Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 267 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 35 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perbup No 35 Tahun 2018.pdf

pembentukan organisasi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Persampahan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemprosesan Akhir Sampah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemprosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun; 10. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun;
peraturan ini mengatur mengenai pembentukan UPTD tempat pemrosesan akhir sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten madiun . Pengaturan meliputi antara lain : ketentuan umum, pembentukan, susunan organisasi, kedudukan , tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan fungsi (kepala UPTD dan, kasubbag) eselonering jabatan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
jumlah 6 halaman + lampiran 1 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 34 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perbup No 34 Tahun 2018.pdf

pembentukan organisasi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Budidaya Ikan Air Tawar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Budidaya Ikan Air Tawar Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun; 10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun;
peraturan ini mengatur mengenai pembentukan UPTD budidaya ikan air tawar pada dinas pertanian dan perikanan kabupaten madiun . Pengaturan meliputi antara lain : ketentuan umum, pembentukan, susunan organisasi, kedudukan , tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan fungsi (kepala UPTD dan, kasubbag) eselonering jabatan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
jumlah 6 halaman + lampiran 1 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 33 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perbup No 33 Tahun 2018.pdf

pembentukan organisasi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Tanaman Pangan, Hortikutura dan Perkebunan serta perizinan usaha pertanian, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikutura dan Perkebunan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan UPTD; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun; 10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan;
peraturan ini mengatur mengenai pembentukan UPTD produksi benih tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan dinas pertanian dan perikanan kabupaten madiun . Pengaturan meliputi antara lain : ketentuan umum, pembentukan, susunan organisasi, kedudukan , tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan fungsi (kepala UPTD dan, kasubbag) eselonering jabatan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
jumlah 7 halaman + lampiran 1 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 32 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perbup No 32 Tahun 2018.pdf

pembentukan organisasi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan usaha pertanian perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. 10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun;
peraturan ini mengatur mengenai pembentukan UPTD balai kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pada Dinas pertanian dan perikanan kabupaten madiun . Pengaturan meliputi antara lain : ketentuan umum, pembentukan, susunan organisasi, kedudukan , tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan fungsi (kepala UPTD dan, kasubbag) eselonering jabatan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
jumlah 11 halaman + perjelasan 1 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 31 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR DAERAH DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perbup No 31 Tahun 2018.pdf

pembentukan organisasi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR DAERAH DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Madiun Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Perdagangan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan UPTD; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. 10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kab Madiun.
peraturan ini mengatur mengenai pembentukan UPTD Pasar Daerah pada dinas perdagangan, koperasi dan usaha mikro kab. madiun . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, pembentukan, susunan organisasi, kedudukan , tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan fungsi (kepala UPTD dan, kasubbag) eselonering jabatan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
jumlah 7 halaman + lampiran 1 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 30 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perbup No 30 Tahun 2018.pdf

pembentukan organisasi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Madiun Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang metrologi legal perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun; 10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun;
peraturan ini mengatur mengenai pembentukan UPTD Metrologi Legal pda Dinas Perdagangan , koperasi dan usaha mikro kabupaten madiun . Pengaturan meliputi antara lain : ketentuan umum, pembentukan, susunan organisasi, kedudukan , tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan fungsi (kepala UPTD dan, kasubbag) eselonering jabatan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
jumlah 6 halaman + lampiran 1 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 29 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Perbup No 29 Tahun 2018.pdf

pembentukan perangkat daerah

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Pekerjaan Umum perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan UPTD ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun; 11. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.
peraturan ini mengatur mengenai pembentukan UPTD pengelolaan jalan pada dinas PU dan Penataan ruang kab madiun . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, pembentukan, organisasi, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, uraian tugas dan fungsi (kepala UPTD, kasubag tata usaha, kelompok jabatan fungsional), eselon jabatan UPTD, tata kerja, koordinator, pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
jumlah 8 halaman + lampiran 2 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 28 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perbup No 28 Tahun 2018.pdf

struktur organisasi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Pekerjaan Umum perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air; b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun; 10. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun;
peraturan ini mengatur mengenai pembentukan unit pelaksana teknis daerah pengelolaan sumber daya air pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten madiun . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, pembentukan UPT, organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan fungsi, eselon jabatan UPTD, tata kerja, koordinator, pembiayaan,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
jumlah 8 halaman + lampiran 2 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 26 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perbup No 26 Tahun 2018.pdf

pendidikan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan, maka Pemerintah memberikan Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Madiun; b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas serta mengoptimalkan pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk pemenuhan standar nasional pendidikan, perlu mengatur kembali pelaksanaan Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Madiun; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Madiun;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2017; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun; 20. Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
peraturan ini mengatur mengenai petunjuk teknis bantuan peningkatan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama kabupaten madiun . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, maksud dan tujuan, target, prinsip, ruang lingkup, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan, sumber dana,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
jumlah 10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 25 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perbup No 25 Tahun 2018.pdf

bantuan hukum

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, dan dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum dan perlakuan hukum yang sama kepada masyarakat, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Madiun;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3003 Nomor 49 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Rndonesia Tahun 2011 Nomor 83 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tetang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaaan Undang-Undang Nomor 12 tahu 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum atau Lembaga Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berikut Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2016, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 317-11/2015); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan perda tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, verifikasi terhadap lambaga bantuan hukum yang memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum, persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum, tata cara penganggaran dan penyaluran dana bantuan hukum, tata cara dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban pemberian bantuan hukum, sanksi administratif,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
jumlah 18 halaman + lampiran 3 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT