Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa guna meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan tugas umum Pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang terintegritas dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 76 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup dan Jenis Pelayanan; IV. Prosedur Pelayanan; V. Evaluasi dan Pelaporan; VI. Pembinaan dan Pengawasan; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 169 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP); b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian operasional kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ngada No. 51 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
3 halaman; 27 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 170 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ngada dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan tugas umum Pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang terintegritas dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permenpan RB No. 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ngada No. 51 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup dan Jenis Pelayanan; IV. Prosedur Pelayanan; V. Evaluasi dan Pelaporan; VI. Pembinaan dan Pengawasan; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
7 halaman; 32 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 171 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, perlu menyusun Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada No. 51 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang standar kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi pratama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
4 halaman; 29 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 173 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; Pemenpan RB No. 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
4 halaman; 23 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 174 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, inventarisasi barang milik daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; b. bahwa agar pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna yang didukung dengan data terkini, akurat, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan maka seluruh barang inventaris perlu dilakukan sensus barang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 3 Tahun 2017
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas, Tujuan dan Sasaran; III. Pelaksana Sensus Barang; IV. Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang; V. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 175 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi, acuan dalam penilaian operasional kinerja dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada No. 51 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ngada
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
4 halaman; 19 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 176 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi, memberikan acuan dalam penilaian operasional kinerja dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU. No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada No. 51 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
4 halaman; 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 177 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 17 Tahun 2019 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa besaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada perlu disesuaikan kembali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebelumnya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 17 Tahun 2019 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 7 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 8 Tahun 2017
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan beberapa ketentuan dalam ayat (1) Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
Peraturan Bupati Ngada Nomor 17 Tahun 2019 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada
4 halaman; 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 37/KEP/HK/2019 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat di Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi; bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebelumnya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat di Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Permendikbud No. 22 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi; V. Pelaksana Implementasi Pendidikan Antikorupsi; VI. Kerjasama; VII. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; VIII. Pembiayaan; IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2019.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
