Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah ; Untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah,kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kepala Dewan Perawakilan Daerah (DPRD) dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan paling lambat (enam ) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU no 15 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 28 Tahun 2009;UU No 7 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 20 Tahun 2001;PP No 23 Tahun 2005;PP No 56 Tahun 2018;PP No 55 Tahun 2005;PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 65 Tahun 2010;PP No 2 Tahun 2012;PP No 2 Tahun 2018;PP No 8 Tahun 2006;PP NO 55 Tahun 2016;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 77 Tahun 2020;Perda No 10 Tahun 2019;Perda No 3 Tahun 2020
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah ; peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan daerah,perlu,menetapkan peraturan Bupati tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur sipil Negara dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah ; UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 7 Tahun 2013;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 11 Tahun 2017;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 12 Tahun 2008;Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 34 Tahun 2011;Permendagri No 35 Tahun 2012;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 4700 Tahun 2020;Perda No 6 Tahun 2016;Perda No 7 Tahun 2019;
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah ; Ketentuan Umum ,Kreteria tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil Negara berdasarkan beban kerja dan prestasi tempat bertugas kondisi kerja ,kelangkaan profesi dan berdasarkan pertimbangan Objektif lainya,pemberian dan pengurangan TPP ASN ,ketentuan Lain-lain ,tata cara pembayaran ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
23 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah :Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan pasal 2 perarturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 7 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 12 Tahun 2017;PP No 2 Tahun 2018;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 100 Tahun 2018;Perda No 7 Tahun 2019;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan umum,Jenis SPM,Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal,Penerapan dan pelaporan SPM,Pembinaan dan Pengawasan,Pembiayaan,ketentuan lain-lain,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Pada saaat peraturan ini mulai berlaku maka peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib,taat pada peraturan perundang-undangan ,efisen,ekonomis,efektif,transfaran dan bertangung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,kepatuahan dan manfaat masyarakat
-Bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan sejalan dengan Edaran Menteri Dalam Negeri Tangal 17 April Tahun 2017 Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota ,perlu ditetapkan sistem transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dasar hukum dalam peraturan ini adlaah : UU No 17 Tahun 2003;UU No 3 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014;UU No 9 Tahun 2015;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Perda No 7 Tahun 2019;Perda No 4 tahun 2020
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Asas dan Tujuan ,Transaksi Non Tunai,Pembinaan ,Pengawasan,Sanksi Administrasi,Ketentuan lai-lain,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Go Digital Dukcapil PALI Melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah:- Melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Go Digital
- Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pelayanan melalui inovasi pelayanan Publik (SIPP)
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013;UU No 7 Tahun 2013;UU no23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013;Permendari No 7 Tahun 2019;Perda No 8 Tahun 2019;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Tujuan dan Sasaran ,Ruang lingkup,Go Digital dukcapil Pali melalui SIPP,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online
ABSTRAK:
Dasar pertibangan dalam peraturan ini adalah : Bahwa dalam rnagka pelaksanaan pajak yang di bayar sendiri oleh wajib pajak (Self Assessment ) pada pajak Hotel ,pajak restoran ,pajak hiburan ,pajak penerangan ,pajak mineral bukan logam ,pajak parkir,pajak walet,pajak bea [ero[lehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pajak Bumi dan bangunan (PBB) sebagaimana diatur dalam pasal 2 peraturan daerah nomor 7 Tahun 2018 tentang pajak daerah perlu dilakukan kemudahan penyampaian informasi dan di lakukan pengawasan terhadap wajib pajak
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP NOo55 Tahun 2016;Perda No 7 Tahun 2018;
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : ketentuan umum ,Sistem onlin pelaporan transaksi ,Tata cara pengenaan sanksi administratif,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 083 Tahun 2014 tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah ; Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asil daerah ,maka dipandang perlu untuk menentukan harga dasar perkalian perhitungan penetapan pajak mineral bukan logam dan batuan
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 4 Tahun 2009;UU No 28 Tahun 2009;UU No 7 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 38 Tahun 2007;Permendagri No 13 Tahun 2006;Perda No 7 tahun 2019
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : peraturan bupati tentang perubahan atas paraturan bupati nomor 0083 tahun 2014 tentang harga standar mineral bukan logam dan batuan kabupaten penukalabab lematang ilir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 083 Tahun 2014 tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
3 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah Aparatur Sipil Negara dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah ; - Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penangulangan kemiskian di kabupaten penukal abab lematang ilir melaui zakat,imfag dan shadaqah peerlu dilakukan optimalisasi pengumpulan dan pemanfaat zakat ,infaq dan shadaqah
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2011;UU No 7 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 36 Tahun 2007;PP No 14 Tahun 2014;Peraturan Badan Amil Zakat Nasioanal No 3 Tahun 2018;Perda No 6 Tahun 2016;
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Tujuan pengumpulan zakat infaq dan shadaqah ,pengumpulan dan penyetoran zakat ,infaq dan shadaqah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedewasaan Usia Perkawinan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : - Bahwa unutk melaksanakan ketentuan pasal 21 Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga maka pendewasaan Usia perkawinan merupakan bagian dari program keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan program pendewasaan Usia perkawinan tingkat kabupaten ,kecamatan dan desa di kabupaten penukal abab lematang ilir perlu adanya petunjuk teknis pelayanan pendewasaan Usia perkawinan agar pelaksanannya dapat berjalan efektif
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 1 Tahun 197 sebagaimana telah diubah dengan U U No 16 Tahun 2019;UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP penganti Undang - Undang No 1 Tahun 2016;UU No 25 Tahun 2009;UU No 36 Tahun 2009;UU No 25 Tahun 2009;UU No 36 Tahun 2009;UU No 52 Tahun 2009;UU No 7 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no 9 Tahun 2015;PP No 61 Tahun 2014;PP No 12 Tahun 2017;Peraturan kepala badan kependudukan dan keluarga berncana nasional Nomor 88/Per/F2/2012;Perda No 6 Tahun 2016
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Usia Ideal Perkawinan ,pelayanan pendewasaan usia perkawinan ,kelembagaan program Pup,Kemitraan ,Pembinaan dan Pengawasan ,pembiayaan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : berdaasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,Bupati Menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa diWilayahnya
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 7 Tahun 2013;UU No 6 Tahun 2014;UU No 9 Tahun 2020 ;PP No 43 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan PP No 11 Tahun 2019;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP NO 8 Tahun 2016;Perpres No113 Tahun 2020;Permenkeu No 222/PMK.07/2020;Perda No 4 Tahun 2020
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum,Jumlah Desa,Tata Cara Perhitungan Pembagian dana desa untuk setiap desa ,mekanisme dan tahapan penyaluran dana desa ,penyaluran dana desa setiap daerah kabupaten kepada desa,pengguanaan dana desa,sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
21 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat