Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 185, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.185
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Seri, dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2021
ABSTRAK:
Didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Perda Kab CIlacap No 5 Tahun 2011. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap dilakukan melalui dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah berupa Kartu e-Retribusi dan Karcis. Dalam rangka tertib administrasi dan mempermudah pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar melalui Karcis, perlu diatur bentuk, ukuran, warna, seri dan isi karcis Retribusi Pelayanan Pasar.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Bentuk, ukuran, warna, seri, dan isi karcis Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2021. Diatur tentang Ketentuan Umum; Pembayaran Retribusi; Bentu, Ukuran, Warna; Seri dan Isi Karcis Retribusi; Pencetakan, Penyimpanan dan Pendistribusian Karcis; Pemusnahan Karcis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 186 Tahun 2020
PERBUP Kab. Cilacap No. 46 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah
Mengubah :
PERBUP Kab. Cilacap No. 166 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 186, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.186
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut berlakunya PP No 72 Tahun 2019. Didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Permendagri No 12 tahun 2017. Sebagai tindak lanjut surat Gubernur Jateng No. 061/19557 tanggal 27 Desember 2017. Terkait pembentukan UPTD Instalasi Farmasi atau UPTD INstansi Perbekalan Kelas A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Instalasi Perbekalan maka Perbup Cilacap No 166 Tahun 2020 perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 30 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 36 Tahun 2009; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; Perda Kab CIlacap No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Perbup Cilacap No 166 Tahun 2020. Pejabat yang menduduki jabatan pada UPTD DInas Kesehatan Kabupaten Cilacap berdasarkan PErbup Cilacap No. 15 Tahun 2018 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Perbup Cilacap No 119 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali UPT Pemadam Kebakaran Kelas A dan UPT Instalasi Perbekalan Kelas A tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Ketentuan Pasal 99 dalam Perbup Cilacap No. 166 Tahun 2020 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 190 Tahun 2019
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 272 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019
dana desa - pembagian - penetapan rincian - pedoman penggunaan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 190, BD.2019/NO.190
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 272 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019;
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 22 PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Bupati Cilacap telah menetapkan Perbup Cilacap No 272 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa setiap Desa di kab Cilacap TA 2019 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Cilacap; bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setaip desa di Kab Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 272 Tahun2 018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa setiap Desa di kab Cilacap TA 2019 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Perubahan atsa Perbup Cilacap No 272 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa setiap Desa di kab Cilacap TA 2019 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap TA 2019;
UU no 13 tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU no 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 tahun 2014; Perpres No 129 tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 7 tentang penetapan rincian dana desa berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi dan alokasi formula.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 272 Tahun 2018
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 191 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan yang fungsional, tertib, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungan, perlu dikendalikan melalui mekanisme perizinan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kab Cilacap No 12 Tahun 2011 tentanG retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab Cilacap No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kab Cilacap, menyebutkan bahwa Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan diatur lebih lanjut dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Tata Cara Permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2002; UU no 26 Tahun 2007; UU No 28 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 36 Tahun 2005; Perpres No 97 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap 11 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 13 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 16 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, persyaratan dan tata cara permohonan IMB, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 192 Tahun 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa Pemda Cilacap telah memiliki Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2011 tentang retribusi IMB di Kab Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2011 tentang retribusi IMB di Kab Cilacap; bahwa dalam pelaksanaannya terhadap tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan indeks harga, sehingg aperlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan peninjauan tarif retribusi dimaksud dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Perkada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2011 tentang retribusi IMB di Kab Cilacap, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2011 tentang retribusi IMB di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2002; UU no 26 Tahun 2007; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 36 Tahun 2005; PP No 69 tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 97 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No 11 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan besarnya harga dasar bangunan dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 193 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Permendagri No 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Perkada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 15 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2006; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 14 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2017; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan penyelesaian kerugian daerah, informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah, penyelesaian kerugian daerah, penentuan nilai kerugian daerah, penagihan dan penyetoran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian, kadaluwarsa, penghapusan piutang atas kerugian daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
38 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 196 Tahun 2019
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan - pedoman pemungutan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 196, BD.2019/NO.196
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 67 Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kab Cilacap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab Cilacap No 18 tahun 2010 tentang pajak Daerah di Kab Cilacap, menyebutkan bahwa setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dipungut pajak dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Cilacap;
UU No 13 tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 55 tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nama, objek, dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak, saat tertangnya pajak, tata cara pembayaran dan penetapan, penagihan, keberatan dan banding, pengurangan, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif kepada wajib pajak, tata cara pelaporan pejabat pembuat akta tanah/notaris dan instansi yang membidangi pelayanan lelang negara dan pertanahan, tata cara penelitian dan pemeriksaan, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 197 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Dokumen Pemilihan pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, menyebutkan bahwa Kepala daerah dapat menindaklanjuti pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/perkada; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Permen PUPR No 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi melalui Penyedia, menyebutkan bahwa Permen ini menjadi acuan bagi pemda dalam menyusun dokumen pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia; bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta dalam rangka mewujudkan pengadaan yang efisien, efektif, akuntabel, memenuhi tata nilai pengadaan, kompetitif serta mempunyai perang penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian di daerah, maka perlu menetapkan Perbup tentang Standar Dokumen Pemilihan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Standar Dokumen Pemilihan pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, standar dokumen pemilihan, penyedia pekerjaan konstruksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 198 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang BLUD, menyebutkan bahwa BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat; bahwa berdasarkan Kebup Cilacap No 446/37/36/TAHUN 2012 tentang Penetapan Status Rumah Penuh BLUD RSUD majenang Kab Cilacap, telah menetapkan Status Rumah BLUD kepada UPTD BLUD RSUD Majenang Kab Cilacap yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan serta imbal hasil yang wajar berdasarkan akuntansi biaya pada UPTD BLUD RSUD Majenang, maka Perbup Cilacap No 73 tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kesehatan pada BLUD RSUD Majenang, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada UPTD BLUD RSUD Majenang Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2004; UU no 29 tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; Uu No 28 tahun 2009; Uu No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 tahun 2014; UU no 4 Tahun 2019; PP No 51 Tahun 2009; PP No 71 Tahun 2010; PP No 101 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 1 Tahun 2008; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kebijakan tarif, komponen tarif layanan, kegiatan yang dieknakan tarif, pola perhitungan tarif, pengelolaan dan pemanfaatan penerimaan RSUD, kebijakan, pemakaian sarana dan prasarana RSUD, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan dan pengelolaan piutang, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran tarif, pembebasan tarif layanan, pelaksanaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 73 tahun 2015 dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 115 Tahun 2016.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 200 Tahun 2019
PERBUP Kab. Cilacap No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
Mengubah :
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Camat di Kabupaten Cilacap
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Camat di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan emndekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografis daerah yang mengoptimalkan peran kecamatan dalam memberikan pelayanan publik serta sebagai tindak lanjut Permendagri no 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka telah ditetapkan Perbup Cilacap No 86 tahun 2014 tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Camat di Kabupaten Cilacap; bahwa sebagai tindak lanjut PP No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, maka dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dilakukan reformasi peraturan Perizinan Berusaha, sehingga Perbup Cilacap No 86 tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Camat di Kab Cilacap, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang perubahan Kedua atas Perbup Cilacap No 86 Tahun 2014 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan kepada camat di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2008; PP No 96 Tahun 2012; PP No 2 Tahun 2018; PP No 24 tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 dan Pasal 3 tentang pelayanan perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2014
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
