Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan secara Swakelola Tipe IV
ABSTRAK:
bahwa Pancasila sebagai cerminan nilai dan moralitas bangsa,
secara hierarkis telah diatur dalam ketentuan Konstitusi,
sebagaimana diuraikan dalam batang tubuh UUD 1945 dalam
Pasal 18 UUD 1945 yang mengamanatkan kebijakan Otonomi
Daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan di
daerah dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat dan mewujudkan jaminan terpenuhinya
kesejahteraan masyarakat, upaya tersebut salah satunya
diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana kelurahan guna kemakmuran
masyarakat; bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan
partisipasi masyarakat khususnya dalam kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan diperlukan
mekanisme teknis pelibatan masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan melalui Swakelola Tipe IV;
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan diperlukan mekanisme teknis
pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan melalui Swakelola Tipe IV; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Secara Swakelola Tipe IV;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan secara Swakelola Tipe IV, Dokumen Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan secara Swakelola Tipe IV, Besaran dan Tata Cara Penggunaan Biaya Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan secara Swakelola Tipe IV, Pembiayaan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
44 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permensos No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir MIskin dan Orang Tidak Mampu menyebutkan bahw mekanisme Verifikasid an Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilaksanakan p;eh Pemerintah Daerah Kabupaten. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlu menetapkan mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Cilacap.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No, 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Uu No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya; PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaen Cilacap. Ruang lingkup pengaturan ini Peraturan Bupati ini meliputi Mekanisme Pendataan dan Verifikasi Validasi Data Fakir MIskin dan Orang Tidak Mampu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap, maka agar dalam penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dapat berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu adanya Petunjuk Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
Bab III Perizinan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
Bab IV Sanksi Administrasi
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas kepada Kepala Upt,Pengawas Sekolah,Penilik,Kepala Sekolah, Pegawai, Guru, dan Penjaga Sekolah Yang Bertugas di Kecamatan Kampung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan tempat bertugas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah terpencil dan memiliki tingkat kesulitan tinggi ; bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala UPT, Pengawas Sekolah, Penilik, Kepala Sekolah, Pegawai, Guru dan Penjaga Sekolah yang bertugas di Kecamatan Kampung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab strategis sebagai pelaksana dan penyelenggara Pemerintah serta pelayanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas Kepada Kepala UPT, Pengawas Sekolah, Penilik, Kepala Sekolah, Pegawai, Guru, dan Penjaga Sekolah Yang Bertugas di Kecamatan Kam pung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas Kepada Kepala UPT, Pengawas Sekolah, Penilik, Kepala Sekolah, Pegawai, Guru, dan Penjaga Sekolah Yang Bertugas di Kecamatan Kam pung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2012.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama, Objek dan Subjek Pajak
Bab III Dasar Pengenaan, tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Bab IV Saat Terutangnya Pajak
Bab V Tata Cara Pembayaran dan Penetapan
Bab VI Penagihan
Bab VII Keberatan dan Banding
Bab VIII Pengurangan dan Keringanan Pajak
Bab IX Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak
Bab X Tata Cara Pelaporana Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Instansi Yang Membidang Pelayanan Lelang Negara dan Pertanahan
Bab XI Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan
Bab XII Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Bab XIII Pelaksanaan, Pemberdayaan dan Pengawasan
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2018
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN - UPTD
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2018/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Dinas atau Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPTD kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang pembentukannya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis; bahwa sebagai tindak lanjut surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 061/19557 Perihal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tanggal 27 Desember 2017 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang UPTD yang terdiri dari UPTD Rumah Susun Sederhana Kelas B, UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah Timur Kelas B dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah Barat Kelas B, termasuk diatur juga mengenai kedudukan dna tugas, tugas, susunan organisasi untuk masing-masing UPTD. Diatur juga mengenai tata kerja dan kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali UPT Pemadam Kebakaran Kelas A dan UPT Instalasi Perbekalan Kelas A tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerima Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Miskin/Rentan Terkena Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Bahwa penyebaran Covid-19 terus meningkat yang berakibat menimbulkan kerugian materiak yang cukup besar dan dapat mengakibatkan kematian, serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi warga yang terkena dampak penyebaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan kegiatan JPS berupa pemberian Bantuan Sosial Tunai. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kegiatan JPS berupa pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada waga terkena dampak Covid-19 Kabupaten Cilacap, perlu menetapkan pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaan penerima Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa TEngah; UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah PEnyakit Menular; UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; kriteria, jenis, besaran dan mekanisme; pembiayaan; monitoring dan evaluasi; pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup Cilacap No. 99 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerima Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Miskin/ Rentang Terkena Dampak Covid-19 di Kabupaten CIlacap Tahun 2020 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Cilacap No. 158 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Cilacap No. 99 Tahun 2020 tentang Perunjuk Teknis Pelaksanaan Penerima Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Miskin/ Rentan Terkena Dampak Covid-19 di Kabupaten Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2019
bencana - pusat pengendalian operasi penanggulangan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2019/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana mulai dari pra bencana, saat tangggap darurat dan pasca bencana, maka perlu adanya upaya-upaya penanggulangan yang sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat, dan tepat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa untuk kecepatan informasi, koordinasi, dan komunikasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana perlu dibentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme kerja dan standar oeprasional prosedur, pembiayaan yang dibebankan pada APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
50 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan
mendorong pemerintah daerah menuju e-government guna
terwujudnya good governance; bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui strategi
penerapan teknologi informasi, salah satu upaya yang
dilakukan adalah melindungi kerahasiaan, keutuhan dan
ketersediaan aset informasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap dari berbagai ancaman keamanan
informasi, sehingga perlu melakukan pengelolaan keamanan
informasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Sistem Manajemen Keamanan
Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sumber Daya, Standar dan Prosedur, Pengendalian, Manajemen Risiko, Mekanisme Penyelenggaraan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
55 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap dan Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap Guna Melaksanakan Kerja Sama Investasi Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama Untuk Optimalisasi Pelayanan Kota CIlacap
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (8) dan Pasal 108 ayat (8) PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kerja sama, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam rangka optimalisasi pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap di wilayah pelayanan Kota Cilacap, perlu dibangun pipa Jaringan Distribusi Utama Kesugihan - Cilacap. Perusda Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, sehingga diperlukan sinergi dalam bentuk kerja sama antar Badan Usaha Milik Daerah.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penugasan; Pelaksanaan Penugasan; Pembinaan dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
