Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 5 peraturan dalam 0,001 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perda 4 Tahun 2024 Toba-output.pdf

Pemberian - Insentif - dan - Kemudahan - Investasi

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2034 NOMOR 4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan kemudahan Investasi;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 , Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-undang Nomor 8 Tahun 202, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 , Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahuri 2023 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 64 Tabun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 12 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP, KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI, BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI, JENIS DAN BIDANG USAHA ATAU KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI (Jenis Usaha atau kegiatan Yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan Kemudahan Investasì, Bidang Usaha atau Kegiatan Investasi Yang Diprioritaskan Memperoleh lnsentif dan/ atau Kemudahan), TATACARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI , JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI , PELAPORAN DAN EVALUASI (Pelaporan,Evaluasi), PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
15 HLM

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Sampah

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup

Download file:

Perda 3 Tahun 2024 Toba-output.pdf

Pengelolaan - Sampah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 NOMOR 3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Toba yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keeehatao masyaraknt dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah menetapkan kebiiakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 , Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 , Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Pemeríntah Nomor 27 Tahun 2020 , Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun '2010 , Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, ASA, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PENGGOLONGAN SAMPAH (Penggolongan Sampah Berdasarkan Sumber, Penggolongan Sampah Berdasarkan Jenis), KEBIJAKAN STRATEGI DAN PERENCANAAN ( Kebijakan Strategi, Perencanaan), TU GAS DAN WEWENANGPEMERINTAH DAERAH (Tugas,Wewenang), HAK DAN KEWAJIBAN (Hak,Kewajiban), PERIZININAN (Jenis Izin, Masa Berlaku Izin), PENYELENGCARAAN PENGELOLAAN SAMPAH (Umum, Pengurangan Sampah (Pembatasan Timbunan Sampah, Pendauran Ulang Sampah, Pemanfaatan Kembali Sampah), Penanganan Sampah (Pemilahan Sampah , Pengumpulan Sampah, Pengangkutan Sampah, Pengolahan Sampah, Pemrosesan Akhir Sampah )), PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASi (Pembiayaan, Kompensasi), Peran serta Masyarakat, Lembaga Pengelolaan), KERJA SAMA DAN KEMITRAAN (Kerja sama, Kemitraan ), INSENTIF DAN DISINSENTIF , RETRIBUSI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pembinaan, Pengawasan), LARANGAN, PENYELESAIAN SENGKETA , PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERAHLIAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
25 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Abstrak

Narkotika

Download file:

Perda 2 Tahun 2024 Toba-output.pdf

Pencegahan - dan - Pemberantasan - Penyalahgunaan - dan - Peredaran - Gelap - Narkotika - dan - Prekursor - Narkotika

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 NOMOR 2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

ABSTRAK:

a. bahwa narkotika dan prekursor narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat bagi pelayanan kesehatan dalam pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalah gunakan dapat menimbulkan ketergantunggan dan membahayakan bagi seseorang atau masyarakat sehingga dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk mengantiaipasi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan prekureor narkotika di Kabupaten Toba diperlukan upaya pencegahan penyalah gunaan narkotika dan prekureor narkotika; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekuraor Narkotika, Bupati melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekureor Narkotika, dengan penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekuraor Narkotika
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 , Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pernerintah Nomor 40 Tahun 2013 , Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 , Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, ASA DAN TUJUAN, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH, PENCECAHAN (Umum, Pencegahan melalui Keluarga , Pencegahan melalui Satuan Pendidikan , Pencegahan melalui Masyarakat , Penceganan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD , Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan, Pencegahan melalui Media Massa, Pencegahan Melalui Lembaga Keagamaan, Pencegahan melalui Lembaga Adat), ANTISIPASI DINI , PENANGANAN, PARTISIPASI MASYARAKAT , REHABILITASI (Umum, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial ), KERJASAMA, RENCANA AKSI DAERAH , PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN , TIM TERPADU , PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
19 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Perpajakan

Download file:

Perbup 4 Tahun 2024 Toba-output.pdf

Tata - Cara - Pemungutan - Pajak - Bumi - dan - Bangunan - Perdesaan - dan - Perkotaan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 NOMOR 4

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor l Tahn 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 , Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 , Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 , Peraturan Daerah Toba Nomor 1 Tahun 2024 , Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 .
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, TATA CARA PEMUNGUTAN (Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan ObjekPajak dan Subjek Pajak (Prosedur Pendaftaran ,Prosedur Pendataan, Prosedur Penilaian , Prosedur Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak), Prosedur Penerbitan dan Penyampaian SPPT (Prosedur Penerbitan SPPT, Penyampaian SPPT),Prosedur Pembayaran dan Pengangsuran (Pembayaran, Pengangsuran Pembayaran), Prosedur Pelaporan, Prosedur Penagihan, Mutaei, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif (Umum, Mutasi, Pembetualan SPPT, Pembatalan Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan sanksi Administrasi, Prosedur Keberatan dan Banding (Keberatan, Banding), Prosedur Pengembalian kelebihan Pembayaran, Prosedür Penentuan Kembali dan Penundaan Tanggal/SaatJatuh Tempo, Gajib Pajak dapat memperoleh ínfomasi yang berhubungan dengan pelaksanaan PBB-P2)) PENGHAPUSANPIUTANG PAJAK, PEMERIKSAAN, KETENTUAN LAIN—LAlN , KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupatane Toba Samosir Tahun 2013 nomor 33 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
94 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

Perbup 3 Tahun 2024 Toba-output.pdf

Tata - Cara - Pemungutan - Bea - Perolehan - Hak - Atas - Tanah - dan - Bangunan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 NOMOR 3

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,Pasal 14,Pasal 15 ,Pasal 16,Pasal 17 ,Pasal 18 ,dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
Dasar Hukum ini berisi tentang Undang-Undang Nomor 12Tahun 1998 , Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2023 , Undang-Undang Nomor 1 Tahuri 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 , Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 , Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, BPHTB (Objek, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan BPHTB, Tarif dan Penghitungan BPHTB, Tata Cara Pemungutan BPHTB, Pengurusan dan pendaftaran Akta Pemindahan Hak AtasTanah dan/atau bangunan, Pembayaran dan Penyetoran, Penelitian/Verifikasi SSPD BPHTB, Pelaporan, Pemeriksaan), SURATKETETAPAN PAJAKDAERAHDAN SURATTAGIHAN PAJAKDAERAH (Surat Ketetapan Pajak Daerah, SuratTagihan Pajak Daerah), PENAGIHAN PAJAK, KEBERATAN DAN BANDING (Keberatan, Banding) GUGATANPAJAK (Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajakdan/atau Sanksinya, RuangLingkup Pengurangan, Pembebasan), UGATAN PAJAK (Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya, Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan Pajak, Proses Penelitian Keringanan Pajak, Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak), KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
44 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT