PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/No. 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dimaksud terlaksana dengan baik, transparan, akuntabel, proporsional, efisien dan efektif, perlu dilakukan pengaturan pemerintah Kab. Toba Samosir telah mengalokasikan dana, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Penetapan dan Pedoman pelaksanaan Alokasi dana Desa di Kab. Toba Samosir Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP No. 22 Tahun 2015; PERDA Kab. Toba Samosir No. 4 Tahun 2015; PERDA Kab. Toba Samosir No. 4 Tahun 2016; PERDA Kab. Toba Samosir No. 7 Tahun 2016; PERBUP Toba Samosir No. 28 Tahun 2015; PERBUP Toba Samosir No. 38 Tahun 2016; PERBUP Toba Samosir No. 35 Tahun 2015; PERBUP Toba Samosir No. 37 Tahun 2015; PERBUP Toba Samosir No. 11 Tahun 2016; PERBUP Toba Samosir No. 94 Tahun 2016; Keputusan Bupati Toba samosir No. 217 Tahun 2015; dan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 99 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan dan Pedoman pelaksanaan Alokasi dana Desa di Kab. Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penjabaran Pembagian AAD, Pengelolaan dan Arah Penggunaan AAD, Asas dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Mekanisme Penyaluran dan Pengajuan SPP ADD, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2017.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2017
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN ToBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2017/No. 09
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Berdasarkan PERMENKEU No 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, agar tata cara penghitungan dan pembagian rincian Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kab. Toba Samosir Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PERPRES No. 97 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2015; PERMENDES PDTT No. 22 Tahun 2016; PERMENKEU No. 49/PMK.07/2017; PERDA Kab. Toba Samosir No. 7 Tahun 2016; PERBUP Toba Samosir No. 94 Tahun 2017; Keputusan Bupati Toba Samosir No. 217 Tahun 2015; dan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 99 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kab. Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Pembagian Dana Desa, Formula Perhitungan Dana Desa, Mekanisme dan Tata Cara Penyaluran, Pengelolaan Keuangan Desa, sanksi, Pembinaan dan Pengawasan serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2017.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2017
PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2017/No. 08
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa, meningkatkan perekonomian Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat perdesaan, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 37 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PERPRES No. 12 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDES PDTT No. 02 Tahun 2015; PERMENDES PDTT No. 04 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata Cara Pendirian BUM Desa dan BUM Bersama, Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Tugas, Kewajiban dan Wewenang, Kriteria Pelaksana Operasional BUM Desa, Jenis Usaha, Permodalan dan Alokasi Hasil Usaha, Kerjasama BUM Desa Antar Desa, Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembubaran BUM Desa, Pembinaan, Pengawasan, Format Tata Naskah, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017
PETUNJUK TEKNIS BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XIV DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAN KELUARGA KE 45 KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2017/No. 07
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV Dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Dan Kesejahteran Keluarga Ke 45 Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Untuk lebih efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan kegiatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Ke 45 di Kab. Toba Samosir, perlu diatur pedoman yang berupa petunjuk teknis sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Ke 45 Kab. Toba Samosir Tahun 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERDA Kab. Toba Samosir No. 7 Tahun 2016; dan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 94 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Ke 45 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2017
PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/No. 06
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Sungai Dan Danau di Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Berdasarkan PERMENHUB No. KM. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan angkutan sungai dan danau di Kab. Toba Samosir, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau di Kab. Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 1 Tahun 1998; PP No. 82 Tahun 1999; PERMENHUB No : KM. 58 Tahun 2017; dan PERBUP Toba Samosir No. 77 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Jaringan Trayek, Jenis Angkutan, Keselamatan Angkutan, Tarif Angkutan, Pengawasan, Sanksi serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2017
standar operasional prosedur (SOP) pelayanan informasi publik bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di lingkungan pemerintah kabupaten toba samosir
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2017/No. 05
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasonal Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Untuk menyediakan informasi publik perlu diatur Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dalam penyediaan dan pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien serta pelayanan cepat, tepat, dan sederhana dalam penyebar luasannya dan dapat diakses masyarakat dengan mudah, sehingga sangat perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kab. Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; INPRES No. 7 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2017; PERKI No. 1 Tahun 2010; PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016; dan PERBUP Toba Samosir No. 62 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Standar Operasional Prosedur PPID, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2017
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2017/No. 04
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Dalam proses penyelenggaraan pemerintah harus bisa mewujudkan secara baik, terbuka, akuntabel serta keterbukaan informasi publik yang mampu memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga perlu adanya pedoman untuk mengelola pelayanan informasi di lingkungan pemerintah Kab. Toba Samosir, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Pedoman Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; INPRES No. 7 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2017; PERKOMINFO No. 1 Tahun 2010; PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016; dan PERBUP Toba Samosir No. 62 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Akses Informasi dan Dokumentasi, Hak dan Kewajiban, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kelengkapan PLID, Mekanisme Permohonan informasi Dan Dokumentasi, Pembinaan dan Pengendalian Penataan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), Keberatan dan Sengketa Informasi serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 40 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri 14/2016, maka untuk menyesuaikan dengan Permendagri dimaksud perlu mengubah Perbup 33/2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini antara lain:
UU 12/1998, UU 17/2003, UU 1/2004, UU 12/2911, UU 17/2013, UU 23/2014, PP 58/2005, PP 27/2014, Perpres 54/2010 dan perubahannya, Permendagri 13/2006 dan perubahannya, Permendagri 32/2011 dan perubahannya, Perda Kabupaten Tobasa 2/2008, Perda Kabupaten Tobasa 6/2008 dan Perda Kabupaten Tobasa 22/2012.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 , yaitu:
1. Mengubah ketentuan Pasal 1;
2. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2), (3), dan (4).
3. Mengubah ketentuan Pasal 5.
4. Mengubah ketentuan Pasal 6.
5. Mengubah ketentuan Pasal 7.
6. Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (1).
7. Mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (2).
8. Mengubah ketentuan Pasal 14.
9. Mengubah ketentuan Pasal 22.
10. Mengubah ketentuan Pasal 43.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial TA 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Perbup.
Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial TA 2016 belum sesuai dengan Perbup ini, hibah dan bansos TA 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Perbup ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD TA 2016.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir No. 33 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
