Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa untukmelaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2)Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
DesadanketentuanPasal 21 PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 44
Tahun 2016 tentangKewenanganDesa,
perlumenetapkanPeraturanBupatitentangDaftarKewenanganDesaBerd
asarkanHakAsalUsuldanKewenanganLokalBerskalaDesa di Kabupaten
Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014; Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014;PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskla desa, pungutan desa, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Moratorium Pembangunan Fisik Konstruksi Di Kawasan Pegunungan Muria Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera;
bahwa wilayah Kabupaten Kudus yang sebagian berada pada Pegunungan Muria, memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan;
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032, wilayah Pegunungan Muria sebagaimana dimaksud huruf b, merupakan kawasan lindung kabupaten, dan juga sebagai wilayah rawan bencana tanah longsor;
bahwa dalam rangka mempertahankan kawasan lindung kabupaten dan pengendalian bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud huruf c, maka pembangunan fisik konstruksi di Kawasan Pegunungan Muria perlu dimoratorium;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ OT.140/10/2006 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/ M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan tanah longsor;
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032;
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Ketentuan Umum
- Maksud dan Tujuan
- Jangka waktu pelaksanaan moratorium
- Kelompok Kerja
- Ketentuan moratorium kawasan lindung dan kawasan rawan tanah longsor di Pegunungan Muria
- Kawasan lindung dan kawasan rawan tanah longsor di Pegunungan Muria
-Kawasan peruntukan hutan rakyat
- Izin Mendirikan Bangunan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten
Kudus, perlu penerapan tata naskah dinas elektronik; bahwaguna optimalisasi penerapan tata naskah dinas elektronik
sebagaimana dimaksud huruf a, dan guna melaksanakan ketentuan
Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah,
perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sasaran dan manfaat tata naskah dinas elektronik, penggunaan tata naskah dinas secara elektronik, pengelolaan naskah dinas elektronik, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sistem pengamanan, pembinaan, pengecualian tata naskah dinas elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan Di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik
yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan
terjangkau perlu dilakukan penyederhanaan sistem
dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di
Kecamatan; bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu
mengaturPenyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kudus;bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, sasaran dan asas, subjek pemohon, penyelenggara, jenis pelayanan, standar pelayanan, standar operasional prosedur dan maklumat pelayanan, prasarana dan sarana, layanan informasi, penanganan pengaduan, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2015.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2019
KEPALA DESA - PENCALONAN , PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2019/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun2 017 tentang Perubahan atas Peratran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan , Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; bahwa guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut, perlu
mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud; bahwa dengan diaturnya petunjuk pelaksaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
tersebut, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemilihan kepala desa, laporan kepala desa, pemberhentian kepala desa, pengangkatan penjabat kepala desa, larangan kepala desa, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 dicabut.
76 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa guna mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan
sejahtera, perlu memberikan pengaturan bagi Desa untuk dapat
meningkatkan pendapatan asli Desa sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku; bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, pendapatan asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset,
swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli
desa lainantara lain berupa hasil pungutan Desa; bahwa dalam ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, dalam
rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan
kewenangan Desa, Desa dapat melaksanakan pungutan
berdasarkan peraturan perundang-undangan; bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pungutan Desa yang mengatur mengenai pungutan
Desa, sudah tidak relevan dengan perkembangan regulasi dan
dinamika perkembangan masyarakat, sehingga harus diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, asas-asas pengelolaan pendapatan asli desa, pendapatan asli desa, pelaksana pungutan atas pendapatan asli desa, pengelolaan pungutan atas pendapatan asli desa, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2005 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dan
Calon Aparatur Sipil Negara dalam pemberian pelayanan kepada
masyarakat dapat didorong dengan peningkatan
kesejahteraannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil
Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara berdasarkan
pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah; bahwa untuk mewujudkan pertimbangan obyektif dalam
pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu adanya kriteria pemberian
tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara dan Calon
Aparatur Sipil Negara; bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kudus maka kriteria pemberian
tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara dan Calon
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kudus, yang diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kriteria Tambahan Penghasilan Kepada
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, tidak sesuai lagi
sehingga perlu diganti; bahwa penetapan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai menjadi kewenangan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tambahan penghasilan, disiplin pegawai, mekanisme pemberian tambahan penghasilan, kewajiban, tanggung jawab dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 44 Tahun 2015 dicabut.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 2018, Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019, Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996, Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016, Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020, Perbup Kudus Nomor 30 Tahun 2018 dan Perbup Kudus Nomor 29 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, perekrutan, pembentukan regu, masa keanggotaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat desa/kelurahan, tugas, hak dan kewajiban, pembinaan, pelaporan, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Perangkat
Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah serta guna menjamin tertib
administrasi keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah,
perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2017, maka perlu menyusun Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Maksud penyusunan, Tujuan penyusunan, sistematika.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Pembangunan Ekologi Pengelolaan Sadimas (Sampah Menjadi Emas) Melalui Peran Masyarakat di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan sampah yang sehat dan bersih, perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan didukung peran serta masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Perda Kab Kudus No 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan sampah, mengamanatkan bahwa Pemda bertugas memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; bahwa dalam rangka memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; bahwa dalam rangka memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi setiap orang maka sampah tersebut perlu dikelola dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle atau ditabung menjadi emas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Strategi Pembangunan Ekologi Pengelolaan SADIMAS (Sampah Menjadi Emas) melalui peran masyarakat di Kab Kudus;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 18 Tahun 2008; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 81 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2017; PermenLH No 13 Tahun 2012; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2016; Perda Kab Kudus No 4 Tahun 2017; Perbup Kudus No 27 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, pembangunan model pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pembangunan kerja sama pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
