Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pasal 20 ayat, 1,2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahab atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 200 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Berdasarkan peninjauan dan penelitian kelapangan oleh tim peneliti/pengkajian kelayakan, kewajaran, kepatuhan dan rasionalitas besarnya tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten PALI Nomor 070/174.B/KPTS/DPPKAD/2014 tanggal 10 November 2014 tentang pembentukan tim peneliti/ pengkajian kelayakan, kewajaran, kepatuhan dan rasionalitas besarnya tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten PALI tahun 2014, menyimpulkan bahwa harga sewa rumah permanen dengan fasilitas listrik, telpon dan air bersih di kota Talang Ubi Kabupaten PALI, dengan harga sewa tertinggi RP.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per tahun belum termasuk perabot rumah tangga.
Dasar Hukum Peratutan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tunjangan Perumahan Anggota DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2015.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 92 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi
ABSTRAK:
Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemeritahan pada pemerintah daerah diatur dengan perbup yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan perbup tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis akrual.
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
Materi pokok dalam peraturan ini mengatur tentang sistem akuntansi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, sistem akuntansi pemerintah daerah, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2014.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 83 Tahun 2014
PERBUP Kab. PALI No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 083 Tahun 2014 tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu untuk menentukan harga standar dasar perkalian perhitungan penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perbup No. 36 Tahun 2014.
Materi pokok dalam peraturan ini mengatur tentang harga standar mineral bukan logam dan batuan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, nama, objek, subjek, dan wajib pajak, maksud dan tujuan, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 73 Tahun 2014
Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu untuk menentukan dasar pengenaan tarif pajak reklame.
Dasar hukum dalam Perbup ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2013; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perbup No. 36 Tahun 2014.
Materi pokok dalam Perbup ini mengatur tentang dasar pengenaan tarif pajak reklame dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya serta mengatur tentang nma, objek, subjek, dan wajib pajak, maksud dan tujuan, dasa pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2014.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 071 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. PALI
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Perbup No. 36 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perbup No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perbup No. 36 Tahun 2014.
Materi pokok dalam peraturan ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, UPTD, kelompok fungsional, kepegawaian, keuangan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2014.
19 hlm, Lampiran : 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 070 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. PALI
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Perbup No. 36 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perbup No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UU NRI 1945; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2013; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perbup No. 36 Tahun 2014.
Materi pokok dalam peraturan ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, kedudukan, organisasi, kepegawaian, keuangan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2014.
16 hlm, Lampiran : 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 068 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. PALI
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Perbup No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perbup No. 3 Tahun 2013; Perbup No. 7 Tahun 2014.
Materi pokok dalam peraturan ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, kedudukan, kepegawaian, keuangan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2014.
12 hlm, Lampiran : 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 065 Tahun 2014
Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu untuk menentukan dasar pengenaan tarif Pajak Restoran. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum dalam Perbup ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2013; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
Materi pokok dalam peraturan ini mengatur tentang dasar pengenaan tarif pajak restoran dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Mengatur tentang ketentuan umum, nama, objek, subjek, dan wajib pajak, maksud dan tujuan, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 062 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. PALI
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2013; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres Ni. 103 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 3 Tahun 2013; Permendagri No. 57 Tahun 2007; PerkaBKKPN No. 55/HK-010/B5/2010; PermenegPP No. 2 Tahun 2008; Inpres No. 9 Tahun 2000; Permendagri No. 67 Tahun 2011; Perbup No. 3 Tahun 2013.
Materi pokok dalam peraturan ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi, organisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
9 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 057 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. PALI
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Perbup No. 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI Tahun 1945; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2013; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Perbup No. 10 Tahun 2014.
Materi pokok dalam peraturan ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, kedudukan,tugas, fungsi, organisasi, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian, keuangan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2014.
14 hlm, Lampiran : 1 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
