| ABSTRAK: |
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8,
Pasal 11 ayat (6), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (4),
Pasal 18 ayat (4), Pasal 21 ayat (6), Pasal 23 A ayat (5),
Pasal 26, Pasal 34 ayat (6), Pasal 36 ayat (9), Pasal 47
ayat (2), Pasal 50 ayat (3), Pasal 57, Pasal 58 ayat (5),
Pasal 59 ayat (4), Pasal 59 A ayat (2), Pasal 62 ayat (4),
Pasal 65 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77, Pasal 80,
Pasal 83, Pasal 84 ayat (6), Pasal 85 ayat (5), Pasal 86
ayat (6), Pasal 89, Pasal 90 ayat (6), Pasal 100 ayat (2),
Pasal 100 A ayat (4), Pasal 100 C ayat (2), Pasal 101
ayat (3), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Wajo Nomor 39 Tahun 2011 tentang
Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
Nomor 39 Tahun 2011 tentang Administrasi
Kependudukan;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3437);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Republik
Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 35 Tahun 2010;
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10
Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen
Pendaftaran Penduduk sebagai akibat dari perubahan
alamat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional; sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun
2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1449 );
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk
Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 147 );
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74
Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen
Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1766 );
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Pejabat Yang Menangani Urusan
Administrasi Kependudukan di Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional; sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2016;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 39
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan; sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8
Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2017 Nomor 8);
- HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
UPTD KECAMATAN
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
KELEMBAGAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PELAPORAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL PADA INSTANSI PELAKSANA
PENDANAAN
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
|
