 20O5; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Aceh Utara Utara Nomor 9
Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Darurat Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal yang mengatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengatur perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O20 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perjalanan Dinas Bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 30 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penyetaraan Tingkat Perjalanan Dinas, BAB III Biaya Perjalanan Dinas, BAB IV Pembatalan Perjalanan Dinas, BAB V Penggunaan Fasilitas Dalam Perjalanan Dinas, BAB VI Tata Cara Perjalanan Dinas, BAB VII Penandatanganan Surat Tugas, BAB VIII Penandatanganan Surat Perjalanan Dinas, BAB IX Pengembalian SPD, BAB X Ketentuan Lain-Lain, BAB XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021.
17 Halaman, Lampiran 9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, angka 35 huruf E Hal Khusus Lainnya Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, angka 4 huruf D Belanja Daerah Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor
S-20/PK/2021 tanggal 4 Februari 2021 hal Pelaksanaan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dari Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan di Kas Daerah, Perjanjian Hibah Daerah Nomor : PHD-21/MK.7/DTK.03/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Hal Pemberian Hibah Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 perlu disesuaikan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Darurat Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal yang mengatur tentang Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2021.
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Kurang Bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Gampong Tahun Anggaran 2019 Yang Dialokasikan Kembali Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa setelah dilakukan perhitungan realisasi rampung Tahun Anggaran 2019, perlu penyesuaian kembali Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Gampong;bahwa terhadap pengalokasian bagian dari hasil Pajak
dan Retribusi Daerah kepada Gampong Tahun Anggaran 2019 terdapat alokasi yang belum direalisasikan pada Tahun Anggaran berkenaan sehingga perlu dialokasikan
kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rincian Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada
Pemerintah Gampong Tahun Anggaran 2019 Yang dialokasikan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2O21.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955; UU Nomor 11 Tahun 2006 ; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 764 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 4 Pasal yang mengatur tentang Rincian Kurang Bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Gampong Tahun Anggaran 2019 Yang Dialokasikan Kembali Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
4 Halaman, Lampiran 20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimaaa teLah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 ayat (l) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaal Dana Desa, Bupati menetapkan Tata. Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Darurat Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 6 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.O7/2020; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nornor 5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 27 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum,BAB II Penetapan Rincian Dana Gampong, BAB III Penyaluran Dana Gampong BAB IV Penggunaan Dana Gampong, BAB V Pemantauan Dan Evaluasi BAB VI Sanksi, BAB VII Ketentuan Lain-Lain, BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
19 Halaman, Lampiran 26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Darurat Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2O06; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2O16; PP Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07 /2020; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 15 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup BAB IV Sumber dan Pengalokasian ADG, BAB V Penggunaan ADG, BAB VI Penyaluran Dana, BAB VII Sanksi BAB VIII, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
9 Halaman, Lampiran 27 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
