Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2015
Kabupaten jayapura-Pedoman TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Jayapura karena sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) dan (6) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Bupati/Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum mengenai pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan, maksud dan tujuan ditetapkannya pedoman tersebut, ruang lingkup pedoman, serta sistematika pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2015.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN PEMBELAJARAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA IBU
MELALUI PENDIDIKAN ADAT DI SEMBILAN WILAYAH DEWAN ADAT
SUKU MAMTA/TABI KABUPATEN JAYAPURA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 22 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Jayapura No. 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jayapura Nomor 56 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 56 TAHUN
2020 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Jayapura, maka perlu didukung dengan pembiayaan perjalanan dinas yang memadai serta menjunjung tinggi asas umum pengelolaan keuangan daerah, dan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Jayapura Nomor 56 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 perlu diubah untuk disesuaikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jayapura Nomor 56 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Bupati Jayapura Nomor 26 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Jayapura Nomor 56 Tahun 2020 tentang ketentuan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jayapura Nomor 56 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 56) diubah. Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan ayat (8) Pasal 19 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, Ketentuan Pasal 40 diubah, Ketentuan lampiran I diubah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Peraturan Bupati Jayapura Nomor 56 Tahun 2020
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 23 Tahun 2016
Kabupaten jayapura-TUGAS DAN FUNGSI PETUGAS RSUD YOWARI
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS DAN FUNGSI DIREKTUR, KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG,
KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI DAN KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH YOWARI KABUPATEN JAYAPURA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 41 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini dijelaskan posisi-posisi dan jabatan yang ada dalam struktur organisasi RSUD Yowari Kabupaten Jayapura serta tugas dan fungsi dari setiap jabatan yang di emban oleh masing-masing pegawai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi pada Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaaan Keuanganb dan Aset, Inspektorat dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 23 Tahun 2023
Kabupaten jayapura-PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL
ABSTRAK:
Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Jayapura memandang perlunya penetapan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Kabupaten Jayapura.
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1998; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Khusus Provinsi Papua No. 3 Tahun 2008; Perda Khusus Provinsi Papua No. 10 Tahun 2014; Perda Khusus Kabupaten Jayapura No. 59 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini, diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum dari Peraturan Bupati tersebut, maksud dan tujuan dibentuknya peraturan, ruang lingkup pelaksanaan program pembangunan, rancangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat lokal, pembiayaan pelaksanaan program, pelatihan dan pendampingan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan partisipasi masyarakat, sanksi administratif, dan ketentuan peralihan Peraturan Perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2016.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 25 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA
ABSTRAK:
Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Piagam Audit Internal.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; Perda No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 14 Tahun 2009; Perda No. 7 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum tentang Piagam Audit Internal, maksud dan tujuan dari Piagam Audit Internal, dalam Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi Dan Misi, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Jayapura Kode Etik Dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 25 Tahun 2016
Kabupaten jayapura-PELUNASAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIBATAN KOMUNITAS DISTRIK DAN KAMPUNG/KELURAHAN
DALAM MENDUKUNG TERLAKSANANYA PELUNASAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN JAYAPURA
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung terlaksananya Pelunasan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Jayapura, dirasa perlu melibatkan Komunitas Distrik dan Kampung/Kelurahan yang ditetapkan berdasarkan wilayah kerjanya yang telah dikenakan PBB-P2. Maka, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dirasa perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Jayapura.
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; PP No. 39 Tahun 2007; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perda Kabupaten Jayapura No. 7 Tahun 2011; Perda No. 8 Tahun 2013; Perda No. 15 Tahun 2015; Perbup No. 49 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum, komunitas distrik dan kampung/kelurahan yang akan terlibat, tugas dan fungsi dari komunitas distrik dan kampung/kelurahan, hak, kewajiban dan sanksi bagi komunitas distrik dan kampung/kelurahan serta fasilitas yang akan diberikan pada pelaksanaan pelunasan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Kabupaten Jayapura
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2016.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura No. 26 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Jayapura
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009;
b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara; 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008; 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah; 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perubahan 1 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011
dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 21. ·Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tala Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannnya; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Produk Hukum Daerah; 23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah.
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi : a. tata cara pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; b. penatausahaan keuangan daerah; c. akuntansi keuangan daerah; d. pelaporan keuangan daerah; e. pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia alau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD. Untuk Pengeluaran atas beban APBD terlebih dahulu diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh PPKD selaku BUD alau Surat Keputusan Bupati Jayapura lainnya yang dipersamakan dengan SPD. Semua Penerimaan dan Pengeluaran dalam lahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, .Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu diusulkan oleh SKPD masing-masing untuk kemudian ditetapkan oleh Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2013.
12 hlm; Lampiran 151 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
