Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten
Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, dan
dalam rangka memberikan landasan hukum dalam
penerapan sistem pengelolaan pajak Sarang Burung
Walet agar dapat berjalan tertib, efektif, efisien, dan
akuntabel, diperlukan pengaturan tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang
Burung Walet di Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara
Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten
Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Pajak; Jenis Penetapan, Masa, Tarif, Dasar Pengenaan, Dan Tata Cara Penghitungan Pajak; Tata Cara Pemungutan Pajak; Keberatan Dan Banding; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki
peran dalam penegakan hukum secara profesional
dan proporsional sesuai lingkup kewenangan demi
terwujudnya kepastian hukum bagi masyarkat;
Bahwa untuk menunjang dan mengoptimalkan
peran Pegawai Negeri Sipil, diperlukan koordinasi
dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanah Laut maka perlu dibentuk Sekretariat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten
Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Sekretariat PPNS; Tugas, Fungsi, Dan Wewenang; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 108 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanah Laut, khususnya tentang perjalanan dinas, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, perlu melakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) dan dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas tersebut;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahnKabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 dengan sistematika;Ketentuan Umum;Jenis dan Biaya Perjalan Dinas;Pembebanan dan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas;Perjalanan Dinas Luar Negeri;Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan dinas (SPPD);Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
40 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lainnya di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut,khususnya tentang perjalanan dinas, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan TahunAnggaran 2023, perlu melakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, berdasarkan prinsip
kebutuhan nyata (At Cost) dan dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas tersebut;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak
Tetap, dan Pihak Lainnya di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati,Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah laut Tahun Anggaran 2023 dengan sistematika;Ketentuan Umum;Jenin dan Biaya Perjalanan Dinas;Pembebanan dan Pembayaran Biaya Perjalan Dinas;Perjalan Dinas Luar NegeriSurat Perintah Tugas (SPT) Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalan Dinas;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
46 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Evaluasi Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Evaluasi Secara Elektronik (SIASIK) pada Lingkup Kecamatan Pelaihari.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan
Tanah Laut (LAKATAN) di Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyediaan
Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau
barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten dan
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan
Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 58
Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian
Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut,
maka perlu menyelenggarakan Layanan Angkutan
Tanah Laut (LAKATAN) di Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan
Tanah Laut (LAKATAN) di Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 58 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan
Tanah Laut (LAKATAN) di Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Waktu Operasional; Trayek; Pemberhentian Bus; Tarif Dan Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2023.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 93 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sinergitas Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pencapaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Perencanaan Zonasi di Wilayah Kecamatan Kabupaten Tanah Laut.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 197 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Secara Elektronik Dalam Pemilihan Kepala Desa secara Bergelombang.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
