PERBUP Kab. Cilacap No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
Mengubah :
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 tahun 2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Cilacap
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 tahun 2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 Permendagri no 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu tentang pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan, menyebutkan bahwa kecamatan sebagai penyelenggara PATEN, sehingga telah ditetapkan Perbup Cilacap No 87 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kab Cilacap; bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, maka penyelenggaraan kewenangan pemberian perizinan berusah adilayani secara elektronik yaitu online single submission (OSS) sehingga perlu diatur kembali standar pelayanan administasi di Kecamatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Perbup Cilacap No 87 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan Adminitsrasi Terpadu Kecamatan di Kab Cilacap, dipandang perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Perubahan Kedua atas Perbup Cilacap No 87 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2008; UU No 25 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 65 Tahun 2005; PP No 19 Tahun 2008; PP No 96 Tahun 2012; PP No 17 Tahun 2013; PP No 24 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 2 dan Lampiran Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 tahun 2014
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 203 Tahun 2019
pembangunan sarana dan prasarana - petunjuk teknis pelaksanaan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 203, BD.2019/NO.203
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut telah diundangkannya Permendagri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, telah ditetapkan Perbup Cilacap No 48 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam Wilayah Kab Cilacap; bahwa dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pembangunan saran dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, maka Perbup Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang perubahan atas Perbup Cilacap No 48 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam Wilayah Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 9 tahun 2-16; Perda Kab Cilacap no 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 48 tahun 2019
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 206 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang BLUD, menyebutkan bahwa BLUD mengembangkan dan menrapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Perkada; bahwa dalam rangka mendukung pelayanan dan menjamin akuntabilitas keuangan pada BLUD UPTD Puskesmas di Kab Cilacap, perlu mengembangan dan menerapkan sistem akuntansi sesuai standar akuntansi yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan pada BLUD UPTD Puskesmas di Kab Cilacap;
UU no 13 tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 15 Tahun 2004; UU no 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 14 Tahun 2005; PP No 23 Tahun 2005; PP No 30 Tahun 2011; PP No 71 Tahun 2010; PP No 27 tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, sistem akuntansi BLUD UPTD Puskesmas, Pelaporan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 207 Tahun 2019
blud - pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 207, BD.2019/NO.207
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional pelayanan dan operasional umum di UPTD Puskesmas di Kab Cilacap maka diperlukan fleksibilitas pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dalam tahun anggaran berikutnya; bahwa untuk memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan berdasarkan ketentuan Pasal 96 Permendagri No 79 tahun 2018 tentang BLUD, menyebutkan bahwa pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Perkada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas di kab Cilacap;
UU No 13 tahun 1950; UU no 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU no 36 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 47 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sisa lebih perhitungan anggaran PPK-BLUD, Prosedur Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 208 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang BLUD menyebutkan bahwa remunerasi diatur dengan perkada berdasarkan usulan pemimpin dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Remunerasi pada BLUD UPTD Puskesmas di Kab Cilacap;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 47 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang remunerasi, skor individu, formulasi, tindakan pelayanan kesehatan, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 209 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Ketiga pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan danpendapatan serta penerapan Pola Penerapan Keuangan BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyrakat yang efektif dan efisien, maka perlu mengoptimalkan potensi daerah pada BLUD UPTD Puskesmas melalui kerja sama dengan Pihak ketiga; bahwa kerja sama Pihak ketiga dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, sinergi, saling menguntungkan, itikad baik, kepastian hukum, persamaan kedudukan, transparan, adil dan mengutaman kepentingan pelayanan kepada masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang BLUD, menyebutkan bahwa tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Perkada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Ketiga pada BLUD UPTD Puskesmas di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 47 Tahun 2016; PP No 28 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pelaksanaan kerja sama, tahapan dan dokumen kerja sama, perubahan dokumen kerjsama, hasil kerjasama, penyelesaian perselisihan, berakhirnya kerjasama, pembinaan dan pengawasan, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 210 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Anggaran dan Panatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan penatusahaan keuangan yang paling sedikit memuat pendapatan dan belanja penerimaan dan pengeluaran, utang danpiutang, persediaan, aset tetap dan investasi serta ekuitas; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang BLUD, diatur dengan Perkada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Pelaksanaan Anggaran dan Penatausahaan Keuangan pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 47 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, asas dan prinsip, pengelola keuangan BLUD UPTD Puskesmas, tanggung jawab dan kewenangan pengelola, penatausahaan keuangan BLUD UPD Puskesmas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2019.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 211 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan pasal 64 ayat (3) Permendagri No 79 tahun 2018 tentang BLUD, menyebutkan bahwa UPTD/Badan Daerah yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra dan ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Perkada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat kesehatan Masyarakat di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 36 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 14 tahun 2005; PP No 23 Tahun 2005; PP No 30 tahun 2011; PP no 71 Tahun 2010; PP No 27 tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 213 Tahun 2019
pbb - perdesaan dan perkotaan - bentuk formulir SPPT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 213, BD.2021/NO.213
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kab Cilacap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010 tentang Pajak daerah di Kab Cilacap, menyebutkan bahwa saat terutangnya PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan pada saat diterimanya SPPT, sehingga telah ditetapkan Perbup Cilacap No 77 Tahun 2015 tentang Bentuk Formulir SPPT Perdesaan dan Perkotaan; bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraangkat Daerah Kab Cilacap, maka terdapat perubahan penulisan nomenklatur DPPKAD menjadi BPPKAD pada bentuk formulir SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan; bahan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor PBB Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu untuk melakukan upaya percepatan pelunasan tunggakan PBB P2 di Kab Cilacap, salah satunya dengan mencantumkan jumlah tunggakan PBB P2 pada bentuk Formulir SPPT yang berkenaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka ketentuan dalam Perbup Cilacap No 77 Tahun 2015 tentang bentuk Formulir SPPT PBB P2 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Bentuk Formulir SPPT PBB P2;
UU no 13 Tahun 1950; UU no 14 Tahun2 008; UU no 28 Tahun 2009; UU no 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 55 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bentuk formulir yang rinciannya tertuang dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 77 Tahun 2015 dicabut.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 214 Tahun 2019
penghasilan - tunjaNgan - pemerintah desa - badan permusyawaratan desa
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 214, BD.2021/NO.214
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) PP No 43 Tahun 2014 tentang Perpu No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Perpu No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah ditetapkan dengan Perbup/Walikota; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan bahwa besaran Tunjangan BPD ditetapkan oleh Bupati/Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang belanja desa, penghasilan tetap, tunjangan aparatur pemerintah desa, tambahan tunjangan aparatur pemerintah desa, jaminan sosial dan penerimaan lainnya yang sah, tunjangan badan permusyawaratan desa, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
