Pencarian Peraturan

PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2014/No.05, TLD No.05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia sejak dini; b. bahwa Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik dan sempurna bagi Bayi sebab mengandung zat gizi yang paling sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Bayi; c. bahwa ........ -2- c. bahwa pemberian air susu ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi Ibu, dan merupakan hak asasi bagi Bayi; d. bahwa pencapaian derajat kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita dilakukan dengan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang pencapaiannya dapat diukur dari angka kesakitan dan kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Undang-Undang ..... -3- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 8. Undang-Undang ...... -4- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 13. Peraturan Pemerintah ...... -5- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031); 18. Peraturan ....... -6- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 5. Kesehatan ibu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap ibu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 6. Kesehatan .......... -7- 6. Kesehatan bayi adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap bayi untuk hidup aktif dan normal. 7. Kesehatan Anak Balita adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap anak balita untuk hidup aktif dan normal. 8. Pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita. 9. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan, memelihara, mencegah, mengobati dan memulihkan kesehatan perorangan dan masyarakat. 10. Perlindungan Kesehatan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak kesehatan ibu, bayi dan anak balita dalam pelayanan kesehatan dasar. 11. Peningkatan kesehatan adalah perubahan keadaan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. 12. Pendanaan kesehatan ibu, bayi dan anak balita adalah tatanan yang menghimpun berbagai sumber pembiayaan dari upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 13. Tenaga kesehatan yang melayani kesehatan ibu, bayi dan anak balita, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan ibu, bayi dan anak balita; serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 14. Kesehatan ......... -8- 14. Pemberi pelayanan kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan. 15. Sarana pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 16. Sarana pelayanan kesehatan pemerintah adalah sarana pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah. 17. Fasilitas pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak balita adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Balita baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/ atau masyarakat. 18. Masyarakat adalah perseorangan, suami, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 19. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui. 20. Ibu Nifas adalah ibu yang berada pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan. 21. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 (nol) sampai 28 (dua puluh delapan) hari. 22. Bayi adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 11 (sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari atau sebelum ulang tahun pertama. 23. Anak Balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan. 24. Sektor ....... -9- 24. Sektor Swasta adalah kantor dan/atau perusahaan yang berbadan hukum yang mempekerjakan kaum perempuan. 25. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. 26. ASI Ekslusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. 27. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses bayi menyusu sendiri segera setelah lahir melalui kontak kulit Ibu dan Bayi. 28. Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKDA adalah merupakan sistem pendataan kesehatan yang berpusat pada sebuah bank data (SIKDA Satu Pintu), dimana berisi data agregat yang berasal dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan. 29. Stimulasi Deteksi intervensi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas yang diselenggarakan melalui kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita. BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, non diskriminatif, dan norma-norma agama. Pasal 3 ...... -10- Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita adalah: a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita di seluruh wilayah Kabupaten Luwu; b. tersedianya seluruh sumber daya yang dibutuhkan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan Kabupaten untuk pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; c. terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui peningkatan penyelenggaraan upaya kesehatan bagi Ibu, Bayi dan Anak Balita; dan d. tercapainya penurunan angka kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. hak dan kewajiban; b. perlindungan dan peningkatan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; d. sumberdaya dan fasilitas kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; e. pembiayaan; f. peran serta Masyarakat dan Swasta; g. koordinasi .......... -11- g. koordinasi; h. pembinaan pengawasan dan pelaporan; dan i. sanksi. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 5 Setiap Ibu berhak: a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang standar selama kehamilan secara cuma-cuma di sarana pelayanan kesehatan pemerintah bagi Masyarakat; b. mendapat pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan; c. mendapatkan penanganan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas serta rujukan yang adekuat; d. mendapatkan informasi dan pelayanan tentang perawatan kehamilan, persalinan, nifas, IMD, ASI Eksklusif dan KB yang sesuai dengan kondisi Ibu dan berdasarkan pilihan Ibu, serta pendidikan kesehatan reproduksi lainnya termasuk skrining HIV/AIDS; e. mendapatkan pelayanan pencegahan Anemia dengan menyediakan zat besi saat hamil dan masa nifas; f. mendapatkan pelayanan pencegahan kekurangan vitamin A dengan menyediakan kapsul vitamin A bagi Ibu nifas; dan g. mendapatkan pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta saat hamil. Pasal 6 ....... -12- Pasal 6 Setiap Bayi baru lahir berhak mendapatkan: a. pelayanan kesehatan yang adekuat untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya; dan b. IMD, rawat gabung dengan Ibunya, ASI eksklusif, injeksi Vitamin K, Kapsul vitamin A dan imunisasi dasar. Pasal 7 Setiap Bayi dan Anak Balita berhak mendapatkan: a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; b. pelayanan kesehatan yang berkualitas di sarana pelayanan kesehatan untuk memulihkan gangguan kesehatannya, imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas, ASI eksklusif, MP-ASI dan mendapatkan ASI sampai usia 2 (Dua) Tahun atau lebih, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan; dan c. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan Bayi dan Balita. Pasal 8 Setiap Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan berhak mendapatkan insentif dan pemenuhan sarana dan prasarana yang layak/memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Bagian Kedua ........ -13- Bagian Kedua Kewajiban Pasal 9 Pemerintah Daerah wajib: a. memfasilitasi ketersediaan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi Ibu, Bayi dan Anak Balita secara berjenjang dan berkesinambungan; b. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan standar sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah; c. memfasilitasi ketersediaan dan distribusi Tenaga Kesehatan yang kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita di sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan diseluruh wilayah Kabupaten terutama di Daerah Terpencil; d. memfasilitasi dan mengkoordinir ketersediaan data kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; e. melakukan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; f. memfasilitasi dan mengkoordinir perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita secara akuntabel, efektif, dan efisien; g. melakukan koordinasi penyeleggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita antar sektor dalam lingkup Kabupaten Luwu; dan h. mendukung pembiayaan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 ........ -14- Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan Tenaga Kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita. (2) Pemerintah Daerah dapat mendidik dan melatih Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita bagi Tenaga yang bertugas di Desa Terpencil dengan perlakuan khusus. Pasal 11 Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan Dokter Ahli dalam penanganan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita di fasilitas kesehatan rujukan Pemerintah. BAB V PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA Bagian Kesatu Perlindungan Paragraf 1 Pelayanan Kesehatan Pasal 12 (1) Setiap persalinan ditolong oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Setiap komplikasi kebidanan dan Bayi baru lahir mendapat pelayanan yang adekuat. (3) Setiap ...... -15- (3) Setiap Wanita usia subur harus memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran. Paragraf 2 Kesehatan Ibu Pasal 13 (1) Setiap Ibu difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar. (2) Setiap Ibu difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan setara oleh Tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. (3) Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Kesehatan Bayi Pasal 14 (1) Setiap Bayi difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembang. (2) Perlindungan kesehatan Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perawatan bayi baru lahir sesuai standar; b. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas sesuai dengan standar; c. IMD dan rawat gabung; d. ASI eksklusif; dan e. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. (3) Ketentuan ....... -16- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan Bayi dalam mendapatkan ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 4 Anak Balita Pasal 15 (1) Setiap Anak Balita difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembang. (2) Perlindungan kesehatan Anak Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perawatan Anak Balita sesuai standar; b. imunisasi dasar; dan c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dengan pendekatan SDIDTK. Bagian Kedua Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasal 16 Setiap Ibu, Bayi dan Anak Balita difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan yang cukup terhadap: a. pelayanan kesehatan yang sesuai standar termasuk obat-obatan; dan b. tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. BAB VI ...... -17- BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pasal 17 (1) Pemerintah Daerah bertugas memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memfasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita termasuk alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana; b. perencanaan dan penganggaran pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; c. mengatur, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita dengan mengikutsertakan organisasi profesi; dan d. memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang standar, merata dan terjangkau dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Bagian Kedua Wewenang Pasal 18 Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi: a. melakukan ....... -18- a. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para Tenaga Kesehatan baik secara perorangan maupun yang berada pada Institusi Pemerintah dan Swasta; dan b. menerbitkan dan mencabut Surat Izin Tenaga Kesehatan yang melayani kesehatan Ibu, Bayi dan anak Balita. BAB VII SUMBER DAYA DAN FASILITAS KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia Kesehatan Pasal 19 (1) Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk memenuhi kualifikasi bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada Ibu, Bayi dan Anak Balita harus mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua ......... -19- Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 20 (1) Pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta. (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di: a. Rumah Sakit Umum Kabupaten Luwu; b. Puskesmas; dan c. Pelayanan kesehatan swasta. Pasal 21 (1) Petugas kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita. (2) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menelantarkan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang membutuhkan pelayanan kesehatan. (3) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempromosikan Susu Formula. (4) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah dilarang digunakan sebagai Tempat/Media promosi Susu Formula. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 22 (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah. (2) Anggaran ...... -20- (2) Anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat Pasal 23 (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam hal: a. kegawatdaruratan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita melalui penyediaan donor darah dan transportasi; b. pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan, persalinan, kelahiran, keluarga berencana, kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita; dan c. sebagai motivator Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita serta Keluarga Berencana. (2) Peran serta masyarakat secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita melalui pengaduan secara perorangan dan/atau kelompok. Bagian Kedua Peran Serta Swasta Pasal 24 Peran Swasta Non Pelayanan kesehatan dalam mendukung perlindungan dan peningkatan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita meliputi: a. memberikan ....... -21- a. memberikan perlindungan terhadap Karyawan dan/atau Buruh Perempuan dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memudahkan dan membantu Ibu, Bayi dan Anak Balita dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan c. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. BAB IX KOORDINASI Pasal 25 (1) Dalam melaksanakan usaha perlindungan dan peningkatan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita, Pemerintah Kabupaten Luwu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk MoU antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Pemerintah Provinsi. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Institusi terkait termasuk sektor swasta secara berjenjang. BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 26 ......... -22- Pasal 26 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi: a. pendidikan dan pelatihan Tenaga Pelayanan Kesehatan; b. fasilitasi teknis pelayanan; c. konsultasi teknis pelayanan; dan d. koordinasi pelayanan. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 27 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi: a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan; b. standar kinerja dan perilaku Tenaga Pelayanan Kesehatan; c. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan d. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 28 (1) Setiap Tenaga Kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan secara berjenjang yang terintegrasi dalam SIKDA. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu. (3) Sistem ...... -23- (3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BAB XI SANKSI Pasal 29 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1), sampai dengan ayat (4), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) ditetapkan paling lama 6 (Enam) Bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. Pasal 31 ....... -24- Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2014.
38

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK:

a. bahwa tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan yang ada di daerah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan kualitas tenaga kerja, peran sertanya dalam pembangunan dan meningkatkan perlindungannnya; b. bahwa dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan, kesempatan serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pera tu ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tan pa adanya diskriminasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4356); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksa.naan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kesempatan dan Perlindungan Tenaga kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang BadanPenyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Peyelenggaraan Program Jaminan Harl Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Harl Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III : TUGAS DAN WEWENANG BAB IV : PELATIHAN, MAGANG DAN PRODUKTIVITAS BAB V : PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BAB VI : HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAB VII : PENGUPAHAN BAB VIII : PERLINDUNGAN BAB IX : PEMBINAAN BAB X : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023.
18

LINGKUNAGAN HIDUP

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan Pasal 63 ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.
MENGATUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2015.
106 halaman

KELURAHAN

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2009/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN STATUS 4 ( EMPAT) DESA MENJADI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

ABSTRAK:

Perkembangan dan kemajuan ciri kehidupan masyarakat yang telah mengarah kepada kehidupan perkotaan di wilayah Desa Lindajang Kecamatan Suli Barat, Desa Pammanu Kecamatan Belopa Utara, Desa Pattedong Kecamatan Ponrang Selatan dan Desa Bosso Kecamatan Walenrang Utara telah memenuhi syarat untuk diubah statusnya menjadi Kelurahan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk lebih meningkatkan kegiatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk menampung aspirasi masyarakat Desa, maka terhadap Desa-Desa dimaksud layak untuk diubah statusnya menjadi Kelurahan; untuk maksud di atas dan memperhatikan usul masing-masing Kepala Desa Pammanu Nomor 05/DPM/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 dan Keputusan BPD Pammanu Nomor 01/BPD/DP/I/2005 tanggal 01 Januari 2005 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Pammanu menjadi Kelurahan Pammanu, usul Kepala Desa Bosso Nomor 06/DBS/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Keputusan BPD Bosso Nomor 04/BPD/DBS/KWU/I/2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Bosso menjadi Kelurahan Bosso, usul Kepala Desa Pattedong Nomor 15/DS-PTG/III/2007 tanggal 10 Maret 2007 dan Keputusan BPD Pattedong Nomor 10/BPD/DS-PTDG/III/2007 tanggal 10 Maret 2007 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Pattedong menjadi Kelurahan Pattedong, dan usul Kepala Desa Lindajang Nomor 57/DL/IV/2009 tanggal 17 April 2009 dan Keputusan BPD Lindajang Nomor 04/BPD/DL/IV/2009 tanggal 15 April 2009 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Lindajang menjadi Kelurahan Lindajang, maka perlu dipertimbangkan pembentukannya dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-desa Baru dalam Wilayah Kabupaten Luwu; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
PERUBAHAN STATUS 4 ( EMPAT) DESA MENJADI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 halaman

anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, jdih.luwukab.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama; Perbup Luwu No 107 tahun 2020 b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021:
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972). sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177): 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14.Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6057); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565): 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Pasal 1: Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: Pasal 2: APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pasal 3: Pendapatan daerah yang direncanakan Pasal 4: Pendapatan asli daerah Pasal 5: pendapatan transfer pemerintah Pasal 6: Pendapatan lain - lain dan hibah Pasal 7: Anggaran belanja daerah Pasal 8: anggaran belanja operasional Pasal 9: Anggaran belanja modal Pasal 10: Anggaran belanja tidak terduga Pasal 11: Anggaran belanja transfer, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan Pasal 12: Anggaran pembiayaan daerah TA 2021 Pasal 13: Anggaran penerimaan pembiayaan Pasal 14: Anggaran pengeluaran pembiayaan, pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal daerah, Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan Pasal 15; selisih anggaran pendapatan daerah dan pembayaran neto Pasal 16: keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pasal 17: lampiran Pasal 18: Bupati menetapkan peraturan Bupati Luwu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Pasal 19: Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
-
-
21

ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2023

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kab. Luwu 2022 No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta sehubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bersama Bupati Luwu telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023.Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal Dua Belas bulan Agustus Tahun 2022.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004: UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018; PP Nomor 71 Tahun 2010. PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 33 Tahun 2018. PP Nomor 12 Tahun 2019. Perpres Nomor 130 Tahun 2022; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 62 tahun 2017; Permendagri Nomor 36 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;Permendagri Nomor 9 Tahun 2021; Permendagri Nomor 84 Tahun 2022; Perda Kab. Luwu Nomor 12 Tahun 2018; PMK Nomor 211/PMK.07/2022; PMK Nomor 212/PMK.07/2022; Perda Nomor 3 Tahun 2021;Perbup. Luwu Nomor 80 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Daerah otonom, Bupati, Sekretaris Daerah, Keuangan Daerah, Peraturan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Surplus Anggaran Daerah. APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 1.499.998.049.538,-.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Bupati menetapkan peraturan Bupati Luwu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
9 Pasal (19 Hlm.) dan XVI Lampiran.

PERTAMBANGAN RAKYAT

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2014/No.06

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertambangan Rakyat

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, perlu melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pengusahaan potensi daerah di bidang pertambangan rakyat untuk menjamin kepastian hukum serta terpeliharanya keseimbangan alam serta kelestarian lingkungan; b. bahwa kegiatan pertambangan rakyat dan potensi mineral logam, bukan logam, dan batuan, tersebar di wilayah Kabupaten Luwu dan pelaksanaannya perlu diusahakan untuk menunjang pemerataan berusaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal; c. bahwa .... -2- c. bahwa pengelolaan dan pengusahaan pertambangan rakyat merupakan salah satu potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. bahwa dengan semakin maraknya kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin di beberapa wilayah di Kabupaten Luwu, maka perlu dilakukan pengaturan sedini mungkin untuk mengurangi dan menanggulangi dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam berusaha; e. bahwa untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas maka perlu pemberian izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Kabupaten Luwu; f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Pertambangan Rakyat diatur dengan Peraturan Daerah; g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Rakyat.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang ..... -3- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 3888); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang ..... -4- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4438 ); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesian Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4959); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang .... -5- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5059, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 3838); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4833); 14. Peraturan ..... -6- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5110); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5111); junto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013, junto Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5142); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172); 18. Peraturan ..... -7- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu; 23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN RAKYAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Luwu. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Luwu. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Luwu. 5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara. 8. Wilayah ..... -9- 8. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. 9. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 10. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 11. Dinas Pertambangan dan Energi adalah dinas yang berwenang menangani bidang pertambangan dan energi. 12. SKPD Teknis adalah Satuan perangkat Kerja Daerah yang memiliki tupoksi dan kewenangan yang terkait dengan pemanfaatan wilayah pertambangan dan akibat yang di timbulkan akibat kegiatan usaha pertambangan. 13. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah. 14. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. 15. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. 16. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 17. Batubara ..... -10- 17. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 18. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. 19. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. 20. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara. 21. Endapan Teras adalah endapan sedimentasi disepanjang pinggir sungai yangmembentuk teras atau undakan sungai, berasal dari proses sedimentasi sungai aktif saat ini ataupun endapan masa lampau. 22. Endapan Sungai Purba adalah endapan dari hasil proses sedimentasi sungai pada masa lampau dan saat ini bukan merupakan alur sungai aktif. 23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 24. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 25. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan atau wilayah pertambangan. 26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 27. Kegiatan ...... -11- 27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. 28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. 29. Inspektur Tambang adalah aparat pemerintah pada Unit kerja dalam Dinas Pertambangan dan Energi yang menangani bidang pertambangan Kabupaten Luwu yang bertanggung jawab dalam hal Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan hidup. 30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah aparat pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pertambangan rakyat dikelola berasaskan: a. manfaat; b. keadilan; c. keseimbangan; d. partisipatif; e. transparansi; f. akuntabilitas ..... -12- f. akuntabilitas; dan g. