Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaSistem Pengendalian InternStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Magelang No. 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Bupati Magelang
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Dan
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magelang,
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang
Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 32
Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengendalian Kegiatan
Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012
perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengendalian Kegiatan
Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada lampiran, penghapusan BAB III PEMBANGUNAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DESA/ KELURAHAN, BANTUAN ASPAL DAN SEMEN, perubahan BAB IV PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2012.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2011 diubah.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2009
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN - RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2009/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (10)
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan
Struktural Pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rincian tugas Jabatan Struktural pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2009.
28 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA - LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN - pedoman pembentukan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD.2008/No.25
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan peran serta
masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan
dan sosial kemasyarakatan perlu didukung oleh
Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra
Pemerintah Desa atau Lurah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pedoman Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Desa atau Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang omor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis, pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, kepengurusan, masa bhakti, hubungan dan tata kerja, pendanaan, pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2002 dicabut.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kondisi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan kondisi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kriteria penerima TPK, penilaian kinerja, penghitungan TPK, pengurangan TPK, pembayaran, pembebanan anggaran, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016.
Keputusan Bupati Nomor 180.182/723/KEP/02/2015 dicabut. Keputusan Bupati Nomor 180.182/724/KEP/02/2015 dicabut.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial
Bab III Pengembalian Sisa Dana
Bab IV Monitoring dan Evaluasi
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 1 dan Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 2 Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai
dengan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pelaksanaan
kegiatan belajar mengajar yang efisien dan efektif; bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam
pembiayaan dan operasional kegiatan belajar mengajar perlu
melaksanakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang
dipandang memungkinkan dan saling berdekatan; bahwa Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 1 dan Sekolah Dasar
Negeri Sumberejo 2 Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
terletak di lokasi yang berdekatan sehingga dapat dilakukan
penggabungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri
Sumberejo 1 dan Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 2 Kecamatan
Ngablak Kabupaten Magelang;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penggabungan Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 1 dan Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 2 Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. Nama Sekolah Dasar tersebut menjadi Sekolah Dasar
Negeri Sumberejo 1 Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. Murid yang berasal dari Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 2 akan dimutasikan ke sekolah induk hasil penggabungan atau menyesuaikan keputusan wali murid untuk masuk ke sekolah yang dikehendaki. Guru dan pegawai teknis Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 2 akan dimutasikan ke sekolah induk penggabungan atau Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kabupaten Magelang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 yang efisien dan efektif, perlu menyusun Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
151 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Hukum
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati magelang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan umum, fasilitasi, pelayanan administrasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan harmonisasi di bidang pembentukan produk hukum daerah, penyebarluasan produk hukum, kajian dan evaluasi produk hukum, serta layanan bantuan hukum dan hak asasi manusia. bahwa agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara komprehensif perlu melakukan integrasi pelayanan hukum dengan aparat penegak hukum dan instansi vertical.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang. Peraturan Bupati Magelang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Mengatur Pelayanan bidang hukum yaitu : Ketentuan Umum, Jenis Pelayanan Bidang Hukum, Penerima Layanan Bidang Hukum, Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Hukum, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kabupaten Magelang Tahun 2019 No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu dasar dalam penyusunan RKA-SKPD adalah Analisis Standar Belanja;
b. bahwa Analisis Standar Belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Analisa Standar Belanja sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : ASB mencakup pengaturan mengenai:
a. kewajaran beban kerja;
b. kewajaran biaya setiap kegiatan; dan
c. proporsi obyek belanja.
Struktur ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
a. deskripsi;
b. pengendali belanja;
c. satuan pengendali belanja tetap;
d. satuan pengendali belanja variabel;
e. besaran alokasi obyek belanja;
f. rumus penghitungan belanja total;
g. alokasi obyek belanja; dan
h. efektifitas pelaksanaan kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Analisa Standar Belanja (Berita Daerah
65 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi
Di Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa Kawasan Gunung Merapi memiliki potensi bahan
galian akibat letusan Gunung Merapi, sehingga diperlukan
pengaturan mengenai usaha pertambangan di kawasan
tersebut; bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 1204 K/30/MEM/2014
tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan
Bali, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan
penambangan; bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pengusahaan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung
Merapi sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan,
sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Usaha Pertambangan pada
Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1204 K/30/MEM/2014; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perizinan, waktu kegiatan penambangan dan ketentuan pemuatan hasil tambang, kewajiban dan larangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP, kegiatan penambangan di luar wilayah pertambangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2014.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2011 dan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/1/25/2011 dicabut.
9 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
