penjabaran-perubahan-anggaran pendapatan dan belanja daerah-revisi
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2016/NO.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Revisi Penjabaran APBD Perubahan TA 2016
ABSTRAK:
Penjabaran APBD TA 2016 telah ditetapkan dalam Perbup No. 30 Tahun 2016. Sehubungan dengan adanya realisasi PMK Nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam Perubahan APBN TA 2016 yang masuk pada rekening kas umum daerah pada tanggal 11 November 2016, maka perlu menganggarkannya dalam Penjabaran APBD Perubahan TA 2016 dan menetapkannya dengan peraturan bupati.
Dasar hukum : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 20 Tahun 2001; PP nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012; Permendagri Nomor 52 Tahun 2015; Perbup Nomor 95 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 36 Tahun 2014; Perbup Nomor 30 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur mengenai revisi penjabaran APBD TA 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 66 Tahun 2016
PERBUP Kab. PALI No. 064 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah PALI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi
ABSTRAK:
Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pasal 4 dan 5 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU No. 28 tahun 1999; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 14 Tahun 2005; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; OO No. 69 Tahun 2010; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; Keppres No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 72 Tahun 2004; Permenkeu No. 31/PMK.07/2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten PALI dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Diatur tentang kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah PALI
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 32 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Ganti Kerugian Daerah terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2004 dan Pasal 122 UU No. 15 Tahun 2006, serta Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, perlu menetapkan peraturan bupati ini.
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 7 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008; PP Nomor 60 Tahun 2008; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Perbup Nomor 3 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, penguruas/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah. Diatur tentang ruang lingkup, subjek dan objek, informasi, pelaporan dan pemeriksaan, majelis pertimbangan, penyelesaian TP-TGR, kedaluwarsa, penghapusan, pembebasan, penyetoran, pelaporan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016.
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh bupati.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 30 Tahun 2016
penjabaran-perubahan-anggaran pendapatan dan belanja daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2016/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran APBD Perubahan TA 2016
ABSTRAK:
Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan penggeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD TA 2016. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 203/KPTS/BPKAD/2016 tanggal 21 Maret 2016 maka perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 20 Tahun 2001; PP nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012; Permendagri Nomor 52 Tahun 2015; Perbup Nomor 95 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 36 Tahun 2014.
Dalam peraturan bupati ini diatur mengenai penjabaran perubahan APBD TA 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 27 Tahun 2016
penjabaran-anggaran pendapatan dan belanja daerah-revisi
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2016/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Revisi Penjabaran APBD Tahun 2016
ABSTRAK:
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 198/KPTS/BPKAD/2016 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tanggal 17 Maret 2016 dan Surat Edaran Gubernur Nomor 900/0928/BPKAD-VII/2016 tentang Penyaluran/Transfer Utang Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2014 tanggal 24 Maret 2016, perlu ditetapkan perbup tentang revisi penjabaran APBD TA 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD TA 2016.
Dasar hukum : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 20 Tahun 2001; PP nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012; Permendagri Nomor 52 Tahun 2015; Perbup Nomor 95 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 36 Tahun 2014.
Dalam peraturan bupati ini diatur mengenai revisi penjabaran APBD TA 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2016.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI No. 005B Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2015
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian khususnya di kabupaten panungkal abab lematang ilir
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1995;UU No 6 Tahun 1967;UU No 12 Tahun 1992;UU No 8 Tahun 1999;UU No 8 Tahun 2001;UU No 19 Tahun 2003;UU No 18 Tahun 2004;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008 ;UU No 7 Tahun 2013;Perpres No 15 Tahun 2011;Pernentan No 40 /Permentan OT.140/4/2007 ;;Permentan No 43 /Permentan/SR.140/8/2011;Permentan/SR.140/10/2011;Peraturan menteri perdagangan No 15/M-DAg/PER/4/2013;Permentan No 130 /Permentan /SR.130/11/2014;Keputusan Meteri perindustrian dan perdagangan No 634/MPP/KEP/9/2002;Keputusan Meteri Pertanian No 239/Kpts/OT.210/4/2003;Kepmentan No 2 /Pert/HK.060/2/2006;Kepmentan No 459/Kpts/OT.160/7/2006;Kepmentan No 237 /Kpts/OT.210/4/2013;Pergub No 49 Tahun 2014;Perbup No 004 Tahun 2013
Materi pokok dalam perauran iniantara lain : Jenis Pupuk Bersubsidi , Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi , Realokasi Pupuk Bersubsidi ,Penyaluran Pupuk Bersubsidi , Het dan Kemasan Pupuk Besubsidi , Pengawasan dan Pelaporan , Sanksi ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI No. 014B Tahun 2015
PENGATURAN - KERJASAMA - PADA - RUMAH SAKIT UMUm DAERAH TALANG UBI - YANG - MENERAPKAN POLA - PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - SECARA PENUH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Kerjasama pada Rumah Sakit Uumu Daerah Talang Ubi yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Rebpulik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007tentang pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ,perlu diatur tentang kerjasama pada Rumah Sakit Umum daerah Talang Ubi
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 33 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU No 44 Tahun 2009;UU No 7 tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 ;PP No 23 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005;Permendagri No 61 Tahun 2007;Perbup No 095 Tahun 2014;Keputusan Bupati No 051/KPTS/RSUD-TL/2014
Materi pokok dalam peraturan ni antara laini: maksud dan tujuan ,Kerjasama ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI No. 018B Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Pegawai Kontrak Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kabupaten penugkal abab lematang ilir diperlukam pagaawai yang profisonal dan bekualitas
Dasar hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 8 Tahun 1974;UU No 13 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004 ;UU No 36 Tahun 2009 ;UU No 44 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014;PP No 24 Tahun 1976;PP No 32 Tahun 1979;PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 23 Tahun 2005;PP No 41 Tahun 2007;PP No 53 Tahun 2010
Materi pokok dalam peraturan ini antarea lain : Jenis dan kedudukan ;tata cara pengangkatan;MAnajemen pegawai Kontrak,Kewajiban Larangan dan Hak ,Daftar penilaina prestasi kerja dan perpanjangan masa kontrak ,Penghargaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI No. 010B Tahun 2015
PERUBAHAN KEDUA - ATAS - PERATURAN BUPATI - NOMOR 001 TAHUN 2015 - TENTANG TUNJANGAN - PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN - RAKYAT - DAERAH KABUPATEN - PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 001 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 20 ayat ,1,2,3,dan 4 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan repbulik indonesia nomr 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota Dewan P erwakilan Rakyat Daerah
Bahwa berdasarkan peninjauan dan penelitian kelapangan oleh tim penelitian /pengkajian kelayakan,keawajaran,kepatuhan dan rasionalitas besarnya tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten penugkal abab lematang ilir yang dibentuk berdasakan keputusan bupati penungkal abab lematang ilir nomor 070/174.B/KPTS/DPPKAD/2014 tanggal 10 November 2014 tentang pembentukan tim peneliti /pengkajian kelayakan,kawajaran,kepatuhan dan rasionalitas besarnya tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten panungkal abab lematang ilir tahun 2014
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 10 Tahun 2004;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008;UU No 33 Tahun 2004;UU No 7 Tahun 2013;PP No 42 Tahun 2002;PP No 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No 37 Tahun 2005;PP No 37 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005;PP No 65 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Permendagri No 57 Tahun 2007 sebagaimana beberapa kali diubah dengan Permendagri No 56 Tahun 2010;Perbup No 002 Tahun 2013 sebagaimana beberapa kali diubah ,terakhir dengan Perbup No 034 Tahun 2013;Perbup No 001 Tahun 2014
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Tunjangan Perumahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 091 Tahun 2015
SISTEM - DAN - PROSEDUR - PENGELOLAAN - KEUANGAN - DAERAH KABUPATEN - PALI
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 091, BD.2015/NO.091
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten PALI
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan pasal 194 undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah
menetapkan produk pengaturan mengenai
Penyusunan, peiaksanaan, penatausahaan,
D6i3DC-ran DSnaaWaSan Han nprtannni inn
jawaban keuanqan daerah dengan Peraturan
Bupati
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 7 Tahun 2013; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2000;PP No 109 Tahun 2000;PP No 14 Tahun 2005;PP No 24 Tahun 2004 sebagaimana teiah diubah dengan PP No 21 Tahun 2008;PP No 23 Tahun 2005;PP No 71 Tahun 2011;PP No 54 Tahun 2005;PP No 55 Tahun 2005;PP No 56 Tahun 2005;PP No 57 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005;PP No 65 Tahun 2005;PP No 73 Tahun 2005;PP No 79 Tahun 2005;PP No 6 Tahun 2006;PP No 8 Tahun 2006;PP No 8 Tahun 2006;Kepres No 42 Tahun 2002;permendagri No 12 Tahun 2005;Permendagri No 17 Tahun 2007;Permenkeu No 31/PMK.07/2005;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 24 Tahun 2009;Kepmendagri dan Otonomi daerah No 11 Tahun 2001;Kepmendagri No 153 Tahun 2004;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah ; SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2015.
14 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat