Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan LAKIP SKPD
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam Penyusunan LAKIP SKPD, dipandang
perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan
LAKIP SKPD.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan ini memuat tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan
LAKIP SKPD, meliputi Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Penyusunan
LAKIP SKPD; Tata Kerja dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 86 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015-2019
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian
target Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2015-2019 khususnya pemenuhan kebutuhan
dasar bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkugan
(AMPL), salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui
perluasan dan pengarusutamaan Program Nasional
Peyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
Dalam upaya mendukung keberlanjutan
perluasan dan pengarusutamaan program tersebut, serta guna terwujudnya
peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air
minum dan sanitasi, perlu pemuatan kebijakan air
minum dan penyehatan lingkungan khususnya yang
berbasis masyarakat dalam bentuk Rencana Aksi Daerah
Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan kedalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010
tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, dan
berdasarkan Surat Edaran Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/11/2010
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Percepatan Pencapaian Tujuan Universal Acces 100-0100,
dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (RADMDGs)
Provinsi Kalimantan Selatan, serta untuk
mendukung
percepatan pencapaian Tujuan
Pembangunan
Millenium, khususnya target Universal
Acces
100-0-100
sektor air minum dan sanitasi, maka
dipandang
perlu untuk menetapkan Rencana Aksi
Daerah
Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan
Kabupaten Tanah Laut 2015-2019.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/ PRT /
M/ 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
16/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8
Tahun 2014.
Peraturan ini memuat Rencana Aksi Daerah
Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan
Kabupaten Tanah Laut 2015-2019, meliputi Ketentuan Umum; Peran dan Fungsi RAD AMPL Kabupaten Tanah Laut 2015-2019; Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Tanah Laut 2015-2019; Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL Kabupaten Tanah Laut 2015-2019; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 85 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengajuan SPP-SPM
ABSTRAK:
Dalam
rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
dalam Pelaksanaan
Pengajuan SPP-SPM
dipandang
perlu
menetapkan Staldar Operasional
Prosedur Pelaksanaan
Pengajuan SPP-SPM.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan ini memuat tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan
Pengajuan SPP-SPM, meliputi Ketentuan Umum; Standar Operasional Pelaksanaan
Pengajuan SPP-SPM; Tata Kerja dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015.
halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 84 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusutan Laporan Semester
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam Penyusunan Laporan Semester,
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Penyusunan Laporan Semester.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13
Tahun 2008; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan ini memuat tentang Standar Operasional
Prosedur Penyusunan Laporan Semester , meliputi Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Semester; Tata Kerja dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 83 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusutan Buku Penjagaan Pensiun
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam Penyusunan Buku Penjagaan Pensiun,
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Penyusunan
Buku Penjagaan Pensiun.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 09/M.PAN/05/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 20/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan ini memuat Standar Operasional
Prosedur Penyusunan
Buku Penjagaan Pensiun, meliputi Ketentuan Umum; Standar Operasional
Prosedur Penyusunan
Buku Penjagaan Pensiun; Tata Kerja dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 82 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusutan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam Penyusunan Indikator Kinerja Utama
(IKU), dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Penyusunan
Indikator Kinerja Utama (IKU).
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 09/M.PAN/05/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 20/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan ini memuat tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan
Indikator Kinerja Utama (IKU), meliputi Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Penyusunan
Indikator Kinerja Utama (IKU); Tata Kerja dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 81 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Perundang-Undangan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam pembuatan Peraturan Daerah,
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur, sehingga ditetapkan Peraturan Bupati
Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur
Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan
Perundang-undangan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13
Tahun 2008; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan ini memuat tentang Standar Operasional Prosedur
Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan
Perundang-undangan, meliputi Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur
Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; Tata Kerja dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Bidang Keuangan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Untuk
memperdayakan
arsip dalam
pelaksanaan
tugas-tugas umum
pemerintahan
dan
pembangunan
secara efektif dan
elisien
serta
tercapainya tertib
pelaksanaan penJrusutan
arsip
dalam rangka
penyelamatan
arsip sebagai bukti akuntabilitas
dan
peftanggung
jawaban
kinerja organisasi dan
aparatur
lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut,
dan untuk
menindaklanjuti surat dari Kepala
Arsip
Nasional
Republik Indonesia Nomor : P.JRA/ 145/2013
Tanggal 24
Oktober 2O13 Perihal
: Persetujuan
Jadwal
Retensi
Arsip
(JRA) Keuangan Pemerintah
Kabupaten
Tanah
Laut
perlu
menetapkan Jadwal Retensi Arsip Bidang
Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang
Nomor
8
Tahun 1965; Undang undang
Nomor 33
Tahun 2004; Undang-undang
Nomor 43 Tahun 2009; Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23
Tahun
2014; Peraturan Pemerintah Nomor
34
Tahun
1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan
Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007; Keputusan Presiden
Nomor 105
Tahun 2004;
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah l,aut Nomor 13
Tahun
2008; Peraturan
Bupati
Tanah
Laut
Nomor 49
Tahun 2009; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I00 Tahun
1991; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2001.
Peraturan ini memuat tentang Jadwal Retensi Arsip Bidang
Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, meliputi Ketentuan Umum; Jadwal Retensi Arsip; Penyusutan Arsip; Mekanisme Pemusnahan Arsip; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 79 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2015
ABSTRAK:
Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Tahun 2015 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun
2015.
Peraturan ini memuat
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih
lanjut pada Lampiran peraturan bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 78 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Bentuk dan Dokumen Kelengkapan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 54
Peraturan
Daerah Kabupaten
Tanah Laut
Nomor
4
Tahun 2015
tentang Pemilihan
Kepala
Desa
Serentak,
maka
perlu
menetapkan
Per'aturan Bupati
Tanah Laut
tentang
Ketentuan Bentuk
dan
Dokumen
Kelengkapan Pemilihan
Kepala Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang
Nomor 8 Tahun
1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang
Nomor 23
Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun
2014; Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014; Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor
1 Tahun 2014; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014; Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 4 Tahun
2015.
Peraturan
ini
mengatur
dan
memuat
bentuk
serta
dokumen
kelengkapan
pemilihan kepala
desa
dari
tahap
persiapan,
pencalonan,
pemungutan
suara
dan
penetapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2015.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
