Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui pemungutan retribusi izin trayek. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Penumpang Umum Angkutan Darat dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu disesuaikan.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005.
Dalam PERDA ini diatur mengenai Golongan Retribusi Izin Trayek; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi; Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek; Wilayah Pemungutan dan Masa Retribusi; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Penagihan Sanksi Administratif; Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah : - Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (P-PKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemrintah Daerah (RKPD) Induk Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021
- Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (P-PKPD) dijadikan sebagai landasan penyusunan kebijakan Umum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafos Anggaran Sementara (PPAS)serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD)
- Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (P-PKPD) memuat Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja pembanguanan daerah tahun berjalan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ,rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keunagan daerah,rencana program dan kegiatan prioritas daerah
- berdasarkan ketentuan pasal 355 ayat (1) pperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah,tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan Rencana kerja pemrintahan Daerah,perubahan Rencana kerja pemerintahan Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala Daerah
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU NO 25 Tahun 2004;UU NO 33 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 2 Tahun 2020;PP No 13 Tahun 2019;Permendagri No 80 Tahun 2015;Permendagri No 86 Tahun 2017;Permendagri No 90 Tahun 2019;Permendagri No 18 Tahun 2020;Permendagri No 40 Tahun 2020;Permendagri No 77 Tahun 2020;Pergub No 56 Tahun 2020;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 3 Tahun 2019;Perbup No 25 Tahun 2020;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : ketentuan Umum , Maksud dan Tujuan , Sistematika perubahan RKPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2018
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 131 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018
Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 131 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018 ABSTRAK Dasar Pertimbangan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 131 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk mengakomodir usulan SKPD/OPD menggeser antara rincian objek belanja berkenaan dan dalam jenis belanja berkenaan maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2001, UU No.23 Tahun 2014, PP No,20 Tahun 2001, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2005, PP No,54 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.57 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.71 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2012, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri No.33 Tahun 2017, Perda Kab. OKI No.19 Tahun 2017, Perbup OKI No.16 Tahun 2014, dan Perbup Kab.OKI No.131 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penjabaran APBD dan pelaksanaan perubahan penjabaran APBD TA 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 131 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatı Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Standar Bıaya Kabupaten Ogan Komerıng Ilır Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk mengakomodir beberapa jenis belanja atau biaya-biaya lainnya yang belum diatur didalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP RI No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 20 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015; Peraturan Menteri Sosial No. 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018; Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2019; Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 3 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 352 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 30 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 63 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur perubahan ketentuan pada Lampiran I dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 berupa tambahan beberapa satuan standar biaya untuk mengakomodir beberapa jenis belanja dan biaya-biaya lainnya yang belum tercantum didalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Standar Bıaya Kabupaten Ogan Komerıng Ilır Tahun Anggaran 2019
4 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 18 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai
ABSTRAK:
Wilayah perairan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari sungai dan rawa termasuk lebak dan lebungnya merupakan karunia Tuhan karena mengandung Sumber Daya Ikan yang besar dan karena itu harus dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pengelolaan sumber daya ikan harus digunakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan/atau berusaha, peningkatan taraf hidup petani/nelayan kecil, pembudidayaan ikan dan pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, dan demi terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2008 belum dapat menampung kondisi khusus dan dinamika masyarakat sekitar dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan ketentuan pengelolaan lebak, lebung dan sungai yang dapat memenuhi asas pemerataan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.1 2 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 1985.
Dalam PERDA ini diatur mengenai Maksud Dan Tujuan; Objek Pengelolaan Lebak, Lebung Dan Sungai; Pengelolaan Lelang Lebak, Lebung Dan Sungai; Pembagian Hasil Lelang; Perlindungan Dan Pengawasan Sumber Daya Ikan Di Lebak, Lebung Dan Sungai; Kewajiban Dan Larangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan
Harta
Kekayaan
Dı
Lıngkungan
Pemerıntah
Tentang
Penyelenggara
Negara
Kabupaten
Ogan
Komerıng Ilir
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melaporkan harta
kekayaan yang dimilikinya kepada komisi Pemberantasan Korupsi
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tanggal 9 Desember 2004; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2012; Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No. 08/01/10/2016 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) meliputi pihak yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN, proses penyampaian LHKPN, tim pengelola LHKPN, pihak yang melakukan pengawasan,dan tata cara penjatuhan sanksi beserta sanksi apabila tidak menyampaikan LHKPN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kemetrologian
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (4) ,pasal 16 ayat (3) pasal 22 ayat (3) dan pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomnor 2 Tahuun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang maka perlu adanya acuan bagi masyarakat dan Dinas perdagangan sebagai petunjuk pelaksana dalam melaksanakan tugasnya serta semua pihak yang berkepentiangan
- Bahwa pelayanan Kemetrologian bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan umum /konsumen atas jaminan kebenaran hasil pengukuran
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 2 Tahun 1981;UU No 8 Tahun 1999;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2009;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 12 Tahun;Permendagri No 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Perdagangan No 115/M-DAG/PER/2018 ;Perda No 2 Tahun 2020
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Ruang Lingkup,Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP,Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi,Tata cara pembiayaan Retribusi,Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kadarluearsa,Tata cara penagihan,Tata cara pengurangan,keringanan dan pembebasan Retribusi ,Tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi,Insentif Pemungutan ,Kerja sama,Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
17 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 56 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati nomor 87 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Organisasi dan Tata - Kerja - Satuan - Polisi - Pamong Praja dan Pemadam - Kebakaran - Kabupaten - Ogan Komering Ilir
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2021/No.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan persetujuan Gubernur Sumatera
Selatan melalui surat Nomor 061/4170/VII/2021 dan berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 87
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum sehingga perlu diganti
Dasar hukum dalam peraturan ini :UU No 28 Tahun 1959;UU No 12 Tahun 2011;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;PP No 79 Tahun 2005;PP No 18 Tahun 2016 agaimana telah
diubah dengan PP No 72 Tahun
2019 ;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021Perda No 2 Tahun 2016 bagaimana telah
diubah dengan Perda No 3 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi,Unit pelaksana teknis daerah,kelompok jabatan fungsional,tata kerja,ketentuan peralihan,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Bupati nomor 87 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
17 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2021
PETUNJUK - TEKNIS - PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN - RETRIBUSI -PELAYANAN - KEPELABUHAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2021/No.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : - Bahwa Retribusi Pelayanan dan penyeberangan di Air sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 17 Tahun 2015
- perlu di atur pelaksanaan agar tercipta suatu kepastian hukum dan dapat diselengarakan secara efektif dan efisien
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2008;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 14 Tahun 2000;PP No 51 Tahun 2002;PP No 61 Tahun 2009;PP No 20 Tahun 2010;Peraturan Menteri Perhubungan No 52 Tahun 2012 ;Peraturan Menteri Perhubungan No PM 15 Tahun 2014;Keputusan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 1988;Keputusan Menteri PerhubunganNo 73 Tahun 2004;Keputusan Menteri Perhubungan No SK.117/M/70 ;Keputusan Menteri Perhubungan No 55 Tahun 2007;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 17 Tahun 2015
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Tata cara Pemungutan ,Tata cara pembayaran ,penentuan tempat pembayaran angsuran dan penudaan pembayaran retribusi ,Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran /peringatan,Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan ,keringan dan pembebasan Retribusi,Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi,Tata cara pepngahpusan piutang retribusi yang kedaluwarsa,Tata cara pemeriksaan retribusi,pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ,insentif pemungutan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu promotif dan preventif melalui gerakan masyarakat sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat. Untuk menginternalisasi program gerakan masyarakat hidup sehat maka perlu dukungan organisasi perangkat daerah melalui kegiatan lintas program dan lintas sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran mulai tahun 2018. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang gerakan masyarakat hidup sehat.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah : UU No.25 Tahun 1959, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2014, Peraturan Presiden No.42 Tahun 2013, Permenkes No.1 Tahun 2013, Permenkes No.3 Tahun 2014, Permenkes No.41 Tahun 2014, Pergub No.25 Tahun 2017, Perda OKI No.3 Tahun 2016, dan Perda No.9 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang ketentuan umum pengertian, definisi, istilah, tujuan germas, tugas pokok, fungsi dan kewenangan OPD dalam germas, perencanaan dan penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