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pasal 3 Tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah: a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing; b. menjamin manfaat pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri; d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan lokal agar lebih mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional; e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan rakyat. BAB III KEWENANGAN Pasal 4 (1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan rakyat, antara lain: a. penetapan WPR; b. menyusun rencana reklamasi dan rencana pasca tambang untuk setiap WPR yang telah ditetapkan; c. pemberian ..... -13- c. pemberian IPR dalam WPR, pembinaan, penyelesaian konflik Masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan rakyat di Wilayah Kabupaten dan/atau Wilayah Laut sampai dengan 4 (Empat) Mil; d. melakukan pembinaan IPR yang meliputi pengusahaan, permodalan, pemasaran dan tatacara pelaporan; e. membimbing usaha pertambangan rakyat dalam hal teknis penambangan, keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta reklamasi pasca tambang; f. melakukan pengawasan teknis dan operasional kegiatan usaha pertambangan rakyat yang meliputi teknik penambangan, pengolahan/pemurnian, Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta lingkungan dan reklamasi pasca tambang; g. melaksanakan reklamasi dan rencana pasca tambang secara bersama-sama dengan pemegang IPR; h. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara untuk mengembangkan WPR; i. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada Wilayah Kabupaten; j. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan rakyat secara optimal; dan k. penyampaian laporan pengelolaan pertambangan rakyat serta informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur. (2) Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV ..... -14- BAB IV PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 5 Setiap pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan setelah mendapat Izin Pertambangan Rakyat. Pasal 6 Kegiatan dan/atau usaha pertambangan rakyat dengan suatu IPR dilaksanakan dalam suatu WPR yang telah ditetapkan oleh Bupati. Pasal 7 (1) Kewenangan Pemberian atau yang menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat adalah Bupati. (2) Pemberian Izin Pertambangan Rakyat oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Camat setempat dimana wilayah Izin Pertambangan Rakyat berada. (3) Pelimpahan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. BAB IV ..... -15- BAB IV WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Pasal 8 (1) WPR sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) dapat berada pada Wilayah Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Hak Pengelolaan Lahan dan/atau hak pakai. (2) Penetapan WPR didasarkan pada salah satu atau lebih kriteria: a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara Tepi dan Tepi Sungai dengan luas maksimal diukur menurut panjang dan lebar Badan Sungai; b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman paling tinggi 25 (Dua Puluh Lima) Meter; c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; d. luas wilayah pertambangan rakyat paling tinggi 25 (Dua Puluh Lima) Hektare; e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan paling singkat 15 (Lima Belas) Tahun; g. tidak tumpang tindih dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN); dan h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang. Bagian Kedua ..... -16- Bagian Kedua Mekanisme Penetapan WPR Pasal 9 (1) Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi. (3) Konsultasi dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pertimbangan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD. (4) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR sepanjang lokasi tersebut layak untuk ditambang dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. (5) WPR yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur. Pasal 10 (1) Penetapan WPR oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) berdasarkan data dan informasi pertambangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan/atau berdasarkan usulan Masyarakat. (2) Penetapan WPR berdasarkan data dan informasi pertambangan yang dimaksud pada ayat (1) yaitu sesuai peta potensi/cadangan mineral dan batubara hasil eksplorasi, penyelidikan dan penelitian SKPD teknis maupun oleh Lembaga Penelitian Negara/Lembaga Penelitian Daerah, dan/atau oleh Perguruan Tinggi melalui kerjasama kedua belah pihak. (3) Penetapan ..... -17- (3) Penetapan WPR berdasarkan usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sesuai permohonan dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat, dilengkapi persyaratan: a. Peta Lokasi atau Gambar Sketsa Rencana WPR yang diusulkan; b. Surat Keterangan berupa penjelasan tentang tata guna tanah dan pernyataan tidak keberatan dari Pemilik Tanah; c. Surat Keterangan berupa penjelasan tentang karakteristik sosial ekonomi Penduduk setempat sebagai Pelaku usaha pertambangan rakyat atau Kelompok pertambangan rakyat; dan d. Penjelasan tentang peralatan yang digunakan. (4) Bupati melimpahkan kewenangan kepada SKPD teknis untuk menilai kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan terhadap rencana WPR yang diusulkan masyarakat yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati. (5) Terhadap usulan WPR yang telah disetujui oleh Bupati, dikonsultasikan dengan DPRD untuk ditetapkan sebagai WPR, kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Bupati tentang penetapan WPR dan dilengkapi dengan Peta dalam skala minimal 1 : 50.000 yang menunjukkan batas-batasnya secara jelas dan wajib segera dilakukan pemasangan tanda batas. (6) Pemberian tanda batas dan pemetaan WPR sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan oleh SKPD teknis dengan melibatkan masyarakat setempat, dan/atau pemilik hak atas tanah. (7) Untuk kepentingan Pemerintah, kepentingan Pemerintah Daerah, dan untuk pemberdayaan Masyarakat, Bupati dapat melakukan perubahan dan/atau pencabutan lokasi WPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 ..... -18- Pasal 11 (1) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bupati berkewajiban melakukan pengumuman dan sosialisasi mengenai rencana WPR kepada Masyarakat secara terbuka dimana WPR direncanakan. (2) Sosialisasi dan/atau pengumuman secara terbuka kepada masyarakat dapat dilakukan pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan/Desa setempat serta Dinas Pengelola dan/atau koran lokal atau media cetak lokal lainnya. Pasal 12 Materi Pengumuman Rencana Penetapan WPR sekurang-kurangnya memuat: a. peta situasi yang menggambarkan lokasi; b. luas rencana WPR; c. batas dan daftar koordinat; d. jenis komoditas tambang;dan e. daftar Pemegang hak atas tanah yang berada dalam rencana WPR. Pasal 13 Usaha pertambangan rakyat tidak boleh menghalangi usaha pertambangan yang sah di sekitar WPR. BAB V ..... -19- BAB V IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 14 (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun Kelompok Masyarakat BUMD dan/atau Koperasi. (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati. (3) Dalam 1 (Satu) WPR dapat diberikan 1 (Satu) atau beberapa IPR. (4) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Areal/Wilayahnya harus diberi tanda batas yang jelas serta dipetakan oleh unit kerja yang menangani bidang pertambangan. Pasal 15 (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan, jika telah mendapatkan IPR dari Bupati. (2) IPR dapat diberikan terutama kepada: a. BUMD dan Koperasi yang ada di sekitar WPR; b. Kelompok usaha pertambangan rakyat, minimal 1 (Satu) Kelompok untuk 10 (Sepuluh) Orang, yang merupakan Penduduk dan bertempat tinggal di sekitar Wilayah Pertambangan Rakyat; c. Perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk dan bertempat tinggal di sekitar WPR. Pasal 16 Kegiatan usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut: a. pertambangan mineral logam; b. pertambangan ..... -20- b. pertambangan mineral bukan logam; c. pertambangan batuan; dan/atau d. pertambangan batubara. Pasal 17 Luas wilayah untuk 1 (Satu) IPR yang dapat diberikan kepada: a. Perseorangan paling tinggi 1 (Satu) Hektare; b. Kelompok Masyarakat paling tinggi 5 (Lima) Hektare; dan/atau c. BUMD dan Koperasi paling tinggi 10 (Sepuluh) Hektare. BAB VI TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 18 (1) Untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pemohon harus memenuhi: a. persyaratan administratif; b. persyaratan teknis; dan c. persyaratan finansial. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk permohonan baru: a. Orang Perseorangan, paling rendah meliputi: 1. Surat Permohonan; 2. Kartu Tanda Penduduk; 3. komoditas tambang yang dimohon; dan 4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat terutama mengenai status kependudukan dan keterangan tanah dari lokasi yang dimohon (lembar asli). b. Kelompok ..... -21- b. Kelompok Masyarakat, paling rendah meliputi: 1. Surat Permohonan; 2. komoditas tambang yang dimohon; 3. daftar Pengurus dan Anggota Kelompok; dan 4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat mengenai status kependudukan dan keterangan tanah dari lokasi yang dimohon (lembar asli); c. Koperasi setempat atau di sekitar WPR, paling rendah meliputi: 1. Surat Permohonan; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak; 3. Akte Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang; 4. komoditas tambang yang dimohon; 5. daftar Pengurus dan Anggota Koperasi; dan 6. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat terutama mengenai status Koperasi dan keterangan tanah dari lokasi yang dimohon (lembar asli). (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling rendah mengenai: a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (Dua Puluh Lima) Meter; b. menggunakan Mesin Penggerak Penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga paling tinggi 25 (Dua Puluh Lima) Horse Power untuk 1 (Satu) IPR pada mineral logam primer; c. menggunakan Mesin Pengisap Pasir atau permesinan dengan jumlah tenaga paling tinggi 32 (Tiga Puluh Dua) Horse Power untuk 1 (Satu) IPR pada mineral bukan logam dan batuan di badan sungai; dan d. tidak menggunakan Alat Berat dan Bahan Peledak. (4) Persyaratan..... -22- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan keuangan 1 (Satu) Tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi BUMD dan Koperasi setempat atau di sekitar WPR. Pasal 19 Selain syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) Pemohon juga diwajibkan memenuhi syarat tambahan, antara lain: a. membuat kajian lingkungan UKL-UPL sesuai luas lokasi kegiatan penambangan yang diajukan, bagi Pemohon Kelompok Masyarakat dan Koperasi; b. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengelolaan lingkungan, bagi Pemohon Perorangan; c. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Reklamasi/Penutupan Tambang bila selesai melakukan aktifitas tambang; d. surat pernyataan kesanggupan membayar iuran dan retribusi Daerah; dan e. surat pernyataan melaksanakan proses penambangan sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 20 (1) Persyaratan untuk permohonan perpanjangan IPR selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga melampirkan paling sedikit: a. surat permohonan; b. peta wilayah beserta koordinatnya atau sketsa wilayah dengan menunjukkan batas-batas yang jelas; c. laporan lengkap pelaksanaan penambangan yang telah dilakukan; dan d. bukti ..... -23- d. bukti lunas iuran tetap, penggunaan mesin, iuran produksi serta iuran-iuran lain yang ditetapkan sesuai ketentuan tahun sebelumnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 21 (1) Permohonan yang diterima dan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan persyaratan administrasi, akan dilakukan peninjauan lokasi untuk melakukan pengecekan keadaan di lapangan meliputi kesesuaian lokasi peruntukan kegiatan usaha pertambangan rakyat dengan persyaratan teknis yang ditetapkan meliputi potensi dan daya dukung lingkungan. (2) Peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan oleh SKPD teknis terkait paling lambat 1 (satu) minggu sejak permohonan diterima dan persyaratan dianggap lengkap dan benar. (3) Permohonan yang persyaratan administrasinya dinyatakan tidak lengkap, dapat melengkapi persyaratan paling lama 2 (Dua) Minggu sejak pengembalian berkas. (4) Paling lambat 3 (Tiga) Hari sejak peninjauan lokasi, SKPD teknis terkait wajib menyampaikan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi bersama dan paling lama 14 (Empat Belas) Hari kerja permohonan IPR harus mendapat keputusan disetujui atau ditolak oleh Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk itu. BAB VII ..... -24- BAB VII JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 22 (1) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (Lima) Tahun dan dapat diperpanjang jika hasil verifikasi di lapangan menunjukkan cadangan bahan tambang yang dikelola masih tersedia dan tidak merusak/mengganggu kelestarian lingkungan. (2) IPR berakhir apabila: a. sudah habis waktunya dan izinnya tidak diperpanjang lagi; b. dikembalikan oleh Pemiliknya; c. dicabut izinnya; dan d. Pemegang IPR meninggal dunia. (3) IPR dicabut sebelum habis masa berlakunya apabila: a. kondisi penambangannya membahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan Rakyat setempat; b. terjadi persengketaan hak milik tanah yang tidak dapat diselesaikan; c. tidak mematuhi petunjuk-petunjuk maupun persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sesuai peraturan; d. untuk kepentingan Negara. (4) Pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) dilakukan oleh Bupati yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VIII ..... -25- BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 23 (1) Pemegang IPR berhak: a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; b. mendapat fasilitas permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. melakukan kegiatan penambangan, mengolah dan memurnikan didalam wilayah IPR yang bersangkutan; d. memiliki bahan galian yang tertera didalam IPR setelah membayar iuran produksi kepada Pemerintah Daerah; e. melakukan pengangkutan dan penjualan atas bahan galian yang telah ditambang atau telah diolah dan dimurnikan, setelah membayar iuran produksi dan memenuhi mekanisme penjualan bahan galian yang ditentukan; dan f. memperpanjang IPR yang telah berakhir pada lokasi areal IPR-nya apabila deposit bahan galian masih tersedia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengangkutan dan penjualan bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 24 (1) Pemegang IPR berkewajiban: a. melakukan kegiatan penambangan paling lama 3 (Tiga) Bulan setelah IPR diterbitkan; b. mematuhi ..... -26- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku; c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah; d. membayar iuran tetap, iuran produksi dan jaminan reklamasi dan pasca tambang; e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati, Cq. Dinas Pertambangan dan Energi; f. menjaga keselamatan kerja dan pengamanan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk teknis dari Instansi berwenang; g. mempekerjakan masyarakat setempat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; h. melakukan reklamasi bersama Pemerintah Daerah; i. mencegah terjadinya pencemaran sebagai akibat penggalian yang dilakukan dan dapat menimbulkan gangguan bagi Masyarakat; j. pemulihan kelestarian/penyelamatan dan pencegahan erosi yang menyebabkan pengendapan saluran/dasar Sungai serta menjaga sumber-sumber air; dan k. mengganti kerugian akibat usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di wilayah IPR ataupun diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja maupun yang dapat ataupun tidak dapat diketahui terlebih dahulu. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati. (3) Penyelesaian ..... -27- (3) Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak dicapai kesepakatan maka diselesaikan melalui pengadilan. Pasal 25 Pemegang IPR dilarang: a. membuat kedalaman sumur atau terowongan melebihi dari 25 (Dua Puluh Lima) Meter; b. menggunakan Alat Berat dan atau Bahan Peledak; c. menggunakan Mesin Penggerak Gelundungan dengan jumlah tenaga melebihi 25 (Dua Puluh Lima) Horse Power untuk 1 (Satu) IPR pada pertambangan mineral primer; d. menggunakan Mesin Pengisap Pasir dengan jumlah tenaga melebihi 32 (Tiga Puluh Dua) Horse Power untuk 1 (Satu) IPR pada pertambangan mineral batuan di Badan Sungai; e. memindahtangankan IPR tanpa persetujuan Bupati; dan f. menghalang-halangi penelitian ataupun kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada WUP di sekitar WPR dan Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK). BAB IX PENGELOLAAN LIMBAH Pasal 26 (1) Pemegang IPR wajib untuk melakukan pengelolaan limbah. (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan dengan penempatan limbah pada tempat khusus. (3) Tempat ..... -28- (3) Tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan limbah. BAB X PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 27 (1) Hak atas IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. (2) Pemilik IPR wajib menyelesaikan alas hak atas tanah terdampak akibat kegiatan penambangan. (3) Kegiatan usaha pertambangan rakyat tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya: a. Wilayah/Kawasan yang disediakan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan Negara; b. Wilayah Pemakaman/Kuburan, Tempat Keramat atau yang dianggap suci oleh Masyarakat; c. Tempat-tempat yang diperkirakan atau berdasarkan alasan ilmiah dapat merusak ekologi dan sumber-sumber air. d. di sepanjang Aliran Sungai dan Anak Sungai yang sudah dilakukan pengaturan lebih dahulu. BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan Pasal 28 ...... -29- Pasal 28 (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat. (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. pengelolaan lingkungan hidup; dan c. reklamasi dan pasca tambang. (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten wajib mengangkat Pejabat Fungsional Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemerintah Kabupaten wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan secara berkala kepada Menteri dan Gubernur. Pasal 29 (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IPR. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan; b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; c. pendidikan dan pelatihan; dan d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara. Pasal 30 ..... -30- Pasal 30 (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pemegang IPR. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa: a. teknis pertambangan; b. pemasaran; c. keuangan; d. pengolahan data mineral dan batubara; e. konservasi sumber daya mineral dan batubara; f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; g. keselamatan operasi pertambangan; h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang; i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan; m.kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; n. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal pemerintah kabupaten belum mempunyai inspektur tambang, Pemerintah Kabupaten dapat meminta inspektur tambang propinsi yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 31 ..... -31- Pasal 31 Bupati memberi teguran dan pencabutan kepada Pemegang IPR jika dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat Pasal 33 (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan rakyat berhak: a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan rakyat yang menyalahi ketentuan. (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII ..... -32- BAB XII PENYIDIKAN Pasal 35 (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang atau Badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan; d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau h. menghentikan ..... -33- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. Pasal 36 (1) PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat menangkap Pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana. (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 37 (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian ..... -34- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau c. pencabutan IPR. Pasal 38 Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IPR diselesaikan melalui Pengadilan dan Arbitrase Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 40 Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 41 ..... -35- Pasal 41 Pemegang IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 42 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (Satu Per Tiga) Kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum. Pasal 43 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 kepada Pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan berupa: a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Pasal 44 ..... -36- Pasal 44 Setiap Orang yang mengeluarkan IPR yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (Dua) Tahun penajara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 45 Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IPR yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 46 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kegiatan pertambangan dengan status perizinan Izin Usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Komoditas Pasir, yang secara teknis kegiatannya di lokasi sesuai dengan Pasal 18 ayat (3), status perizinanya wajib disesuaikan menjadi IPR . Pasal 47 ..... -37- Pasal 47 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2014.
63

ibadah haji

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 16 ayat (3),Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggraan Ibadah Haji, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Penyelenggraan Ibadah Haji.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.
MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2015.
11 halaman

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2018/No.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pangkuan dan Pelindungan Masyarakat Adat

ABSTRAK:

a. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Luwu merupakan salah satu langkah politik hukum penting yang harus diambil dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara; b. bahwa setiap orang dalam masyarakat adat di Kabupaten Luwu diakui, tanpa perbedaan, dalam hukum intemasional dan nasional, dan bahwa mereka memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaan mereka secara utuh sebagai satu kelompok masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059); 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 5063); 3 12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5168); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); 17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Airising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5412); 18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432); 19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 4 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 21. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen Tahun 2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025); 29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Berita 5 Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165); 30. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat H ukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT BAB V WILAYAH ADAT BAB VI KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT ADAT BAB VIII LEMBAGA ADAT BAB IX HUKUM ADAT BAB X TATA CARA PENETAPAN MASYARAKAT DAN WILAYAH ADAT BAB XI PANITIA IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI WILAYAH ADAT BAB XII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT BAB XIII KOMISI MASYARAKAT ADAT BAB XIV PEMETAAN WILAYAH ADAT BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA BAB XV KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 7
30 halaman

PERTAMBANGAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK:

Segala sumber daya mineral dan batubara yang terdapat di alam merupakan karunia Tuhan yang memiliki fungsi sangat penting untuk kebutuhan hidup manusia, oleh karena itu Pemerintah Daerah mengemban misi untuk melakukan pengelolaan pertambangan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat; b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pertambangan serta terjaganya kelestarian alam dan lingkungan di daerah, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara baik dan benar serta berkelanjutan; kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu diadakan pengaturan lebih lanjut untuk memberikan dasar hukum yang jelas.
1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ( 20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang 21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang; 22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara; 23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tatacara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah; 25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral; 26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum; 27. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2009; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2013.
28 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT