Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 14 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERWAL NOMOR 5 TAHUN 2024...nah dan Bangunan.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 5, BD 2024 (5): 37 hlm.

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5), Pasal 90 ayat (3), Pasal 94 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024.
Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur : a. objek, subjek dan wajib BPHTB; b. dasar pengenaan dan saat terutangnya Pajak; dan c. tata cara pernungutan BPHTB, meliputi: 1. penelitian SSPD BPHTB; 2. pelaporan; 3. pembayaran dan penyetoran; 4. pemeriksaan pajak; 5. surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak; 6. penagihan pajak; 7. kedaluarsa penagihan pajak; 8. penghapusan piutang pajak; 9. keberatan dan banding; 10. gugatan pajak; 11. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya; 12. pembetulan dan pembatalan ketetapan; dan 13. pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
37 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Untuk Perhitungan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Mataram No. 08 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

Download file:

PERWAL NOMOR 4 TAHUN 2024...faatan Air Tanah.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 4, BD 2024 (4): 13 hlm.

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Untuk Perhitungan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 63 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air tanah untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 63 Tahun 2017.
Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi: a. faktor-faktor dalam menghitung besaran NPA; b. komponen penentuan NPA; 1. komponen sumber daya alam f(S); dan 2. komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah f(P); dan c. tata cara penghitungan NPA.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
13 Halaman

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Peraturan Walikota Matara...or 2 Tahun 2024_.pdf

Pajak Reklame - Tata Cara Pemungutan

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 2, BD 2024 (2) : 33 hlm

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kola Mataram Nomor l Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
UU No. 4 Tahun 1993; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Matararn Nomor 1 Tahun 2024;
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame. Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur : a. objek, subjek dan wajib pajak reklame; b. dasar pengenaan pajak, nilai kontrak, dan nilai sewa reklame atas penyelenggaraan reklame sendiri; c. tarif dan cara penghitungan pajak reklame; d. saat terutangnya pajak; e. tata cara pemungutan pajak reklame

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
33 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERWAL NOMOR 1 TAHUN 2024... dan Perkantoran.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 1, BD 2024 (1): 41 hlm.

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 94 ayat (4), dan Pasal 95 ayat (11) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024.
Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur: 1. objek, subjek dan wajib PBB-P2; 2. dasar pengenaan dan tarif Pajak; 3. tahun Pajak dan saat terutangnya Pajak; 4. tata cara pemungutan PBB-P2 meliputi : a. pendaftaran, pendataan dan penilaian Pajak; b. penetapan besaran pajak terutang; c. pembayaran dan penyetoran; d. pemeriksaan Pajak; e. surat tagihan Pajak; f. penagihan Pajak; g. kedaluwarsa penagihan Pajak; h. keberatan dan banding; 1. gugatan Pajak; j. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/ a tau sanksinya; dan k. penghapusan piutang Pajak.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
41 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT