Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 177 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 28 Tahun 2019

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
PERBUP NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG ZAKAT.pdf

Abstrak

ZAKAT

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2019/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

ABSTRAK:

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 5 ayat (5) , pasal 6 ayat (2), pasal 26 ayat (5), dan pasal 28 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu membentuk Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Wajo dalam rangka optimalisasi, dan pembinaan pengelolaan zakat yang lebih profesional, akuntabel, dan transparan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat pada Kabupaten Wajo

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
Pengelolaan Zakat
16

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 28 Tahun 2011

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah TA 2010

APBD

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2011/NO.28

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah TA 2010

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lam bat 6 ( enam) bu Ian setelah tahun anggaran berakhir; b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2010;
i ? lrtt : , .: .:,i ' • .: I" '. • 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahurr 1959\ten Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Ne·gara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Iernbaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dart Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara' Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 7, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); ii SK Peraturan Daaerah 2010 CGMI --- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ··Pemerll<saan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerlntah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negera Nornor 4139); SK Peraturan Dccernh'zoto iii ::1,1,t; .,; ��·:/ ", {�\:·( ·,}�··. . 16. Peraturan Pernerlntah-sreomor-o Kedudukan Protokoler dan Keuangan>P · . . , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran ,Neg 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor·,4416)! sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4629); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); . 19. Peraturan Pemerintah Nomor ·54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran St< Peraturan Daaerah 2010 iv diubah dengan Peraturan Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2010 Nomor 110); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; SK Peroturon Daaerah 2010 I. v 30. Peraturan tentang Anggaran Pendapatan, Tahun Anggaran 2010; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 Pasal 1 1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 berupa Laporan Keuangan memuat: • a. Laporan Realisasi Anggaran; JI.< b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan Atas Laporan Keuangan. 2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah I perusahaan daerah. Pasal 2 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a tahun anggaran 2010 sebagai berikut : SK Peroturan Daaerah 2010 vi a. Pendapatan b. Belanja Surplus/ defisit c. Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp. Rp. 648.163.056.534,74 <''. Rp. 3.114.672·.63i,15 Rp. 58.127.464.895,06 Rp. 1.536.891.232,50 Rp. 56.590.573.662,56 Pasal3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : ( 1) Selisih anggaran denga1 realisasi pendapatan Rp. (18.500.712.521,11) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 669.778.441.690,00 b. Realisasi Rp. 651.277.729.168,89 Selisih lebih/(kurang) Rp. (18.500.712.521,11) (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp.(75.737.809.121,87) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran belanja Setelah Perubahan Rp. 723.900.865.656,61 b. Realisasi Rp. 648.163.056.534,74 Selisih lebih/(kurang) Rp. (75.737.809.121,87) (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.57.237.096.600,76 dengan rincian sebagai berikut: a. Surplus/defisit Setelah Perubahan Rp. (54.122.423. 966,61) b. Realisasi Rp. 3.114.672.634,15 Selisih lebih/(kurang) Rp. 57 .237 .096.600, 76 ( 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp, 0.45 dengan rincian sebagai berikut: sejumlah sejumlah a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 58.127.464.894,61 b. Realisasi SK Peraturan Daaerah 2010 Rp. 58.127.464.895,06 Selisih lebih/(kurang) Rp. 0.45 vii Rp. 1.536.891.232,50 Selisih lebih/(kurang) Rp. (2.468.149.695,50) Setelah Perubahan b. Realisasi ,:�lz�: (5) Selisih anggaran dengan realisasl perig'eluara, " ' Rp,(2.468.149.695,50) denqan rincian sebagai berikut: , a. Anggaran pengeluaran Pemblayaan Rp. 4.005.040.928,00 • ( 6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.2.468.149.695,95 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Pembiayaan neto Setelah Rp. 54.122.423.966,61 Perubahan b. Realisasi Rp. 56.590.573.662,56 Selisih lebih/(kurang) Rp. 2.468.149.695,95 Pasal4 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut: a. Jumlah Aset Rp. 1.955.202.763.289,37 b. Jumlah Kewajiban Rp. 6.816.424.289,02 c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.948.386.339.000,35 PasalS Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut: a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2010 Rp. 58.011.449.355,06 Rp. 59.710.618.220,71 e. Arus kas dari aktivitas non anggaran f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2010 d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 154.360.373.363,15 c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan Rp.(151.245.700.729,00) , Rp. (1.480.606.743,50) Rp. (11.224.093,00) Pasal6 Catatan atas Laporan laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf SK Peraturan Daaerah 2010 viii d Tahun anggaran 2010 memuat informasi kualitatif atas pos-pos laporan keuanqan. Pasal 7 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran I. 7 Lampiran 1.8 b. Lampiran II c. Lampiran III d. Lampiran IV Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah rnenurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Piutang Daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Neraca Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan PasalS Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : a. La po ran kinerja tercantum dalam Lampi ran V peraturan daerah ini. b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini. SI< Peraturan Daaerah 2010 ix Bupati Wajo menetapkan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penqundanqan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2011.
18

