Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27
Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran
2018.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun
2017; 35. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun 2018.
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 34 Tahun 2018
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
ABSTRAK:
Bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran;
undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Perubahan besaran Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan dalam Lampiran VI Peraftaran Daerah Kabupaten Barito Selatan nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2021
PETA BATAS KELURAHAN RANTAU KUJANG DAN DESA RANTAU BAHUANG
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2021/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Kelurahan Rantau Kujang Dan Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi Desa dan memberikan kepastian hukum mengenai wilayah Desa dengan Desa lainnya, perlu adanya kepastian batas antar Desa.
Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di kalimantan;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi Geospasial;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50000;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
1. Pasal 1
2. Batas Desa
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 37 Tahun 2018
PERBUP Kab. Barito Selatan No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagai
landasan operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun
2008; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun
2018.
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 37 Tahun 2018
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Desa Patas II Dan Desa Bintang Ara Kecamatan Gunung Bintang Awai
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan tertip administrasi desa dan memberikan kepastian hukum mengenai wilayah desa dengan desa lainnya, perlu adanya kepastian batas antar desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini dijelaskan mengenai ketentuan peta penetapan Desa Patas II dengan Desa Bintang Ara Kecamatan Gunung Awai
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2021
8 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa Negara menjamin Kemerdekaan setiap warga
negaranya untuk beribadah menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing sebagaimana terkandung
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dalam rangka memberikan pembinaan, pelayanan
dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam
penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan aman,
nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu, perlu mengatur
pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barito
Selatan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Pasal 23
Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor
13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH;
BAB IV
PELAYANAN TRANSPORTASI;
BAB V
PELAYANAN AKOMODASI DAN KONSUMSI;
BAB VI
PELAYANAN/ PENYEDIAAN SERAGAM;
BAB VII
PEMBIAYAAN;
BAB VIII
PELAPORAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaen Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (7), Pasal 15 ayat (6), Pasal 16 ayat (2), Pasal 25 ayat (4), Pasal 31 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (4), Pasal 58 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 110 Tahun 2016; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kab Barsel Nomor 3 Tahun 2019
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a- tugas, larangan, hak dan kewajiban Panitia Pengisian Anggota BPD;
b. pengisian anggota BPD melalui keterwakilan wilayah dan perempuan;
c. pengisian kekosongan calon anggota BPD;
d. pemberian izin bagi calon anggota BtrD,berstatus Pegawai Negeri Sipil;
e. pengisian kekosongan calon anggota BPD antar waktu;
f. syarat, pengangkatan, pemberhentian, serta pendanaan staf administrasi
BPD;
g. aspirasi masyarakat desa; dan
h. pemberian penghargaan untuk BPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020.
40 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2017
Rencana PROGRAM, rencana pembangunan dan rencana kerja
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2017/7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa pelaksana.an pembangunan di daerah harus
berjalan dengan baik., mencapai sasaran serta
berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen
perencanaan pembangunan daerah tahunan yang
dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor I Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Pcro.turnn Mcntcri Do.lrun Ncgcri Nomor 18 Tahun
2016; Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Sela.tan Nomor
4 Tahun 2014; Pere.turan De.er ah Kabupaten Barito Sele.tan Nomor
3 Te.hun 2016.
Rencana Kerja Pemerintah Daer ah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2018 tentang rencana pembangunan tahunan, yang disusun
berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pem.bangunan
Musrenbang RKPD, baik yang dilaksanak:an di Kecamatan maupun
Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten Barito Selatan, serta
mengacu pada Hasil Musrenbang Provi.nsi Kalimantan Tengah dan
Hasi Musrenbang Nasional Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 7 Tahun 2017
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa kegiatan pembangunan yang dibiayai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 harus dilaksanakan
secara berdaya guna dan berhasil guna agar
dapat lebih meningkatkan keserasian serta
keterpaduan pelaksanaan pembangunan,
pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan di
Kabupaten Barito Selatan. Sebagaimana diamanatkan Pasal 122
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
semua penerimaan daerah dan pengeluaran
daerah dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintah daerah dikelola dalam APBD.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 37
Tahun 2018
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang
bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
102 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 96 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan
Alokasi Dana Desa dan
Pedoman Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Perda Kab. Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016; Perda Kab. Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2018; Perbup Barito Selatan NOmor 21 Tahun 2015; Perbup Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA;
BAB III PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA;
BAB IV PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARAT PEMERINTAHAN DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;
BAB V JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN;
BAB VI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA;
BAB VII FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TINGKAT KECAMATAN;
BAB VIII FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TINGKAT KABUPATEN;
BAB IX PENYALURAN DAN PENCAIRAN;
BAB X PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA;
BAB XI PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA;
BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN;
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2019.
21 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