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 29 Tahun 2011

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NO. 29 RETRIBUSI PASAR.pdf

Abstrak

retribusi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD.2011/NO.42

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK:

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang dimaksud; peningkatan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi keperluan sehari-hari di Kabupaten Wajo memerlukan ketersediaan pasar yang cukup, dengan tetap mengutamakan aspek kebersihan, keindahan, keteraturan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat dan lingkungan; disamping keberadaan pasar, terdapat pedagang kaki lima yang merupakan realitas pembangunan yang seharusnya dibina dan dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo, sehingga tidak menimbulkan kesemrawutan dan disamping itu dapat menjadi salah satu wadah berkembangnya usaha-usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dan besar di Kabupaten Wajo.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan ; 8. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Pidana 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo, sebagaimana telah dirubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Legislasi Daerah.
MENGATUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2011.
31 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2019

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kependudukan dan Perkawinan

Abstrak

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAjO NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2019/NO.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 11 ayat (6), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 21 ayat (6), Pasal 23 A ayat (5), Pasal 26, Pasal 34 ayat (6), Pasal 36 ayat (9), Pasal 47 ayat (2), Pasal 50 ayat (3), Pasal 57, Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (4), Pasal 59 A ayat (2), Pasal 62 ayat (4), Pasal 65 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 83, Pasal 84 ayat (6), Pasal 85 ayat (5), Pasal 86 ayat (6), Pasal 89, Pasal 90 ayat (6), Pasal 100 ayat (2), Pasal 100 A ayat (4), Pasal 100 C ayat (2), Pasal 101 ayat (3), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 39 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 39 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010; 16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat dari perubahan alamat; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1449 ); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147 ); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766 ); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 8);
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UPTD KECAMATAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KELEMBAGAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PELAPORAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL PADA INSTANSI PELAKSANA PENDANAAN KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
67 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 30 Tahun 2011

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NO. 30 TTG PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (Autosaved)1.pdf

Abstrak

PEMAKAIAN-KEKAYAAN-DAERAH

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, LD.2011/NO.43

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK:

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Iahun 2000 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini. berdasarkan Pasal 127 huruf a Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi Daerah Kabupaten. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985, tentang perikanan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . eraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo.
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2011.
Mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah
17 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 31 Tahun 2011

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NO. 31 RET.TEMPAT PELELANGAN.pdf

Abstrak

retribusi-tempat-pelelangan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD.2011/NO.44

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

ABSTRAK:

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dimaksud. Retribusi Tempat Pelelangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan bagi daerah guna membiayai pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dan pemerintahan, sehingga perlu diatur pengelolaannya. pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2011.
22 HALAMAN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 31 Tahun 2018

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
PERBUP NOMOR 31 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN BALITA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2018/No.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 41 ayat (3) maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Balita;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 ); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542); 17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 254); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 5);
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 ); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542); 17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 254); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 5);

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
NOMOR 31 TAHUN 2018
9 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 33 Tahun 2011

RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NO. 33 TTG PELAYANAN TERA.pdf

Abstrak

retribusi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, LD.2011/NO.46

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

ABSTRAK:

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang dimaksud. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, sehingga perlu diatur pengelolaannya. pengelolaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo.
RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERAULANG.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2011.
17 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 34 Tahun 2011

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda NO. 34 TTG IMB.pdf

Abstrak

retribusi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 34, LD.2011/NO.47

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK:

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dimaksud; Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perlu di sesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Dasar Hukum: 1. Undang–undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang–undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 3. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 4. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang–undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 6. Undang–undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 7. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan; 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
MENGATUR TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2011.
23 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 36 Tahun 2011

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

Struktur Organisasi

Download :
PERDA NO. 36 TTG SEKRETARIAT 2011.pdf

Abstrak

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 36, LD.2011/NO.49

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

ABSTRAK:

Dalam rangka melakukan penyempurnaan kelembagaan guna mencapai efektifitas, optimalisasi, dan strategi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan dan penataan kembali struktur kelembagaan yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2011.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT